Oleh: Kusbachrul, SH (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)
SURABAYAONLINE.CO – Pada 26 Juli 2026, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei nasional yang menggemparkan publik. Lembaga riset yang didirikan oleh akademisi Saiful Mujani itu mengklaim tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto merosot tajam—dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi hanya 51,1 persen pada Juli 2026. Angka ketidakpuasan pun melonjak dari 16 persen menjadi 46,9 persen dalam periode yang sama.
Publikasi survei ini—yang dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani melalui kanal YouTube SMRC TV—langsung menjadi perbincangan nasional dan diangkat luas oleh berbagai media. Namun, di balik angka-angka yang disajikan dengan kemasan ilmiah itu, tersimpan pertanyaan fundamental: apakah ini benar-benar cerminan opini publik yang objektif, ataukah sebuah instrumen politik yang dirancang untuk membentuk—bukan sekadar merefleksikan—realitas?
Pertanyaan itu menjadi semakin krusial mengingat fakta bahwa hanya empat bulan sebelumnya, pada 31 Maret 2026, pendiri SMRC Saiful Mujani secara terbuka menyerukan penggulingan Presiden Prabowo dalam forum Halal Bihalal “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur. “Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya itu, kalau menasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan,” ujar Mujani saat itu.
Seruan yang menuai kecaman luas dari berbagai kalangan—dan kemudian diklarifikasi oleh Mujani sebagai “political engagement”—kini diikuti oleh rilis survei yang menggambarkan pemerintahan yang sedang terpuruk. Keterkaitan temporal ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah pola yang perlu dibaca dengan kerangka analisis intelijen.
Metodologi di Bawah Mikroskop: Ketika Angka Bisa “Diatur”
Secara sekilas, metodologi yang dipaparkan SMRC tampak ilmiah. Survei melibatkan 749 responden dengan margin of error ±3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Namun, telaah lebih mendalam mengungkap sejumlah kelemahan serius.
Pertama, proporsi responden pengguna hp (83,8 persen—605 dari 749 responden) yang diwawancarai lewat telepon menghadapi tantangan response rate yang semakin rendah di era spam dan robocall. Ini berpotensi menghasilkan bias seleksi—hanya mereka yang bersedia menjawab panggilan telepon dari nomor tak dikenal yang terwakili. Siapa mereka? Bisa jadi mereka yang memiliki kecenderungan tertentu terhadap pemerintah.
Kedua, metode double sampling yang digunakan SMRC memiliki kelemahan mendasar. Teknik ini memilih sampel dari kumpulan sampel hasil survei sebelumnya—artinya responden yang diwawancarai bukanlah sampel segar dari populasi, melainkan berasal dari database responden SMRC sebelumnya. Ini menciptakan potensi sample depletion dan panel conditioning, di mana responden yang sudah sering diwawancarai cenderung memberikan jawaban yang lebih terpola atau bahkan lebih kritis.
Ketiga, proses pembobotan data—meskipun merupakan praktik standar—memberikan ruang bagi intervensi subjektif. SMRC mengakui pembobotan dilakukan bila “ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi”, namun tidak menjelaskan secara rinci parameter dan ambang batas yang digunakan.
Keempat, margin of error yang diklaim hanya berlaku dengan asumsi simple random sampling—padahal metode yang digunakan adalah stratified multistage dan double sampling, yang seharusnya memiliki margin of error lebih besar.
Kelima, data dari subpopulasi non-HP yang diwawancarai tatap muka hanya mencakup 144 responden—kurang dari 20 persen total sampel. Padahal, kelompok inilah yang justru lebih representatif terhadap kondisi riil masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dan kalangan ekonomi menengah-bawah.
Yang paling mencengangkan adalah klaim SMRC bahwa evaluasi atas kinerja Presiden Prabowo “berhubungan sangat kuat” dengan penilaian atas kondisi ekonomi (Pearson’s r = 0,996), politik (0,994), dan penegakan hukum (0,965). Koefisien korelasi 0,996 berarti hubungan hampir sempurna—sebuah temuan yang secara statistik sangat tidak biasa dalam survei opini publik. Dalam ilmu sosial, korelasi setinggi ini biasanya hanya ditemukan ketika mengukur konstruk yang sama, bukan konstruk yang berbeda.
