SURABAYAONLINE.CO – Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa prestasi kerja adalah tolok ukur utama keberhasilan sebuah institusi. Di tengah dinamika politik dan ekonomi yang kerap diwarnai fitnah, penilaian terhadap kinerja tidak boleh dibangun di atas prasangka, apalagi kabar yang belum terverifikasi. Fitnah dapat lebih kejam daripada pembunuhan karena merusak nama baik dan kepercayaan publik. Karena itu, ukuran yang adil adalah hasil: apakah kinerja itu benar-benar mewujudkan layanan yang lebih baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kinerja adalah upaya untuk mewujudkan hasil. Hasil itulah yang seharusnya menjadi penilaian paling utama: baik atau tidak baik, berhasil atau tidak berhasil. Dalam konteks Kementerian Haji dan Umrah, tolok ukur paling nyata adalah pengalaman jamaah haji, khususnya pelaksanaan haji 2026.
Kementerian memahami sorotan publik, termasuk terkait pengangkatan dua putra Menteri Haji sebagai staf ahli. Kontrol sosial adalah bagian dari demokrasi. Namun, penilaian akhir harus tetap pada kompetensi, integritas, loyalitas, dan hasil kerja. Penempatan personel adalah kewenangan manajerial; jawabannya bukan retorika, melainkan transparansi dan kinerja yang terukur.
Ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi diantaranya adalah:
PELAYANAN HAJI
Pelayanan haji mendapat pujian dari Presiden Prabowo Subianto dan penilaian positif dari jamaah di tahun 2026.
BEBAS KORUPSI
Dalam pelaksanaan haji 2026 tidak ditemukan indikasi tindak korupsi pada berbagai lini, mulai dari persewaan pesawat, konsumsi, hingga layanan pemondokan jamaah. Ini adalah modal kepercayaan yang harus dijaga, bukan diklaim secara berlebihan.
KEMENTRIAN BARU DAN PERTAMA
Kementerian Haji dan Umrah adalah kementerian baru dan pertama di Indonesia, dibentuk sesuai amanah UU Haji dan Umrah. Karena tidak ada referensi pengelolaan haji dalam format kementerian, tata kelola dan manajemen harus direncanakan serta diimplementasikan secara ketat dan menyeluruh. Tantangan terbesarnya bukanlah berganti nama dari Direktorat Jenderal Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah, tetapi memastikan kementerian ini tidak sekadar menjadi “wajah baru” bagi kebiasaan lama, sebuah ujian yang hanya bisa dijawab dengan perubahan tata kelola yang nyata, terukur, dan terasa bagi jamaah.
Di bawah kepemimpinan Menteri Haji Gus Irfan Yusuf, arah itu dijaga: kementerian harus menghadirkan tata kelola haji yang lebih akuntabel, profesional, dan berorientasi pada jamaah*
PERSONIL CAPABEL, LOYAL & BERINTEGRITAS
Karena itu, implementasi perencanaan yang baik memerlukan orang-orang yang kapabel, loyal, dan berintegritas untuk menjaga serta mengawasi setiap tahapan. Kritik akan diterima dengan lapang dada; data dan hasil akan dijadikan jawaban. Publik berhak menilai, tetapi penilaian yang adil adalah penilaian yang berangkat dari fakta, bukan fitnah. Fokus utama tetap sama: pelayanan haji dan umrah yang lebih baik, transparan, dan bebas korupsi. (Agus Yohanan)
