Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Dalam narasi kekuasaan hari ini, tidak ada istilah yang paling rapuh sekaligus paling licin selain “politik praktis”. Ia kerap dijadikan jimat pembenar bagi segala tindak-tanduk vulgar, termasuk praktik adu domba yang kuno namun tak pernah usang. Dengan nada dingin dan muka tanpa dosa, para aktor politik menyebutnya sebagai manajemen konflik—seolah-olah memecah belah dan mengadu domba warga negara adalah bentuk keahlian bernalar tinggi dalam mengelola dinamika sosial.
Namun, ketika racun ini diteteskan ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang sedang terhimpit krisis ekonomi, yang tersisa bukanlah harmoni yang terkelola, melainkan puing-puing perpecahan, kehancuran modal sosial, dan dendam yang membara. Adu domba adalah ilusi manajemen; ia bukan pemadam api, melainkan sang pembakar hutan yang menyamar sebagai pemadam kebakaran.
Secara konseptual, adu domba memang memiliki kalkulasi dingin seorang ahli strategi. Dalam logika kekuasaan ala Machiavelli, memecah kekuatan publik menjadi faksi-faksi kecil yang saling curiga adalah cara paling efisien untuk mempertahankan hegemoni. Dari perspektif penguasa yang cemas kehilangan panggung, ini dianggap “manajemen” karena ia memplot posisi-posisi rival agar saling bentur, sehingga daya kritis kolektif rakyat terfragmentasi menjadi unit-unit kecil yang lemah, impulsif, dan sibuk menuding sesamanya.
Di sinilah letak kepalsuan dan kejahatan terminologis tersebut. Manajemen konflik yang sejati bertujuan meredam ketegangan, mencari titik temu (*common ground*), dan membangun jembatan dialog. Sebaliknya, adu domba justru menggali parit permusuhan yang lebih dalam. Ia tidak mengelola konflik yang sudah ada; ia sengaja merekayasa konflik baru dari benih-benih perbedaan yang semula hidup berdampingan. Ia adalah virus yang memanipulasi identitas, keyakinan, hingga narasi kedaerahan menjadi alasan untuk saling meniadakan.
Ketika strategi biadab ini diterapkan di tengah masyarakat yang sedang limbung secara ekonomi—di mana kelas menengah tergerus dan rakyat bawah terdesak—dampaknya bukan lagi sekadar gesekan opini di media sosial, melainkan benturan sosial yang nyata, brutal, dan memalukan. Masyarakat kita, dengan keberagaman yang semestinya menjadi benteng ketahanan, tiba-tiba disulap menjadi arena gladiator.
Tetangga yang dulu biasa berbagi piring saat hari raya, kini saling menaruh curiga hanya karena isu politik identitas yang sengaja diternak. Rasa percaya (social trust)—sebuah investasi peradaban yang amat mahal—runtuh dalam sekejap oleh manipulasi algoritma, propaganda murahan, serta ujaran kebencian yang dirancang di ruang-ruang tertutup. Adu domba melumpuhkan akal sehat dan menggantinya dengan dogma biner: kawan atau lawan. Tidak ada lagi ruang untuk menalar; yang tersisa hanyalah histeria massa untuk menang dan memusnahkan. Inilah ironi terbesar bangsa ini: demi syahwat kekuasaan segelintir elit, rakyat luas rela dijadikan martir dalam pertarungan yang bukan milik mereka.
Di balik kegaduhan di tingkat akar rumput, selalu ada oligarki dan elit politik yang duduk nyaman di balik meja kaca. Bagi mereka, keretakan sosial dan benturan publik hanyalah ‘collateral damage’—efek samping yang “dapat ditoleransi” selama tahta, proteksi hukum, dan aliran akumulasi modal mereka tetap aman. Mereka memainkan sentimen suku, agama, dan perselisihan horisontal sebagai asap pekat untuk mengaburkan mata publik dari agenda yang sesungguhnya: perampokan sumber daya alam, pembagian kue kekuasaan, dan kebangkrutan tata kelola bernegara.
Rakyat disuguhi teater pertarungan identitas yang melelahkan, sementara para dalang dengan tenang mengeruk kekayaan negara di tengah kesempitan. Ini adalah bentuk perang proksi domestik yang paling biadab: rakyat dijadikan prajurit garis depan yang saling tikam atas nama jargon-jargon emosional, demi melayani tuan tanah politik yang bahkan tak pernah peduli apakah rakyatnya besok masih bisa makan atau tidak. Pertarungan di tingkat akar rumput bukanlah cerminan dari dinamika demokrasi yang sehat, melainkan reproduksi gaya baru dari strategi klasik kolonial: ‘divide et impera’.
Kita harus berani membongkar asumsi dan menolak kebohongan bahwa adu domba adalah bagian dari “seni mengelola negara”. Ia bukanlah bentuk kebijaksanaan politik, melainkan pengkhianatan telanjang terhadap kebangsaan dan kemanusiaan. Ketika sebuah bangsa membiarkan dirinya diadu domba secara terus-menerus, ia sebenarnya sedang menandatangani surat kematian peradabannya sendiri. Sejarah telah berulang kali memberi peringatan: perpecahan yang sengaja dipelihara demi kepentingan jangka pendek akan membesar menjadi api liar yang melahap siapapun—termasuk mereka yang menyulutnya.
Sudah saatnya kita sadar penuh bahwa kericuhan dan polarisasi yang terjadi hari ini bukanlah sekadar “kecelakaan” dinamika demokrasi, melainkan sebuah rekayasa politik yang dingin dan berjarak. Namun, kesadaran kritis adalah garis pertahanan pertama. Jika kita terus membiarkan diri termakan api adu domba, kita akan habis menjadi abu, sementara para dalang terus berpesta pora di atas penderitaan rakyat.
Politik pada hakikatnya adalah alat untuk memanusiakan manusia dan menegakkan keadilan, bukan instrumen pembodohan yang memecah belah warga. Maka, tolaklah pembenaran atas “manajemen konflik semu” ini. Kembalikan politik pada marwahnya: sebagai ruang akal sehat, musyawarah, dan keadaban publik. Sebab ketika masyarakat telah habis terpecah, tidak ada siapapun yang keluar sebagai pemenang, melainkan kebangkrutan total dari sebuah bangsa.
