Oleh: Kusbachrul, SH. (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)
SURABAYAONLINE.CO – Pagi itu, foto resmi sebuah rapat kabinet menyebar cepat di grup-grup percakapan dan lini masa media sosial. Bukan keputusan strategis yang menjadi pusat perhatian, melainkan satu detail visual yang tampak sederhana: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk di samping Presiden Prabowo Subianto. Ia berada di bagian lain meja panjang itu, di antara para menteri, seolah-olah sekadar peserta biasa. Publik bereaksi. Tanda tanya menggantung: mengapa kursi yang biasanya menjadi simbol dwitunggal itu kosong? Apakah ini sebuah pesan, kesengajaan, atau sekadar prosedur teknis yang tiba-tiba berubah?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) segera memberi penjelasan. Posisi tempat duduk, katanya, disusun berdasarkan urutan protokoler kementerian dan lembaga. Tidak ada motif politik apa pun. Pernyataan itu muncul di berbagai media, dan dengan cepat menjadi rujukan resmi. Tetapi sebagaimana lazimnya komunikasi politik di era penuh curiga, penjelasan teknis justru sering kali membuka pintu bagi tafsir-tafsir baru. Di titik inilah kita perlu berhenti dan bertanya: jika aturan protokoler dapat dengan mudah diubah untuk menegaskan posisi Wakil Presiden, mengapa kali ini tidak dilakukan? Apakah yang terlihat dalam foto itu sesungguhnya merupakan sebuah operasi persepsi—sebuah tipuan optik—yang dirancang untuk mengirim sinyal tertentu kepada sejumlah audiens sekaligus?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tak bisa hanya bertumpu pada analisis politik permukaan. Kita perlu meminjam dua perangkat bedah yang jarang dipertemukan dalam membaca fenomena politik Indonesia: psikoanalisis dan teori intelijen. Yang pertama membongkar lapisan bawah sadar dari gestur dan tata ruang; yang kedua mengurai logika sinyal dan kamuflase di balik tindakan publik para pemimpin. Dengan menggabungkan keduanya, kita akan melihat bahwa posisi duduk Gibran bukanlah kebetulan administratif, melainkan sebuah teks visual yang sarat dengan negosiasi antara hasrat, kecemasan, dan kalkulasi strategis. Inilah kisah tentang bagaimana ilusi optik di ruang rapat kabinet bisa menjadi cermin bagi dinamika kekuasaan yang sesungguhnya.
Ruang sebagai Teks: Membaca Tata Letak Kekuasaan
Dalam setiap pertemuan resmi kenegaraan, ruang bukanlah sekadar wadah netral. Ia adalah teks yang ditulis dengan kursi, jarak, dan posisi. Protokol kepresidenan, yang sering dianggap sebagai aturan kaku, sejatinya adalah produk budaya politik yang menegaskan hierarki. Presiden duduk di ujung meja, Wakil Presiden di sebelah kanannya, lalu para menteri mengalir berdasarkan urutan kekananan dan kedekatan sektor. Pola ini tidak hanya mengatur lalu lintas pandangan, tetapi juga mengomunikasikan struktur kekuasaan: siapa yang paling dekat dengan pusat, siapa yang berada di pinggiran.
Ketika pola itu berubah, perubahan itu sendiri sudah merupakan pernyataan. Publik, yang telah terlatih membaca simbol-simbol semacam ini sejak era Orde Baru hingga reformasi, langsung menangkap anomali: ketiadaan Gibran di sisi Prabowo. Respons pertama tentu saja mencari penjelasan. Jawaban Mensesneg bahwa semua berdasarkan “urutan kementerian” tampak masuk akal. Namun, di baliknya tersimpan asumsi yang patut digugat: bahwa urutan kementerian itu bersifat alamiah dan tidak bisa digeser oleh kepentingan pencitraan atau dinamika politik. Faktanya, protokol adalah instrumen yang fleksibel. Jika pemerintah ingin menempatkan Wapres di samping Presiden, Sekretariat Negara dapat dengan mudah menyusun ulang posisi dengan dalih “unsur pimpinan kabinet” atau “wakil kepala pemerintahan” tanpa perlu mengubah urutan menteri lainnya. Jadi, ada agency di sini—ada kehendak untuk mempertahankan jarak itu.
