SURABAYAONLINE.CO – Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bakal menjadi syarat wajib bagi aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI dan POLRI jika ingin naik pangkat atau golongan.
Seperti dikemukakan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto, bahwa hal itu merupakan kebijakan baru dimana setiap proses promosi dan eselonisasi wajib memiliki SKF dan KSWP. Bimo menjelaskan jika kebijakan baru ini akan berlaku setelah adanya Surat Ketetapan bersama (SKB) empat hingga lima menteri, termasuk Menteri Keuangan, seperti dilaporkan CNBC Indonesia.
“Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Menteri Keuangan,”tutur Bimo pada Kamis kemarin.
Sementara itu melansir Bisnis.com, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peratiran dan penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan akan menggunakan pendekatan behavioural nudging atau dorongan prilaku dalam penerapannya, untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada aparatur negara.
“Itu rencananya memang nudging juga sebetulnya, cuma bukan surat, nudging-nya dengan penerapan KSWP,” papar Iwan.
Selain KSWP, instrumen lainnya adalah SKF yang berfungsi sebagai “surat kelakuan baik” di bidang perpajakan yang membuktikan bahwa seorang Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
“Yang belum patuh, tentu mereka tidak bisa mendapatkan rilis SKF apabila ingin memperluas usahanya. Artinya di situ mereka harus memenuhi dulu kewajiban kepatuhannya,” jelas Iwan. (RM)
