SURABAYAONLINE.CO, Surabaya-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026, sejalan dengan target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Berbicara dalam Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025), Khofifah menyatakan bahwa upaya ini tak bisa dilakukan tanpa memperkuat peran pilar-pilar sosial. Mereka adalah ujung tombak layanan sosial yang harus diperhatikan dan diberdayakan lebih dulu.
“Kunci penurunan kemiskinan ekstrem ada pada mereka yang bekerja langsung di lapangan. Maka, kami hadirkan sinergi nyata: dari perlindungan sosial, tali asih, hingga fasilitas operasional yang mendukung kerja mereka,” jelas Khofifah.
Pilar sosial di Jatim terdiri dari ribuan SDM PKH, TKSK, Tagana, dan lainnya. Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD secara signifikan, termasuk Rp5,73 miliar untuk Tagana dan Rp3,96 miliar untuk TKSK selama 12 bulan.
Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya penguatan program strategis seperti PKH Plus, yang menyasar lansia di atas 70 tahun dan telah menjangkau lebih dari 350 ribu penerima sejak 2019. Dalam waktu dekat, Pemprov Jatim juga akan meluncurkan Sekolah Rakyat yang diproyeksikan menampung 1.000 siswa miskin di tiap sekolah dari jenjang SD hingga SMA.
“Sekolah Rakyat adalah langkah preventif dalam memutus rantai kemiskinan jangka panjang,” ujar Khofifah.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menambahkan, dengan diterapkannya DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), keakuratan sasaran bantuan akan semakin tinggi. Pemerintah mengadopsi pendekatan “Bansos Sementara – Berdaya Selamanya” untuk memastikan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat miskin.
Dengan kombinasi intervensi strategis, penguatan data, dan pemberdayaan pilar sosial, Khofifah optimis: “Jawa Timur bisa menjadi provinsi pertama yang nol kemiskinan ekstrem di tahun 2026.”