Mengapa kehendak itu muncul? Untuk memahaminya, kita harus masuk ke dua lorong analisis yang berbeda tetapi saling melengkapi: lorong psikoanalisis dan lorong intelijen. Di lorong pertama, kita akan menemukan kompleks Oedipus yang terpentaskan di meja rapat. Di lorong kedua, kita akan mengurai operasi tipuan optik yang mungkin sedang berlangsung.
Psikoanalisis Oedipus di Meja Kabinet: Antara Dua Ayah
Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, mengajarkan bahwa banyak tindakan manusia digerakkan oleh konflik tak sadar yang berakar dari masa kanak-kanak. Dalam politik, konflik ini menemukan panggungnya: para pemimpin sering kali menjadi layar proyeksi bagi hasrat dan ketakutan kolektif. Kasus Gibran menyediakan bahan analisis yang amat kaya karena ia adalah subjek yang terjepit di antara dua figur “ayah”. Ayah biologisnya, Joko Widodo, adalah mantan presiden yang mengantarnya ke panggung kekuasaan melalui jalan konstitusional yang kontroversial. Sementara itu, Prabowo Subianto adalah “ayah politik” baru, sang Presiden yang kini memimpin dan menjadi atasan langsungnya.
Dalam konsep Oedipus complex, anak laki-laki memiliki keinginan tak sadar untuk menyingkirkan ayah dan memiliki ibu (atau simbol kekuasaan). Gibran, yang mewarisi legitimasi politik dari Jokowi, berada dalam posisi rumit. Ia tidak mungkin sepenuhnya lepas dari bayang-bayang ayahnya tanpa memicu tuduhan pengkhianatan. Namun, jika ia terlalu bergantung pada Jokowi, ia akan dianggap tidak mandiri. Di sisi lain, Prabowo adalah figur otoritas baru yang harus ia hormati dan patuhi. Terlalu dekat dengan Prabowo berisiko melukai perasaan Jokowi dan pendukungnya; terlalu menjaga jarak dari Prabowo bisa dianggap tidak loyal.
Posisi duduk yang tidak di samping Prabowo dapat dibaca sebagai kompromi neurotik yang dihasilkan oleh mekanisme pertahanan ego. Secara tak sadar, Gibran mungkin memiliki dorongan agresif untuk segera menonjol dan melampaui kedua ayahnya. Namun, superego—yang berisi norma kesopanan, etika politik, dan ketakutan akan penolakan publik—melarang dorongan itu. Ego kemudian melakukan apa yang disebut Freud sebagai reaksi formasi: mengubah hasrat terlarang menjadi kebalikannya. Gibran justru menampilkan sikap sangat rendah hati, duduk di tempat yang “tidak istimewa”, seolah berkata, “Saya bukan ancaman, saya hanya pelayan aturan.” Ini adalah bentuk sublimasi yang elegan: kepatuhan total pada protokol menjadi kedok bagi ambisi yang dipendam.
Lebih jauh, psikoanalis Prancis Jacques Lacan memberi kita alat tambahan melalui konsep tahap cermin. Bagi Lacan, identitas terbentuk melalui citra yang dipantulkan kembali oleh lingkungan. Foto rapat kabinet adalah cermin itu. Ketika publik melihat gambar tersebut, mereka tidak hanya melihat Gibran dan Prabowo; mereka melihat diri mereka sendiri dalam struktur simbolik kekuasaan. Ketiadaan Gibran di sisi Prabowo menciptakan sebuah “lubang” (lack) dalam citra dwitunggal ideal. Lubang ini memicu hasrat untuk mengisi dengan cerita: “Ada keretakan,” “Gibran direndahkan,” “Prabowo dominan.” Namun secara paradoksal, justru dengan tidak berada di pusat, Gibran menjadi pusat tatapan. Ia merebut perhatian tanpa harus tampak merebutnya. Dengan kata lain, posisi duduk itu mengubah dirinya dari objek yang dilihat menjadi subjek yang mengarahkan tatapan.
Bagi para elite partai dan menteri yang hadir, tata letak ini juga bekerja sebagai peredam kecemasan kolektif. Pemerintahan Prabowo-Gibran lahir dari koalisi besar yang menyatukan banyak kepentingan. Jika keduanya duduk berdampingan terlalu mesra, akan timbul ketakutan di kalangan partai politik bahwa dwitunggal ini akan meminggirkan mereka. Duduk terpisah, dengan Gibran berada di antara menteri, menenangkan ego kelompok: “Lihat, Wapres sama seperti kita, tidak ada istana di dalam istana.” Dari kacamata psikoanalisis kelompok, ini adalah mekanisme pertahanan bersama untuk meredam kecemburuan dan friksi.
