Oleh: Ni Kadek Ayu Wardani, S.T. (Ketua DPC GMNI Surabaya Raya)
SURABAYAONLINE.CO – Pada sebuah Sabtu dini hari yang lembap, 27 Juli 1996, Indonesia menyaksikan salah satu babak paling gelap dalam sejarah politik kontemporernya. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, yang telah berminggu-minggu berubah menjadi benteng rakyat pendukung Megawati Soekarnoputri, diserbu secara brutal oleh massa yang mengaku kader partai kubu Soerjadi. Namun, siapapun yang menelusuri serpihan-serpihan fakta dan kesaksian akan segera menemukan bahwa di balik kerusuhan yang oleh rezim saat itu disebut sebagai “pertikaian internal partai”, sesungguhnya berlangsung sebuah operasi negara yang sangat terencana. Lebih dari itu, Kudatuli bukan semata soal siapa yang berhak menduduki kantor partai. Ia adalah pertarungan ideologis antara dua arus besar dalam sejarah Indonesia—antara tafsir represif atas Pancasila dan kebangkitan kembali semangat Soekarnoisme—sekaligus panggung tempat psikologi kekuasaan seorang Soeharto dipertontonkan dengan gamblang.
Tulisan ini hendak membongkar dimensi ideologis-politis yang terselubung di balik tragedi itu, serta menelaahnya melalui lensa psikoanalisis terhadap sosok Presiden Soeharto. Sebab, memahami Kudatuli tanpa menyelami jiwa penguasa Orde Baru yang paranoid dan narsisistik adalah upaya yang tidak akan pernah utuh.
Warisan Ideologis yang Dianggap Berbahaya
Untuk memahami Kudatuli secara ideologis, kita perlu mundur ke paruh pertama 1990-an. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis legitimasi yang kian menggumpal. Soeharto, yang sudah 30 tahun berkuasa, tengah bersiap menapaki periode keenam kepresidenannya. Namun, gelombang tuntutan suksesi dan keterbukaan politik sudah tidak bisa sepenuhnya dibendung. Di tengah kegelisahan itulah, Megawati Soekarnoputri, putri Proklamator Soekarno, terpilih menjadi Ketua Umum PDI dalam Kongres Surabaya 1993—sebuah hasil yang tidak dikehendaki penguasa.
Kemenangan Megawati bukan sekadar soal sirkulasi elite partai. Ia membawa resonansi ideologis yang dalam. Orde Baru dibangun di atas negasi terhadap Soekarnoisme: stigma “Orde Lama yang kacau”, “kedekatan dengan PKI”, dan “penyimpangan Pancasila” menjadi justifikasi bagi militer untuk mengambil alih negara sejak 1966. Seluruh narasi pembangunan Orde Baru diyakinkan sebagai antitesis dari romantisme revolusioner Bung Karno. Lalu, mengapa rezim merasa terancam hanya karena seorang putri Bung Karno memimpin partai yang sudah jinak?
Jawabannya terletak pada daya simbolik yang tidak bisa dimusnahkan. Megawati, meski tidak mewarisi ketajaman ideologis ayahnya secara penuh, tetap menjadi magnet bagi kerinduan puluhan juta rakyat jelata yang merindukan keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Di bawah kepemimpinannya, PDI menjelma menjadi rumah bagi kaum marginal, aktivis prodemokrasi, buruh, petani, mahasiswa, bahkan kelompok-kelompok kiri non-PKI seperti Partai Rakyat Demokratik (PRD). Pertemuan antara simbol Soekarnoisme dan energi perlawanan akar rumput itu adalah api yang dikhawatirkan akan membakar seluruh bangunan Orde Baru.
Secara ideologis, rezim Soeharto menggunakan Pancasila sebagai “ideologi tertutup”. Melalui asas tunggal dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), negara memonopoli tafsir ideologi bangsa. Semua wacana yang tidak sejalan, terutama yang bernada kerakyatan radikal, dianggap menyimpang. Dalam kerangka inilah Megawati, dan terutama pendukungnya yang lebih vokal, dikonstruksi sebagai “baju baru komunis” yang hendak mendobrak stabilitas. Konflik di PDI pun bukan semata rebutan partai, melainkan pertarungan antara dua visi Indonesia: Pancasila yang otoritarian versus pluralitas ideologis yang demokratis.
