SURABAYAONLINE.CO – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Dr. H. Romo Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum. meninjau Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jumat (4/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan setelah sejumlah santri di pondok pesantren tersebut mengalami keracunan makanan.
Dalam kunjungan itu, Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sidoarjo turut menyerahkan pernyataan sikap terkait kejadian tersebut.
Koordinator Presidium MD KAHMI Sidoarjo Chairil Anwar mengatakan, kasus keracunan yang terjadi di lingkungan pesantren harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat adalah amanah yang tidak boleh dipertaruhkan,” ujar Chairil.
Menurut dia, program MBG memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok penerima manfaat. Karena itu, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaannya.
KAHMI Sidoarjo mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Selain pengawasan rantai produksi dan distribusi, KAHMI juga meminta seluruh personel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kompetensi yang memadai dan sertifikasi sesuai bidang tugasnya.
KAHMI juga mendorong agar makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat terlebih dahulu melalui proses pengujian atau uji makanan untuk memastikan keamanan dan kelayakannya.
Presidium MD KAHMI Sidoarjo lainnya, Urip Prayitno, menegaskan evaluasi terhadap kejadian tersebut tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.
Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Sidoarjo untuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
“Evaluasi jangan berhenti di administrasi. Seluruh SPPG di Sidoarjo perlu diperiksa,” tegas Urip.
KAHMI Sidoarjo juga mengusulkan pembentukan SPPG khusus di lingkungan pesantren. Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan sekaligus menyesuaikan layanan pemenuhan gizi dengan karakteristik lingkungan pesantren.
Menurut Urip, pesantren memiliki kondisi dan pola kehidupan yang berbeda dengan lingkungan penerima manfaat lainnya. Karena itu, pengelolaan layanan makanan bergizi di pesantren membutuhkan perhatian dan pengawasan yang lebih spesifik.
Ia menegaskan program MBG harus tetap berorientasi pada tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi justru menimbulkan masalah kesehatan,” pungkasnya.
KAHMI berharap evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sidoarjo dapat menghasilkan perbaikan konkret, baik dalam standar pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, kompetensi petugas SPPG, pengujian makanan, maupun mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan aman, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sesuai tujuan pemerintah.
Reporter: Andy Setiawan
Editor: Moch. Ali Topan