Namun, apakah semua ini terjadi begitu saja tanpa desain sadar? Di sinilah analisis psikoanalisis harus berdialog dengan pendekatan intelijen. Sebab, di balik ketidaksadaran itu, bisa jadi ada tangan-tangan yang paham betul bagaimana mengelola ilusi visual untuk kepentingan strategis.
Perspektif Intelijen: Sinyal, Kamuflase, dan Operasi Persepsi
Dunia intelijen mengajarkan bahwa dalam situasi penuh ketidakpastian, setiap tindakan publik seorang pemimpin adalah sinyal yang ditujukan kepada audiens tertentu. Sinyal bisa bersifat mahal (sulit dipalsukan) atau murah (sekadar kata-kata). Posisi duduk adalah sinyal yang menarik karena ia berdiri di antara keduanya: biaya materialnya rendah, tetapi konsekuensi simboliknya tinggi jika salah tafsir. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan perhitungan matang.
Untuk menganalisis kemungkinan adanya operasi tipuan optik, kita perlu meminjam kerangka kerja operasi tipuan intelijen. Setidaknya ada empat elemen yang harus terpenuhi: (1) tujuan yang jelas, (2) target audiens yang ingin dipengaruhi, (3) skenario palsu yang ditampilkan, dan (4) mekanisme untuk menjaga agar kebenaran tidak terungkap. Mari kita periksa satu per satu.
Pertama, tujuan. Pemerintahan baru membutuhkan stabilitas persepsi. Jika publik yakin terjadi keretakan, modal politik bisa tergerus. Namun jika duet Prabowo-Gibran terlihat terlalu intim, muncul kecurigaan bahwa Jokowi masih mengendalikan dari belakang melalui Gibran. Tujuan operasi ini, dengan demikian, adalah menciptakan keseimbangan ilusi: cukup dekat untuk menunjukkan keutuhan, cukup berjarak untuk menepis tudingan dominasi. Selain itu, ada tujuan meredam friksi internal koalisi dan melindungi figur Gibran dari cap “boneka” maupun cap “pendongkel”.
Kedua, target audiens. Audiens tidak tunggal. Pendukung Jokowi dan Gibran amat sensitif pada tanda-tanda bahwa Gibran “dikerdilkan”. Bagi mereka, penjelasan teknis menjadi obat penenang: “Ini bukan penghinaan, melainkan aturan.” Sebaliknya, pendukung dan elite Prabowo ingin memastikan bahwa Presiden tetap pusat kekuasaan. Melihat Gibran di kursi biasa memberikan rasa aman bahwa tidak ada wakil presiden yang akan mengangkangi presiden. Oposisi dan pengamat, yang selalu siap membongkar “skandal”, justru akan sibuk mendiskusikan makna di balik jarak itu. Dan bagi investor asing serta mitra internasional, sinyal yang diterima adalah struktur kekuasaan yang jelas dan tidak terlalu bergantung pada satu figur.
Ketiga, skenario palsu. Skenario yang ditampilkan adalah bahwa posisi duduk murni mengikuti urutan kementerian tanpa muatan politik. Ini adalah cerita penutup (cover story) yang cerdik karena memanfaatkan otoritas teknis-birokratis. Tidak ada yang bisa membantah tanpa terkesan tidak mengerti protokol. Namun, seperti telah disinggung, protokol bukan kitab suci yang tak bisa diubah. Pemerintah punya diskresi penuh. Jadi, “aturan” di sini sebenarnya adalah pilihan yang disengaja untuk tidak diubah.
Keempat, mekanisme pengamanan. Begitu penjelasan Mensesneg dikeluarkan, ruang untuk bertanya resmi tertutup. Media dan publik yang mencoba mendesak lebih jauh akan dihadang tembok birokrasi: “Ini sudah sesuai ketentuan.” Dengan demikian, kebenaran tentang negosiasi dan kalkulasi politik di balik layar tetap terlindungi.
