Ketua Umum DPP PA GMNI melantik DPC Jember tanpa kehadiran satu pun pengurus DPD Jawa Timur. Di hari yang sama, Ketua DPD Jatim yang juga politikus PDIP menurunkan foto Wakil Presiden dari dinding ruang kerjanya. Dua peristiwa, satu pertanyaan: siapa sesungguhnya yang berwenang atas rumah ideologis sendiri?
Oleh: Kusbachrul, SH
SURABAYAONLINE.CO – Pada Sabtu, 7 November 2026, Ketua Umum DPP PA GMNI Arief Hidayat berdiri di Hotel Cempaka, Jember, melantik pengurus DPC PA GMNI Kabupaten Jember untuk masa bakti 2026–2031 . Dalam sambutannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mempertanyakan arah demokrasi Indonesia yang dinilainya semakin jauh dari cita-cita Bung Karno. “Kesejahteraan hanya diarahkan pada golongan-golongan tertentu,” katanya, seraya menyerukan agar demokrasi politik dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat .
Secara ideologis, pernyataan itu konsisten. Namun secara organisatoris, pelantikan tersebut menyimpan persoalan yang tidak selesai oleh retorika Trisakti. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP, tanpa dihadiri oleh satu pun pengurus DPD PA GMNI Jawa Timur. Dalam tradisi organisasi yang menganut garis komando berjenjang, kehadiran pengurus daerah bukan sekadar formalitas. Ia adalah pengakuan bahwa cabang merupakan bagian dari ekosistem kedaerahan yang memiliki konteks politik, sosial, dan kultural sendiri. Melewati jenjang itu bukan hanya melanggar kelaziman. Ia mengirim sinyal tentang siapa yang sedang memegang kendali, dan siapa yang sedang disingkirkan dari percakapan.
Otoritas yang Dipindahkan, Bukan Dijelaskan
Anggaran Rumah Tangga GMNI memang memungkinkan DPP melantik DPC “sesuai mandat” atau melalui DPD . Secara hukum organisasi, pelantikan langsung oleh DPP tidak otomatis ilegal. Tetapi legalitas formal berbeda dari legitimasi ideologis. Sebuah organisasi yang dibangun di atas Marhaenisme dan Trisakti tidak cukup bekerja dengan logika surat keputusan. Ia harus menjelaskan mengapa saluran normal tidak ditempuh. Apakah DPD Jatim menolak hadir? Apakah ada konflik internal yang membuat koordinasi mustahil? Ataukah memang ada keputusan politik untuk membangun jalur langsung antara pusat dan cabang, melewati daerah yang dinilai tidak lagi sejalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab oleh berita pelantikan. Yang tersisa hanyalah kesan bahwa otoritas ideologis sedang dipindahkan, bukan dijelaskan. Dalam organisasi kader, cara sebuah keputusan diambil sering kali lebih penting daripada isi keputusan itu sendiri. Pelantikan Jember, dengan segala keabsahannya secara administratif, meninggalkan jejak legitimasi yang timpang. DPC Jember sah secara formal, tetapi lahir tanpa restu politik dari rumah besarnya sendiri di Surabaya.
Deni Wicaksono dan Beban Ganda Seorang Kader
Persoalan menjadi lebih rumit ketika kita melihat siapa yang absen. Ketua DPD PA GMNI Jawa Timur adalah Deni Wicaksono. Ia bukan nama baru. Ia baru saja terpilih kembali secara aklamasi pada Konferda V, 31 Oktober 2026, hanya sepekan sebelum pelantikan Jember . Dalam Konferda itu, ia menegaskan komitmen terhadap Marhaenisme dan keberpihakan kepada rakyat . Tetapi Deni juga adalah Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur dan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur . Identitas gandanya bukan rahasia. Ia adalah bagian dari generasi kader GMNI yang memilih jalur kekuasaan formal sebagai medan perjuangan.
Pada 7 November 2026, di hari yang sama dengan pelantikan Jember, Deni Wicaksono mengunggah status WhatsApp yang memperlihatkan ruang kerjanya. Foto Presiden Prabowo Subianto terpampang. Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak ada. Ia menulis, “Leren sik..” . Tindakan itu bukan gestur personal biasa. Ia terjadi di tengah gelombang politik yang lebih besar: PDIP sedang menggalang wacana pemakzulan terhadap Gibran, dan Deni adalah bagian dari mesin partai yang menjalankan tekanan itu .
