Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Artikel ini terinspirasi dari berita miris terkait kondisi Maroko saat ini. Peristiwa paling masif yang disorot terjadi pada Juli 2026 (mengacu pada eksodus besar-besaran di perbatasan Ceuta), di mana diperkirakan sekitar 50.000 hingga 60.000 warga Maroko—yang sebagian besar merupakan anak-anak muda dan remaja—nekat menyerbu perbatasan secara serentak. Mereka nekat memanjat pagar kawat berduri atau berenang menantang ombak lautan menuju wilayah kantong Spanyol, yaitu Ceuta.
Jika kita menyaksikan realitas Maroko hari ini—sebagaimana terekam dalam potret kontras antara gemerlap kereta cepat Alborak di pesisir barat dengan keputusasaan puluhan ribu anak muda yang nekat menerjang ombak demi keluar dari tanah airnya sendiri—kita sedang dihadapkan pada sebuah cermin retak yang memantulkan pemandangan paling menakutkan dari sebuah bangsa. Dari luar, negara itu tampak berdiri tegak di atas fondasi pertumbuhan makro yang mengagumkan. Namun, di balik dinding kemewahan pesisirnya, terdapat borok struktural yang menggerogoti tubuh bangsa dari dalam: kesenjangan spasial yang menganga, pengangguran terdidik yang diabaikan, serta cengkeraman oligarki yang memonopoli seluruh urat nadi ekonomi.
Pertanyaannya, seberapa jauh cermin Maroko itu memantulkan wajah Indonesia hari ini?
Dua Wajah Indonesia: Kilau Infrastruktur dan Jeritan Kelas Menengah
Indonesia dan Maroko berbagi garis ekuator tantangan yang serupa: ambisi besar untuk tampil modern melalui pembangunan fisik yang masif. Kita membangun jalan tol, kawasan industri strategis, hingga moda transportasi kebanggaan. Pembangunan infrastruktur ini secara konseptual adalah niat baik untuk merajut kepulauan. Namun, bahaya laten yang menghantui adalah ketika proyek-proyek mercusuar tersebut hanya berputar dalam lingkaran kalkulasi pertumbuhan angka-angka makro, sementara keadilan distributif gagal menyentuh lantai dasar kesejahteraan rakyat.
Di perkotaan besar, kelas menengah Indonesia kini tengah menghadapi tekanan struktural yang kian mencekik. Biaya hidup melambung tinggi, lapangan kerja formal berkualitas semakin menyempit, dan mobilitas sosial vertikal seolah menemui jalan buntu. Ketika lulusan perguruan tinggi—yang digadang-gadang sebagai agen kemajuan—harus berjuang di pasar kerja informal yang rapuh, kita sedang memelihara bom waktu yang sama persis dengan apa yang melahirkan keputusasaan massal di Maroko: “educated unemployment”.
Mega Korupsi, Bunker-Bunker Gelap, dan Budaya Kompromat
Namun, tragedi tata kelola di sebuah bangsa tidak berhenti pada kegagalan ekonomi semata; ia berakar pada busuknya moral kekuasaan yang bersembunyi di balik tirai birokrasi. Jika di Maroko kekayaan terkonsentrasi pada jaringan lingkaran istana (Mahzen) yang memonopoli perizinan dan sektor strategis, maka di Indonesia, gurita kekuasaan itu berwujud oligarki politik-ekonomi yang semakin telanjang.
Yang membuat situasi hari ini kian mengkhawatirkan adalah metamorfosis kejahatan korupsi itu sendiri. Mega korupsi tidak lagi sekadar transaksi koper berisi uang tunai di sudut hotel mewah, melainkan telah bergeser menjadi praktik kleptokrasi canggih yang berlindung di balik benteng-benteng pertahanan fisik maupun non-fisik. Temuan-temuan mutakhir penegak hukum yang mengungkap keberadaan bunker-bunker rahasia tempat penyimpanan harta hasil rampokan negara adalah simbol paling nyata dari kerakusan yang kehilangan akal sehat. Bunker itu bukan sekadar tempat menimbun uang haram; ia adalah monumen atas matinya nurani, di mana uang rakyat yang seharusnya menjadi sekolah anak-anak miskin dan puskesmas di pelosok desa, dikubur dalam kepekatan beton bawah tanah.
Lebih dari itu, sistem perlindungan kekuasaan ini sering kali dikokohkan oleh praktik kompromat—sebuah jejaring sandera informasi, rahasia hukum, dan transaksi pengaruh (kompromi kotor) di antara para elite. Ketika hukum tidak lagi tegak sebagai panglima, melainkan dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan dan alat sandera antarkelompok, maka penyelenggaraan negara berubah menjadi komplotan tertutup. Para aktor di dalam lingkaran kekuasaan saling memegang “kartu As” masing-masing, menciptakan solidaritas negatif yang memastikan bahwa kejahatan sistemik dibiarkan beroperasi demi kelanggengan jabatan.
Peringatan Keras dan Jalan Keluar
Apa yang terjadi di Maroko adalah sebuah ‘early warning system’—alarm darurat bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun akan kehilangan legitimasi moralnya jika ia hanya melahirkan ketimpangan, membiarkan kelas menengah merosot, dan memberi karpet merah kepada segelintir predator anggaran yang bersembunyi di balik bunker dan kompromat.
Bangsa ini tidak boleh dibiarkan berjalan menuju titik nadir di mana generasi mudanya kehilangan harapan di negeri sendiri, lalu memilih mempertaruhkan nyawa demi keluar dari tanah airnya. Orang-orang terdekat di ring utama kekuasaan, para pembantu presiden, serta para elite partai politik harus memiliki keberanian moral yang absolut untuk berkata jujur dan meluruskan arah kebijakan. Jangan biarkan sindrom Asal Bapak Senang (ABS) dan Narcissistic Personality Disorder (NPD) bercokol di puncak pimpinan, membungkus penguasa dalam ilusi keberhasilan, sementara di bawah, fondasi republik digerogoti oleh kebusukan oligarki.
Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kompromat dan bunker penjarahan pada akhirnya akan runtuh oleh hukum sejarahnya sendiri. Sebelum gelombang keputusasaan rakyat bertransformasi menjadi amuk sosial yang tak terkendali, sudah saatnya Indonesia kembali pada jalan keadilan, transparansi, dan keberpihakan yang nyata kepada mereka yang paling lelah menanggung beban sejarah.
Situasi di Maroko bisa dilihat antaralain pada chanel: https://youtu.be/t4cy6a4phTU?si=lH7evflEp6QKXAQI