Perbedaan Mencolok dengan Survei Lembaga Lain
Jika membaca temuan SMRC secara terisolasi, publik mungkin percaya bahwa pemerintahan Prabowo sedang kehilangan dukungan rakyat. Namun, ketika dibandingkan dengan survei dari lembaga riset kredibel lainnya, gambaran yang muncul sangat berbeda.
Indikator Politik Indonesia, pada survei periode 15-21 Januari 2026 dengan 1.220 responden, menemukan bahwa 79,9 persen publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Bahkan, angka ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Presiden SBY di awal pemerintahannya tahun 2004 dan Presiden Jokowi pada 2014.
Litbang Kompas, dalam survei 100 hari pemerintahan Prabowo, menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9 persen. Survei Litbang Kompas periode 9-18 April 2026 melibatkan 1.200 responden melalui wawancara tatap muka—metode yang secara umum dianggap menghasilkan data lebih akurat dibandingkan wawancara telepon.
Puspoll Indonesia, pada survei periode 18-26 Mei 2026 dengan 2.400 responden dan margin of error sekitar 2 persen, mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo sebesar 64,8 persen. Meskipun lebih rendah dari Indikator dan Litbang Kompas, angka ini masih jauh di atas klaim SMRC.
Perbedaan sebesar 28,8 poin persentase antara SMRC (51,1 persen) dan Indikator (79,9 persen) adalah perbedaan yang sangat signifikan dan tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh perbedaan waktu atau margin of error. Bahkan jika mempertimbangkan penurunan alami akibat tekanan ekonomi global, penurunan sebesar 30 persen dalam kurun waktu enam bulan adalah sesuatu yang sangat tidak lazim dalam dinamika opini publik.
Membaca di Balik Teks
Dalam kerangka analisis intelijen, setiap produk informasi harus dibaca dengan mempertanyakan siapa yang menghasilkannya, untuk tujuan apa, dan dengan kepentingan apa. Jika lensa ini diterapkan pada laporan SMRC, beberapa temuan penting muncul.
Pertama, SMRC bukanlah lembaga yang netral secara politik. Pendirinya, Saiful Mujani, secara terbuka menyatakan permusuhan terhadap pemerintahan Prabowo. Dalam forum 31 Maret 2026, ia tidak hanya mengkritik, tetapi secara eksplisit menyerukan konsolidasi untuk menjatuhkan presiden. Ini menempatkan SMRC dalam posisi yang secara fundamental berbeda dari lembaga survei seperti Indikator atau Litbang Kompas—yang tidak memiliki afiliasi politik terbuka semacam itu.
Kedua, waktu rilis survei—tepat di tengah eskalasi konflik Timur Tengah yang sedang menjadi sorotan publik—bukanlah kebetulan. Dengan merilis survei yang menggambarkan penurunan drastis approval rating di saat krisis, SMRC secara efektif membingkai narasi bahwa pemerintahan Prabowo kehilangan dukungan rakyat tepat ketika negara menghadapi ujian berat.
Ketiga, laporan SMRC tidak hanya menyajikan data, tetapi secara aktif menafsirkannya dengan cara yang mendukung narasi negatif. Deni Irvani sendiri menyatakan bahwa “penurunan tingkat kepuasan publik ini berhubungan erat dengan merosotnya sentimen positif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum”. Survei menunjukkan hanya 15,7 persen masyarakat yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik, sementara 49,4 persen menilai buruk atau sangat buruk. Pada sektor politik, hanya 13,5 persen yang menilai kondisi politik baik atau sangat baik, sementara 42,8 persen menilai buruk.
Ketika Survei Menjadi Senjata
Dalam literatur intelijen, influence operation atau operasi pengaruh didefinisikan sebagai upaya terkoordinasi untuk mempengaruhi opini publik atau perilaku aktor target melalui berbagai cara, termasuk penyebaran informasi yang dimanipulasi. Laporan SMRC menunjukkan karakteristik klasik dari operasi semacam ini.
*Pertama, penggunaan otoritas ilmiah.* Dengan menyajikan diri sebagai lembaga riset yang kredibel dan menggunakan metodologi statistik, SMRC memberikan legitimasi ilmiah pada temuan yang sebenarnya sarat muatan politik. Angka-angka dan grafik menciptakan ilusi objektivitas yang membuat publik sulit membedakan antara riset yang sungguh-sungguh dan riset yang dimanipulasi.