Dari sudut pandang PDIP, tindakan Deni koheren dengan garis partai. Dari sudut pandang PA GMNI, ia menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit. Apakah seorang Ketua DPD PA GMNI yang juga petinggi partai masih dapat memisahkan kepentingan ideologis organisasi dari disiplin politik partainya? Ketika ia mengangkat isu legitimasi Gibran, apakah ia berbicara sebagai kader Marhaenis yang mengoreksi kekuasaan, atau sebagai politikus yang sedang bertarung dalam kompetisi elektoral jangka panjang? Dua kemungkinan itu tidak selalu bertentangan. Tetapi ketika keduanya dibiarkan menyatu tanpa batas yang jelas, PA GMNI berisiko berubah dari kekuatan moral-intelektual menjadi instrumen tidak resmi dari kepentingan partai salah satu pengurusnya.
Trisakti di Antara Pusat dan Daerah
PA GMNI didirikan atas premis bahwa alumni GMNI adalah kekuatan moral dan intelektual bangsa. Ia bukan partai, bukan organisasi massa, dan bukan sayap struktural kekuasaan mana pun. Namun ia hidup dari jaringan orang-orang yang justru sedang memegang kekuasaan di berbagai lembaga. Ketegangan ini bukan cacat sementara. Ia adalah kondisi permanen organisasi alumni. Yang menentukan bukan ada tidaknya ketegangan, melainkan bagaimana ketegangan itu dikelola.
Pelantikan Jember memperlihatkan satu cara mengelolanya: dengan memusatkan otoritas. DPP mengambil alih fungsi legitimasi yang biasanya dibagi dengan daerah. Secara fungsional, ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga standar ideologis ketika daerah dinilai terlalu sibuk dengan urusan politik praktis. Tetapi secara ideologis, sentralisasi semacam itu justru bertentangan dengan semangat Trisakti yang menempatkan kedaulatan sebagai prinsip berjenjang. Jika kedaulatan politik berarti kemampuan menentukan nasib sendiri, maka DPD Jatim juga memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah cabang-cabang di wilayahnya. Mengabaikan hak itu bukan hanya soal protokoler. Ia melemahkan gagasan bahwa organisasi ini adalah rumah bersama, bukan properti kelompok tertentu di Jakarta.
Sebaliknya, absennya DPD Jatim juga tidak bisa dibaca sebagai sikap netral. Dalam organisasi politik, ketidakhadiran adalah pernyataan. Deni Wicaksono memilih berada di medan pertarungan lain pada hari yang sama: melawan Gibran di ruang kerjanya, melalui simbol yang langsung menjadi berita nasional. Pilihan itu mengirim pesan bahwa bagi sang Ketua DPD, pertarungan di partai dan parlemen lebih mendesak daripada merawat koordinasi ideologis dengan cabang-cabangnya sendiri. Ini bukan tuduhan pengkhianatan. Ini pengamatan tentang prioritas. Dan dalam organisasi yang mengklaim dirinya sebagai “pejuang pemikir-pemikir pejuang,” prioritas adalah pernyataan ideologis yang paling jujur.
Keadaban yang Diuji di Rumah Sendiri
Trisakti mengajarkan bahwa kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya adalah satu kesatuan. Tetapi ia jarang diuji di ruang rapat organisasi. Ia lebih sering diuji ketika seorang kawan berkuasa harus dikoreksi, ketika daerah harus diakui, dan ketika pusat harus menahan diri untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara yang paling efisien secara administratif tetapi paling merusak secara ideologis.
Pelantikan Jember adalah cermin kecil dari persoalan yang lebih besar. PA GMNI ingin menjadi kekuatan moral bagi bangsa, tetapi ia belum sepenuhnya berhasil menjadi kekuatan moral bagi dirinya sendiri. Ia mampu mengkritik demokrasi nasional yang menyimpang, tetapi belum tentu mampu mengelola demokrasi internalnya dengan standar yang sama. Ia berbicara tentang keadaban bangsa, tetapi keadaban itu harus dimulai dari cara ia memperlakukan daerahnya, menghormati jenjang, dan menjelaskan keputusan yang tidak lazim.
Jika Trisakti hendak dihidupkan, ia harus lebih dulu dihidupkan di dalam rumah sendiri. Bukan dengan slogan yang dibacakan di seminar, melainkan dengan keberanian mengakui bahwa pusat dan daerah sedang tidak berbicara dalam bahasa yang sama. Mengoreksi kawan yang berkuasa, sebagaimana pernah ditulis di ruang lain, tidak hanya berlaku bagi kawan di luar organisasi. Ia berlaku bagi kawan di dalam organisasi, termasuk bagi pusat yang merasa paling benar dan bagi daerah yang merasa paling berjuang. Tanpa koreksi semacam itu, pelantikan hanya akan menjadi seremonial, dan persatuan hanya akan menjadi nama bagi jarak yang tidak pernah benar-benar dijembatani.
