Esai ini didedikasikan oleh Rakyat Warung Kopi Nalar untuk para penguasa geng politik.
Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Ada petuah lama yang mengingatkan kita tentang watak senjata: pisau setajam apa pun membutuhkan sarung agar tidak melukai pemiliknya maupun orang yang tak bersalah. Namun, dalam gelanggang politik kekuasaan, pisau kerap telanjang tanpa sarung. Bahkan yang lebih gawat, tajamnya pisau itu disembunyikan di balik jubah moral yang teramat anggun.
Di dalam kajian psikologi publik, ada satu konsep menarik yang dinamakan Moral Licensing atau kelonggaran moral. Fenomena ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang merasa telah mengantongi kekeramatan moral—karena merasa berjasa, paling berdedikasi, atau merasa paling tahu cara menyelamatkan negeri—sehingga mereka secara tidak sadar merasa berhak melanggar etika. Mereka merasa mendapat “ijin istimewa” untuk menabrak kepatutan, merusak tatanan, atau bahkan melangkahi aturan main bersama, semata-mata karena meyakini bahwa tindakan mereka dilakukan “demi kebaikan yang lebih besar”.
Ketika kecenderungan psikologis ini berpadu dengan self-righteousness—yaitu rasa benar sendiri yang berlebihan—maka lahirlah watak kekuasaan yang sangat pekak terhadap kritik. Penguasa yang terjangkit wabah ini tidak lagi menganggap dirinya sebagai pelayan publik yang harus diuji dan diperiksa, melainkan sebagai pemilik tunggal kebenaran.
Dalam praktiknya, khususnya ketika kekuasaan mulai dikonsolidasikan dalam wujud politik dinasti atau oligarki yang tertutup, bungkus moral ini dipakai sebagai perisai sekaligus senjata. Suksesi yang dipaksakan, aturan yang ditekuk di tengah jalan, serta tatanan meritokrasi yang diamputasi, jarang sekali tampil telanjang sebagai syahwat politik keluarga. Semua itu hampir selalu dibungkus dengan narasi yang terdengar sangat mulia: demi kesinambungan pembangunan, demi stabilitas nasional, atau demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Di sinilah letak ironi terbesar politik modern. Ketika kekuasaan merasa paling benar sendiri, cara pandangnya terhadap publik ikut bergeser secara drastis:
• Pertanyaan dan Keraguan Dicap Pembangkangan: Nalar kritis masyarakat, masukan para akademisi, serta suara keprihatinan tokoh bangsa tidak lagi dijawab dengan argumentasi rasional. Semuanya dengan mudah disederhanakan dan dicap sebagai “kebencian”, “hasutan”, atau “upaya mengganggu ketertiban”.
• Kebenaran Dipersenjatai (Weaponized Truth): Hukum dan narasi moral tak lagi dipakai untuk melindungi yang lemah, melainkan dijadikan instrumen untuk menundukkan siapa saja yang berbeda pendapat.
• Hilangnya Empati Struktural: Kekuasaan yang diwariskan dalam lingkaran sempit menciptakan ilusi hak istimewa (inherited entitlement). Penguasa perlahan lupa bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan yang bermartabat, bukan sekadar objek pasif yang harus diatur dan dinasihati.
Sejarah peradaban manusia telah berulang kali memberikan pelajaran pahit: kekejaman dan kerusakan tatanan berbangsa jarang sekali dimulai dari niat jahat yang terbuka. Kerusakan terbesar justru kerap bermula dari kalimat-kalimat yang terdengar sangat santun dan mulia—demi ketertiban, demi moral, dan demi keselamatan bersama—yang diucapkan oleh orang-orang yang yakin betul bahwa diri mereka tak mungkin keliru.
Kebenaran yang sehat tidak pernah takut pada pemeriksaan. Kebenaran yang sejati tidak membutuhkan caci maki, tidak memerlukan pengerahan massa untuk memaksakan pembenaran, dan tidak perlu membungkam suara-suara yang bertanya. Hanya ego yang merasa terancamlah yang biasanya berteriak paling lantang menuntut kepatuhan buta.
Demokrasi yang bermartabat tidak dibangun di atas fondasi rasa benar sendiri, melainkan di atas kerendahan hati untuk terus diuji, diperbaiki, dan diimbangi. Sebab, ketika etika dan hukum digantikan oleh kehendak keluarga atau kelompok, kita sedang menyerahkan masa depan bangsa ke dalam perangkap otoritarianisme yang berbaju kebaikan.
Mutiara Datir Pedas:
“Racun paling mematikan bagi demokrasi bukanlah kebohongan yang terang-terangan, melainkan kesombongan politik yang dibungkus jubah moralitas—sebab penjahat biasa hanya mencuri hak rakyat, tetapi penguasa yang merasa paling benar sendiri akan mencuri masa depan bangsa sambil tersenyum tanpa rasa salah.”