*Kedua, pemanfaatan momen krisis.* Rilis survei di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah memanfaatkan kecemasan publik untuk memperkuat narasi negatif. Ketika orang khawatir tentang dampak ekonomi dari konflik global, survei yang menunjukkan penurunan approval rating—tanpa konteks yang memadai tentang faktor-faktor lain—dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk membangun persepsi bahwa pemerintah gagal.
*Ketiga, koordinasi dengan ekosistem media.* Publikasi luas laporan SMRC di berbagai media menunjukkan adanya koordinasi dengan ekosistem media yang bersedia mengamplifikasi temuan tersebut tanpa verifikasi kritis yang memadai.
*Keempat, penciptaan realitas politik.* Sebagaimana dijelaskan dalam teori konstruksi sosial realitas, survei opini publik tidak hanya merefleksikan realitas tetapi juga membentuknya. Ketika SMRC mempublikasikan angka approval rating yang rendah, ia tidak hanya melaporkan suatu fakta tetapi juga menciptakan fakta baru: publik kini “tahu” bahwa presiden tidak populer.
Membaca Ancaman di Balik Angka
Dalam kacamata intelijen strategis, data opini publik bukanlah sekadar komoditas berita, melainkan Early Warning Indicator (indikator peringatan dini) terhadap stabilitas nasional dan ketahanan rezim. Angka ketidakpuasan publik sebesar 46,9 persen—dengan penilaian ekonomi buruk mencapai 49,4 persen—melampaui ambang batas psikologis (tipping point) 40 persen.
Kondisi ini mengaktifkan sejumlah indikator bahaya intelijen:
Potensi Demonstrasi Massa Gelombang II: Angka ketidakpuasan ekonomi 49,4 persen menyediakan “bahan bakar sosial” yang sangat rentan dikonsolidasikan oleh gerakan mahasiswa, serikat buruh, dan faksi politik luar parlemen.
Merosotnya Efektivitas Law Enforcement: Penilaian penegakan hukum buruk yang mencapai 37,6 persen (vs baik 26,4 persen) menandakan berlanjutnya krisis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, yang dapat memicu fenomena civil disobedience atau aksi main hakim sendiri di tingkat lokal.
*Ancaman Keretakan Koalisi Elit:* Ketika approval rating Presiden mendekati 50 persen, partai-partai pendukung koalisi akan mulai berhitung ulang (hedging strategy). Fraksi parlemen cenderung menjadi kurang kooperatif terhadap rancangan undang-undang usulan pemerintah.
Mengapa Survei Ini Dirilis?
Mengapa laporan survei SMRC ini dirilis pada pertengahan Juli 2026 dengan penekanan narasi yang sangat tajam pada “kemerosotan tajam akibat krisis geopolitik”? Analisis intelijen bisnis dan politik mengidentifikasi beberapa pendorong potensial (potential motivations) di balik rilis data ini:
*Motivasi Kelembagaan dan Ekonomi Industri Polling:* Sebagai konsultan riset independen, SMRC membutuhkan rekonsolidasi reputasi kelembagaan sebagai watchdog politik yang objektif dan berani menampilkan data krisis. Mempublikasikan penurunan dramatis approval rating Presiden mengembalikan daya tarik media (media traction) dan menegaskan posisi SMRC sebagai referensi utama para pelaku pasar, diplomat asing, dan pembuat kebijakan.
Motivasi Agenda-Setting dan Politisasi Pengaruh: Rilis data ini berfungsi sebagai Political Lever (tuas penekan) bagi faksi-faksi elit politik yang menginginkan perubahan arah kebijakan atau perombakan kabinet (reshuffle). Dengan menunjukkan bahwa persepsi ekonomi buruk mencapai 49,4 persen, survei ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal memaksa kepada Presiden Prabowo untuk mengganti menteri-menteri bidang ekonomi dan energi yang dianggap tidak kompeten mengatasi dampak krisis.
