Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Dalam seni mengelola negara, peristiwa politik skala besar tidak pernah lahir di ruang hampa, apalagi murni berdiri di atas kebetulan belaka. Gelombang mobilisasi massa dalam jumlah besar yang bergelombang dari daerah hingga pusat—yang diakhiri secara antiklimaks lewat ‘kesepakatan kilat’ di DPR dengan tenggat pengesahan UU Perampasan Aset pada 15 Desember—merupakan studi kasus yang menyingkap arsitektur panggung di balik layar kekuasaan. Peristiwa ini menyusul pemanggilan mendadak jajaran pimpinan TNI, Polri, BIN, Menhan, hingga Kejaksaan Agung ke Istana pada malam harinya, mempertegas bahwa apa yang disaksikan publik di ruang terbuka hanyalah permukaan dari kalkulasi elit yang jauh lebih rumit.
Bagi masyarakat awam, dinamika tersebut mungkin dinilai sebagai kemenangan penyampaian aspirasi dalam sistem demokrasi. Namun, jika dibedah melalui kacamata ekonomi-politik struktural, kita sejatinya sedang menyaksikan adegan pembuka dari pergeseran peta kekuatan (power restructuring). Di sini berlaku pemisahan tegas antara apa yang dipajang di panggung depan (front stage) dan apa yang diracik di panggung belakang (back stage).
Sosiolog Erving Goffman dalam karya klasiknya, “The Presentation of Self in Everyday Life”, mengingatkan bahwa realitas sosial dan politik senantiasa terbelah dua. Etalase depan diisi oleh retorika kesepakatan kilat dan janji manis penegakan hukum. Namun, penetapan ‘deadline’ 15 Desember untuk UU Perampasan Aset pada hakikatnya terjebak pada komodifikasi isu populer. Secara teknis hukum, regulasi pemberantasan korupsi yang ada sejatinya telah menggariskan mekanisme penyitaan aset kejahatan. Masalah mendasarnya bukan pada ketiadaan undang-undang baru, melainkan pada ketegasan kriteria aset, transparansi penegakan, dan keberanian aparat. Menjadikan UU ini sebagai obat mujarab tunggal adalah simplifikasi demi memuaskan dahaga publik.
Lebih jauh lagi, narasi perampasan aset bekerja sangat efektif sebagai ‘smokescreen’ (layar asap) atau “issue diversion”. Tuntutan mahasiswa yang lebih substantif dan menyasar langsung jantung kebijakan pemerintah—seperti evaluasi program jumbo Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan Koperasi Desa, hingga desakan reformasi total institusi kepolisian melalui pergantian Kapolri—mendadak terpinggirkan. Energi massa berhasil dialihkan ke dalam satu isu tunggal yang jauh lebih aman bagi stabilitas operasional rezim.
Di panggung belakang, kalkulasi yang berjalan jauh lebih dingin. Sebagaimana diulas Niccolò Machiavelli dalam “Il Principe”, krisis atau gejolak yang terkontrol adalah instrumen paling ampuh untuk melakukan ‘test ombak’ demi memetakan loyalitas para aktor (power mapping). Melalui manuver ini, Istana dapat membaca dengan akurat mana kawan yang setia, mana lawan yang bersembunyi di balik topeng koalisi, sekaligus mengamankan posisi dari potensi eskalasi politik yang mengarah pada isu pemakzulan serta pengawalan transisi kepemimpinan. Pemanggilan jajaran keamanan mendadak di malam hari menjadi sinyal tegas bahwa komando tetap berada di satu tangan.
Di tengah kebisingan isu hukum dan pembelokan opini ini, sinyal paling bermakna (meaningful signal) justru datang dari bocornya diskusi internal relawan Projo mengenai wacana percepatan agenda 2029. Kebocoran ini mengonfirmasi adanya kecemasan (anxiety) di lingkar dalam rezim mengenai daya tahan koalisi, sekaligus mengindikasikan bahwa pertempuran faksi untuk suksesi mendatang telah dimulai jauh lebih awal di balik layar.
Pada akhirnya, fenomena ini menuntut kedewasaan literasi politik masyarakat. Publik perlu memiliki ketajaman kritis agar tidak terus-menerus terjebak dalam romantisme emosional atau drama prosedural yang disajikan di media. Politik kekuasaan pada hakikatnya adalah seni mengolah panggung—sebuah pertunjukkan terstruktur tempat emosi rakyat dikemas, kekecewaan dikanalisasi, dan tuntutan perubahan dialihkan untuk memperkokoh takhta. Di atas panggung, para aktor bersilat kata dan memamerkan kesepakatan; namun di balik layar, yang dihitung dengan amat cermat hanyalah kalkulasi angka, loyalitas aparatur, dan keberlanjutan kekuasaan.