Jika keempat elemen ini terpenuhi, sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa peristiwa ini adalah sebuah operasi persepsi berbasis tipuan optik. Istilah “tipuan optik” di sini tidak dimaksudkan secara harfiah seperti kamuflase tank di medan perang, melainkan secara metaforis: menciptakan ilusi visual yang membuat penonton melihat apa yang diinginkan oleh perancang panggung, bukan apa yang sesungguhnya terjadi di belakang panggung.
Dalam konteks ini, jarak duduk berfungsi sebagai strategic ambiguity (ambiguitas strategis) yang memungkinkan setiap audiens menarik kesimpulan sesuai keinginan mereka. Pendukung Jokowi bisa berkata, “Lihat, Gibran tetap dihormati karena semua berjalan sesuai aturan.” Pendukung Prabowo bisa mengatakan, “Lihat, Gibran tahu diri, tidak menempel seperti anak manja.” Oposisi sibuk mendebat keretakan, sementara kerja pemerintahan mungkin berlangsung dengan koordinasi yang justru sangat erat di balik layar. Inilah esensi dari operasi tipuan optik: menciptakan layar asap visual agar realitas yang sesungguhnya tidak terusik.
Kolaborasi Bawah Sadar dan Desain Strategis
Salah satu temuan paling menarik dari analisis ini adalah kemungkinan bahwa operasi tersebut tidak sepenuhnya lahir dari komando tunggal seorang dalang, melainkan dari pertemuan antara ketidaksadaran politik dan kepekaan birokrasi protokoler. Para perancang tata tempat duduk di Sekretariat Negara bukanlah mesin yang hanya menjalankan aturan, melainkan manusia yang paham psikologi massa. Mereka tahu bahwa menempatkan Gibran di samping Prabowo akan menimbulkan satu jenis spekulasi, sementara menempatkannya di kejauhan akan menimbulkan jenis spekulasi lain. Maka dipilihlah jarak moderat yang “cukup asing untuk memberi napas, tetapi cukup dekat untuk tidak bercerai”.
Dari sisi Gibran sendiri, pilihan untuk mengikuti aturan tanpa protes bisa jadi merupakan keputusan sadar yang didorong oleh motif psikologis bawah sadar. Dengan mematuhi “aturan”, ia menyelesaikan konflik batinnya: ia tidak perlu merasa bersalah kepada ayahnya karena terlalu mesra dengan Prabowo, dan ia tidak perlu merasa bersalah kepada Prabowo karena menjaga jarak. Aturan protokoler menjadi kambing hitam yang menanggung semua beban tafsir. Ini adalah solusi yang rapi: ego Gibran selamat, superego terpuaskan, dan id tetap dapat berharap pada masa depan.
Kita bisa membayangkan, dalam gladi resik rapat tersebut, ada diskusi-diskusi kecil yang mungkin tidak pernah tercatat: “Pak Wapres, sesuai protokol Bapak di sini.” Dan Gibran, dengan senyum khasnya, mengangguk. Adegan sederhana itu adalah puncak dari negosiasi rumit antara dua alam: bawah sadar dan strategi. Bahkan jika tidak ada instruksi eksplisit dari tingkat lebih tinggi, sistem protokoler telah terinternalisasi begitu rupa sehingga secara otomatis menghasilkan solusi visual yang menguntungkan semua pihak.
Bukti-Bukti Tak Langsung dan Analisis Komparatif
Untuk memperkuat argumen bahwa ini adalah operasi sadar, kita dapat membandingkan dengan momen-momen sebelumnya dalam sejarah politik Indonesia. Pada era Presiden Jokowi, Jusuf Kalla sebagai Wapres selalu duduk di samping presiden dalam rapat kabinet, bahkan ketika hubungan mereka tidak selalu mulus. Begitu pula pada era Susilo Bambang Yudhoyono bersama Boediono. Pola dwitunggal yang duduk berdampingan telah menjadi semacam konvensi visual yang menegaskan kesetaraan konstitusional sekaligus harmoni. Penyimpangan dari pola ini pada masa Prabowo-Gibran menjadi sangat kontras dan mengundang tanya.
Jika memang ada alasan kuat untuk tidak duduk berdampingan—misalnya, karena meja rapat tidak muat atau ada kebutuhan teknis—mengapa tidak dijelaskan secara gamblang sejak awal? Mengapa publik harus menunggu sorotan media dan baru kemudian diberi penjelasan umum tentang urutan kementerian? Keterlambatan dan sifat generik penjelasan itu justru memperkuat dugaan adanya manajemen narasi. Seperti dalam operasi intelijen, cerita penutup sering kali diberikan setelah kejadian, ketika desas-desus sudah merebak, untuk meredam dan bukan untuk mencegah.