Politisasi Konflik: Siapa Melawan Siapa?
Pertanyaan “siapa melawan siapa” dalam Kudatuli seringkali disederhanakan menjadi bentrok antara pendukung Megawati dan pendukung Soerjadi. Namun fakta yang terungkap melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kesaksian para korban, dan dokumen-dokumen yang bocor menunjukkan adanya tiga lapis aktor. Lapis pertama, di permukaan, adalah massa berseragam merah pendukung Soerjadi. Mereka, menurut banyak kesaksian, bukanlah kader partai tulen melainkan preman bayaran dari organisasi massa yang dekat dengan militer. Lapis kedua, aktor intelektual: para perwira intelijen militer di bawah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang telah dibubarkan tetapi semangatnya tetap hidup, serta Badan Intelijen ABRI (BIA). Nama seperti Mayjen Zacky Anwar Makarim acapkali disebut sebagai otak operasi. Lapis ketiga, sang penentu akhir: Soeharto sendiri.
Dengan demikian, Kudatuli adalah serangan negara terhadap warga negara dengan modus operandi perang proksi. Soerjadi tidak lebih dari alat legitimasi prosedural. Ia dipinjam untuk menciptakan ilusi bahwa konflik adalah murni internal partai, sehingga intervensi militer dan represi terhadap pendukung Megawati dapat dikemas sebagai pemulihan ketertiban. Setelah gedung direbut, kerusuhan meluas, dan tiba-tiba narasi resmi bergeser: PRD dituduh melakukan makar. Budiman Sudjatmiko, Dita Sari, dan aktivis lainnya ditangkap. Dalam sekejap, korban penyerbuan berubah menjadi tersangka pemberontak. Inilah teknik klasik intelijen: false flag operation, menciptakan kekacauan yang disalahkan kepada lawan politik untuk melegitimasi represi.
Soeharto antara Trauma, Paranoia, dan Narsisisme Kekuasaan
Memahami mengapa Soeharto memilih jalan kekerasan dalam menangani Megawati tidak cukup hanya melalui analisis politik. Kita memerlukan pendekatan psikoanalisis untuk menyingkap struktur kepribadian dan pengalaman traumatik yang mendorongnya bertindak represif secara berlebihan.
Soeharto lahir dari keluarga petani kecil di Kemusuk, Yogyakarta, dan sejak kecil mengalami ketidakpastian dan perpisahan. Ia dibesarkan dalam kultur Jawa yang hierarkis, penuh intrik, dan menuntut pengendalian diri ekstrem. Pengalaman masa kecil yang penuh penolakan dan kehilangan seringkali membentuk kepribadian dengan kebutuhan besar akan kontrol dan pengakuan—ciri kepribadian otoritarian klasik yang diidentifikasi oleh psikolog Erich Fromm. Kekuasaan menjadi kompensasi dari inferioritas masa lalu.
Karier militernya mengajarkan bahwa ancaman harus dihancurkan sebelum berkembang. Dan puncak dari pembentukan psikologi politiknya adalah peristiwa 1965. Saat itu, Soeharto—masih seorang mayor jenderal yang relatif tidak dikenal—berhasil mengambil alih kendali dari kekacauan Gerakan 30 September. Ia menumpas habis PKI dengan darah, lalu perlahan mendepak Soekarno. Pengalaman ini menciptakan apa yang oleh psikolog politik Jerrold M. Post disebut sebagai “trauma kemenangan”: keyakinan bahwa hanya dia yang mampu menyelamatkan negara dari kehancuran. Dari titik ini lahir konstruksi diri sebagai “juru selamat bangsa” yang wajib memusnahkan segala potensi kembalinya ancaman komunisme dan Soekarnoisme.
Ketika Megawati muncul sebagai figur politik yang sah, alam bawah sadar Soeharto tidak hanya melihat lawan politik. Ia melihat hantu Soekarno yang bangkit kembali. Dalam teori psikoanalisis, ini adalah mekanisme proyeksi dan repetition compulsion: trauma 1965 yang belum tuntas mendorongnya untuk mengulangi pola penumpasan terhadap siapapun yang dianggap membawa spirit yang sama. Megawati adalah simbol, dan simbol itu harus dihancurkan seperti dulu ayahnya dihancurkan secara perlahan.
