SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pemkot bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11).
Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 menjadi peraturan daerah (perda) tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. APBD tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama. “Semoga raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri.
Ia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio. “Karena itulah tujuan anggaran raperda 2027 Kota Surabaya disahkan,” katanya.
Berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp12,6 triliun. Dari total belanja daerah tersebut, alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi Rp9,8 triliun. Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Sementara itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp11,1 triliun. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, sementara sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.
Eri menuturkan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Eri berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.
Pada sektor pelayanan dasar, juga memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).(*)