Motivasi Operasi Informasi (PsyOps): Dari kacamata intelijen kontra-informasi, penerbitan data poling SMRC pada momen Juli 2026 berpotensi dimanfaatkan oleh aktor eksternal maupun internal dalam mekanisme Perception Management—membingkai narasi bahwa “rezim Prabowo kehilangan kendali atas ekonomi” untuk menurunkan kepercayaan investor asing (capital flight) dan memperlemah posisi tawar diplomasi Indonesia di forum internasional.
Implikasi bagi Demokrasi dan Ketahanan Nasional
Fenomena yang diilustrasikan oleh kasus SMRC ini memiliki implikasi serius bagi demokrasi dan ketahanan nasional Indonesia.
Pertama, ini menunjukkan kerentanan ruang publik terhadap informasi yang dimanipulasi. Ketika lembaga riset yang seharusnya menjadi sumber informasi objektif justru menjadi alat politik, publik kehilangan salah satu pilar penting dalam membuat keputusan yang terinformasi.
Kedua, kasus ini menyoroti pentingnya literasi data. Publik perlu dibekali dengan kemampuan untuk membaca survei opini publik secara kritis—memahami metodologi, mengenali potensi bias, dan mempertanyakan kepentingan di balik lembaga survei.
Ketiga, ini menunjukkan perlunya standarisasi dan pengawasan terhadap lembaga survei. Diperlukan standar metodologi yang lebih ketat, termasuk kewajiban untuk mengungkapkan afiliasi politik, sumber pendanaan, dan parameter metodologis secara lengkap dan transparan.
Keempat, ini menegaskan pentingnya keberagaman sumber informasi. Pemerintah dan publik tidak boleh mengandalkan satu lembaga survei saja. Perbandingan antar lembaga—seperti yang telah dilakukan dalam analisis ini—adalah cara paling efektif untuk mengidentifikasi anomali dan potensi bias.
Kesimpulan
Laporan survei SMRC “Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” yang dirilis pada 26 Juli 2026 bukanlah sekadar produk riset ilmiah yang netral. Di balik angka-angka dan grafik yang disajikan dengan kemasan akademis, tersimpan agenda politik yang jelas—sebuah upaya untuk membentuk persepsi publik bahwa pemerintahan Prabowo kehilangan dukungan di tengah krisis.
Temuan ini harus dibaca dengan kritis, terutama mengingat rekam jejak pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang secara terbuka menyerukan penggulingan presiden hanya empat bulan sebelumnya. Diskrepansi mencolok antara temuan SMRC dan survei dari lembaga kredibel lainnya—Indikator Politik Indonesia (79,9 persen), Litbang Kompas (80,9 persen), dan Puspoll Indonesia (64,8 persen)—semakin menegaskan bahwa ada yang tidak beres dengan survei ini.
Dalam kerangka analisis intelijen, laporan SMRC menunjukkan karakteristik klasik operasi pengaruh: penggunaan otoritas ilmiah untuk memberikan legitimasi, pemanfaatan momen krisis untuk memperkuat narasi, koordinasi dengan ekosistem media untuk amplifikasi, dan upaya menciptakan realitas politik baru.
Bagi demokrasi Indonesia, kasus ini adalah peringatan. Ketika lembaga riset berubah menjadi alat politik, ruang publik kehilangan salah satu pilar pentingnya. Publik, media, dan pembuat kebijakan harus semakin cermat dalam membaca produk riset opini publik—dengan selalu mengajukan pertanyaan fundamental: siapa yang menghasilkan angka ini, untuk tujuan apa, dan dengan kepentingan apa?
Hanya dengan kewaspadaan semacam itu, demokrasi Indonesia dapat tetap sehat dan tidak mudah digerogoti oleh operasi pengaruh yang menyamar sebagai riset ilmiah.
Penutup
Kasus SMRC mengajarkan satu hal penting: dalam politik modern, survei opini publik bukan lagi sekadar alat untuk mengukur realitas, tetapi juga senjata untuk membentuknya. Mereka yang menguasai angka, menguasai narasi. Dan mereka yang menguasai narasi, menguasai medan pertempuran politik.
Indonesia, sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, tidak boleh lengah terhadap ancaman semacam ini. Penguatan literasi publik, penegakan standar etika kelembagaan, dan pengembangan ekosistem media yang kritis adalah benteng-benteng yang harus terus diperkuat. Sebab, pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga oleh siapa yang memenangkan pertempuran atas realitas itu sendiri.
