Oleh: S. Alamsyah
SURABAYAONLINE.CO – Dunia akademik Barat kerap merayakan penemuan-penemuan besar dalam ilmu ekonomi makro dengan penganugerahan Hadiah Nobel.
Tokoh-tokoh seperti Milton Friedman, atau pemikir sekaliber Robert E. Hall dan Michael Woodford–yang baru saja meraih Nobel– dipuja karena berhasil membuktikan satu hal krusial:
Perilaku ekonomi manusia tidak digerakkan oleh stimulus sesaat (seperti bantuan tunai sementara).
Melainkan oleh ekspektasi dan kepastian akan kelangsungan pendapatan mereka di masa depan (permanent income).
Ketika masyarakat memiliki kepastian masa depan, ekspektasi mereka berubah drastis menjadi positif.
Mereka berhenti menimbun uang karena panik, dan mulai berani mengambil keputusan produktif yang memutar roda ekonomi agregat.
Dalam bahasa makroekonomi modern, kepastian struktural ini adalah kunci utama kemakmuran.
Namun, jika metrik penemuan ini adalah orisinalitas dalam merancang struktur kepastian ekonomi bagi suatu bangsa, maka dunia akademik Barat sebenarnya tertinggal.
Jauh sebelum Hall menulis makalahnya pada 1978 atau Woodford menerbitkan bukunya pada 2003, Bapak Bangsa kita, Mohammad Hatta, telah memformulasikan dan melembagakan konsep “pendapatan permanen” dan “ekspektasi positif” ini ke dalam konstitusi negara pada tahun 1945.
Bung Hatta seharusnya meraih Nobel Ekonomi lebih dahulu ketimbang mereka.
Gagasan visioner Hatta terpatri kuat dalam Norma Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen (masih 3 ayat), khususnya pada ayat (1):
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Di sinilah letak kecemerlangan Hatta yang sering kali disalahpahami. Bahkan oleh bangsa kita sendiri.
Sebagaimana yang secara konsisten diulas dan dipertajam oleh para ekonom mazhab heterodoks–seperti Sritua Arief dan Revrisond Baswir– Pasal 33 bukanlah manifesto sosialisme romantik. Apalagi pembenaran bagi kapitalisme negara (state capitalism) yang birokratis.
Pasal 33 adalah desain arsitektur ekonomi konstitusional yang menempatkan Co-ownership (kepemilikan bersama) sebagai fondasi bernegara.
Makna “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” pada hakikatnya adalah penolakan terhadap struktur patron-klien—di mana segelintir oligarki menguasai aset dan rakyat banyak hanya menjadi pekerja atau penerima derma.
Hatta merancang agar rakyat memiliki kedaulatan dan ekuitas atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
Ketika masyarakat direkognisi sebagai pemilik sah (co-owners) atas kekayaan bumi dan air negaranya—bukan sekadar objek pasar konsumen—mereka secara otomatis memiliki jaminan atas benefit-sharing yang berkesinambungan.
Inilah titik temu yang brilian antara pemikiran Hatta dan teori makroekonomi modern.
Hatta tidak menggunakan rumus matematika atau ekonometrika yang rumit untuk menjelaskan perilaku konsumen. Ia menggunakan desain institusional (Justice-by-Design) untuk langsung menyelesaikan akar masalahnya: ketidakpastian.
Jika masyarakat tahu bahwa mereka memiliki hak kepemilikan struktural atas sumber daya yang dikelola melalui Kemitraan Publik-Swasta-Masyarakat (Public-Private-People Partnership), ekspektasi masa depan mereka seketika menjadi terang.
Ada jaminan hasil yang kontinu dari aset yang mereka miliki bersama.
Rasa aman dari kepastian inilah yang melahirkan kemandirian ekonomi, keberanian untuk berinovasi, dan pada akhirnya, pertumbuhan riil yang inklusif.
Rakyat tidak lagi dihantui kecemasan esok hari yang membuat mereka bersikap reaktif dan defensif secara ekonomi.
Tragisnya, pasca-amandemen UUD, kita justru semakin menjauh dari cetak biru Hatta.
Kita menukar konsep kedaulatan dan Co-ownership ini dengan privatisasi yang melegalkan oligarki rente.
Kita mengubah bangsa produsen menjadi sekadar pasar konsumen raksasa.
Negara terjebak pada ilusi bahwa melempar bantuan sosial (bansos) ke kelompok bawah sudah cukup untuk memenuhi mandat keadilan sosial.
Padahal bansos sama sekali tidak mengubah ekspektasi dan kepastian struktur kepemilikan.
Pemikiran Robert Hall dan Michael Woodford sangat relevan untuk menyadarkan kita, bahwa kebijakan ekonomi tanpa kepastian arah (forward guidance), dan tanpa jaminan masa depan, hanya akan berujung pada stagnasi.
Namun, untuk menemukan solusi konkretnya, kita tidak perlu mencari keluar. Bung Hatta telah merumuskannya dalam Demokrasi Ekonomi Pasal 33.
Sudah saatnya kita berhenti memperlakukan pemikiran Hatta sekadar sebagai retorika pidato sejarah.
Gagasan “usaha bersama” adalah wujud paling mutakhir dari Co-ownership yang terbukti secara teoretis dan empiris mampu menciptakan ekspektasi ekonomi yang positif.
Jika hadiah Nobel diberikan kepada mereka yang mampu menemukan cara membebaskan manusia dari ketidakpastian ekonomi, maka gagasan konstitusional Mohammad Hatta telah memenangkannya delapan dekade yang lalu.