Selain itu, kita bisa melihat pola komunikasi visual pemerintah dalam beberapa kesempatan lain. Foto-foto yang dirilis setelah pertemuan tertutup cenderung menampilkan Presiden dan Wapres dalam frame yang sama, sering kali dalam posisi setara. Ini menunjukkan kesadaran bahwa citra visual sangat penting. Jika pada momen tertentu mereka sengaja tidak berdekatan, maka ada alasan kontekstual yang kuat: mungkin untuk meredam isu dwitunggal yang terlalu dominan, atau untuk mengesankan bahwa Gibran memiliki peran independen di antara menteri.
Implikasi Lebih Luas: Teater Politik di Era Visual
Peristiwa ini memberi pelajaran berharga tentang bagaimana politik kontemporer telah bertransformasi menjadi teater ilusi. Ruang rapat kabinet tidak lagi sekadar tempat mengambil keputusan, melainkan panggung tempat setiap sentimeter dipenuhi makna. Pemerintah dan aktor politik semakin sadar bahwa realitas bisa dikonstruksi melalui gambar yang disebarkan secara massif. Dalam skala yang lebih luas, teknik tipuan optik semacam ini sudah lama dipraktikkan dalam hubungan internasional, diplomasi, dan kampanye militer. Namun penggunaannya dalam politik domestik Indonesia, secara halus dan hampir tak terdeteksi, menunjukkan peningkatan literasi strategis yang patut dicermati.
Bagi publik, kesadaran akan kemungkinan operasi persepsi ini penting agar kita tidak terjebak dalam debat semu. Alih-alih terus mempertanyakan apakah Gibran direndahkan atau tidak, kita bisa melangkah lebih jauh: mengamati apakah di balik ilusi jarak ini, kebijakan-kebijakan strategis justru berjalan mulus tanpa gangguan. Jika ya, maka kita telah menyaksikan sebuah mahakarya kecil dari seni mengelola persepsi.
Penutup: Yang Terlihat dan Yang Tak Terlihat
Posisi duduk Gibran dalam rapat kabinet itu, pada akhirnya, adalah sebuah paradoks. Ia hadir secara fisik tetapi absen dari tempat yang diharapkan. Ia patuh pada aturan tetapi justru karena kepatuhan itulah ia menjadi pusat perhatian. Ia menjaga jarak dari Presiden tetapi mungkin justru di situlah ia paling dekat dengan kekuasaan yang sesungguhnya: kekuasaan untuk mengendalikan apa yang dipikirkan publik.
Dari kacamata psikoanalisis, kita menemukan jejak-jejak konflik Oedipal yang terkelola dengan rapi. Dari kacamata intelijen, kita menemukan operasi tipuan optik yang bekerja melalui ambiguitas strategis. Kedua perspektif itu bertemu dalam satu kesimpulan: bahwa yang terlihat dalam foto rapat kabinet bukanlah sekadar orang-orang yang sedang duduk, melainkan pertunjukan visual yang dirancang untuk mengirim pesan kepada banyak pihak sekaligus. Tipuan optik ini tidak perlu disesali atau dikutuk; ia adalah cerminan dari kompleksitas kekuasaan yang harus bernegosiasi tidak hanya dengan realitas politik, tetapi juga dengan alam bawah sadar kolektif bangsa.
Ke depan, kita mungkin akan melihat lebih banyak permainan visual semacam ini. Setiap gestur, setiap jarak, setiap jengkal ruang di sekitar presiden dan wakil presiden akan terus menjadi kanvas bagi pertarungan makna. Sebagai warga yang cerdas, tugas kita bukanlah mencari “kebenaran tunggal” di baliknya—karena bisa jadi kebenaran itu memang sengaja dibuat kabur—melainkan terus mengajukan pertanyaan kritis dan membaca yang tak terlihat di balik yang terlihat. Sebab, di meja rapat itu, yang paling penting bukanlah siapa duduk di mana, melainkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas mata kita.
— Analisis ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan merujuk pada teori psikoanalisis Sigmund Freud dan Jacques Lacan, serta teori intelijen mengenai sinyal dan operasi persepsi.
