SURABAYAONLINE.CO – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci penting dalam memperkuat kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah.
“Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan melalui diseminasi dan edukasi yang lebih komprehensif. Tujuannya agar layanan keuangan dan pembiayaan semakin mudah dijangkau, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat,” kata Khofifah saat menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Khofifah juga menyampaikan dukungannya terhadap program inklusi keuangan OJK yang mengusung prinsip No One Left Behind, yakni memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), mendapatkan akses keuangan yang adil.
“Semoga puncak Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dan meneguhkan seluruh potensi yang ada di Jawa Timur, serta menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” ujar Mahendra.
Ia menambahkan, dengan penguatan literasi dan perluasan akses keuangan, masyarakat tidak hanya menabung tetapi juga dapat memanfaatkan produk keuangan lain seperti pembiayaan, investasi di pasar modal, obligasi, hingga asuransi.
“Inilah yang akan melipatgandakan perekonomian berkali-kali lebih besar daripada PDRB. Kami berharap, literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar untuk meningkatkan kemanfaatan produk keuangan,” jelasnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya prinsip No One Left Behind dalam seluruh program edukasi keuangan.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya soal angka, melainkan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan, tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Friderica.
Ia juga menyampaikan tiga pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu edukasi keuangan yang tepat sasaran, inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta sinergi dan kolaborasi yang harus terus diperkuat, terutama dengan pemerintah daerah.
Sebagai puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2025, OJK menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza 1, 2, 3, dan 6 Surabaya.
FinExpo menjadi wujud nyata kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi, dan pelaku UMKM dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat.
FinExpo 2025 resmi dibuka pada Kamis (23/10/2025) oleh Ketua Panitia FinExpo Wani Sabu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi, serta Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari. Acara dilanjutkan dengan prosesi Harmoni Finansial yang melambangkan semangat sinergi sektor keuangan nasional.
Capaian BIK 2025
Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 diawali dengan kegiatan Road to BIK pada September–Oktober 2025 yang melibatkan Kantor OJK daerah, regulator, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan PUJK di seluruh Indonesia.
Selama periode BIK 2025, tercatat:
– 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia;
– 10.874.634 peserta edukasi keuangan, meningkat 67,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya;
Akses keuangan baru meliputi:
– 3,55 juta rekening perbankan baru;
– 1,47 juta rekening pinjaman perusahaan pembiayaan baru;
– 720 ribu akun fintech baru;
– 951 ribu polis asuransi baru;
– 643 ribu rekening pasar modal baru;
– 5,01 juta rekening pergadaian baru.
Kegiatan BIK 2025 juga berhasil menjangkau 180 Desa Tertinggal di 73 kabupaten/kota wilayah 3T, menunjukkan komitmen kuat semua pihak dalam memperluas layanan keuangan formal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. (adv)