Di sisi lain, Soeharto juga menunjukkan ciri-ciri narsisisme politik yang kentara. Ia menganggap negara sebagai perpanjangan dirinya. “Bapak Pembangunan” adalah persona yang ia bangun untuk mengaburkan batas antara negara dan pribadi. Dalam kerangka ini, kritik atau penolakan dari Megawati dan pendukungnya tidak sekadar pembangkangan politik, melainkan penghinaan pribadi. Luka narsisistik (narcissistic injury) memicu respons agresif yang tidak proporsional. Kudatuli adalah ekspresi dari kebutuhan patologis untuk menunjukkan bahwa dirinya tetap berkuasa penuh, bahwa tidak ada ruang bagi siapa pun untuk menantang, apalagi dengan membawa nama yang telah dia kubur secara politik.
Ada dimensi lain yang menarik: sifat paranoid yang berkembang selama bertahun-tahun memegang kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Robert Robison dan Richard Tanter dalam kajian tentang intelijen Orde Baru, rezim ini makin lama makin paranoid terhadap ancaman internal yang tidak kasatmata. Semua gerakan masyarakat sipil dianggap bagian dari jaringan subversif. Soeharto membangun sistem intelijen yang tidak hanya memata-matai warga, tetapi juga saling memata-matai di antara elite. Paranoid ini memuncak menjelang 1996. Usia Soeharto kian senja, suksesi mulai dibicarakan, dan Megawati menawarkan alternatif kepemimpinan yang karismatik. Dalam psikologi kognitif, kondisi ini menciptakan siege mentality, mentalitas terkepung yang melihat ancaman di mana-mana. Akibatnya, kebijakan politik menjadi tidak rasional dan cenderung represif. Kudatuli adalah buah dari ketidakmampuan Soeharto memproses perbedaan politik secara dewasa; ia hanya mengenal satu pola: tumpas.
Intelijen sebagai Instrumen Psikopolitik
Jika psikologi Soeharto adalah mesin penggerak, maka intelijen adalah tangan yang menjalankan perintah. Operasi penggalangan yang dilakukan BIA terhadap PDI menunjukkan bagaimana intelijen tidak lagi berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang objektif, melainkan sebagai alat psikopolitik untuk menghilangkan kecemasan pribadi penguasa. Mereka merekayasa kongres palsu di Medan, menyusupkan provokator ke dalam kubu Soerjadi, dan merekrut preman untuk menyerbu kantor DPP. Semua ini adalah upaya untuk menciptakan realitas semu bahwa Megawati tidak memiliki dukungan dan bahwa tindakan keras adalah penyelamatan negara dari bahaya “ekstrem kiri”.
Yang mencengangkan, pasca-penyerbuan, aparat intelijen dan militer bukannya mengamankan para korban, melainkan memburu aktivis prodemokrasi. Ini bukti bahwa sasaran sebenarnya adalah gerakan sipil yang sedang tumbuh, bukan sekadar mengembalikan kantor partai ke tangan Soerjadi. Tuduhan makar yang dialamatkan kepada PRD adalah upaya membangun narasi bahwa yang terjadi adalah upaya kudeta halus, serupa dengan yang selalu diulang-ulang Soeharto tentang G30S/PKI. Trauma 1965 kembali diproyeksikan ke masa kini, lengkap dengan musuh-musuh baru. Itu adalah skrip usang yang diulangi: Indonesia dalam ancaman, Soeharto sebagai penyelamat, pengorbanan di jalan Diponegoro hanyalah efek samping yang perlu dari penyelamatan itu.
Pelajaran dan Warisan
Kudatuli mengajarkan bahwa ideologi dapat menjadi senjata represif ketika negara memonopoli tafsirnya. Ia juga menunjukkan bahwa psikologi penguasa tidak bisa dipisahkan dari analisis politik. Sejarah Indonesia modern penuh dengan contoh bagaimana luka kolektif dan trauma pribadi para elite membentuk keputusan-keputusan yang berdarah. Maka, tugas reformasi bukan hanya mengganti undang-undang atau memangkas peran militer di parlemen, tetapi juga melakukan “psikoanalisis kebangsaan”: mengurai trauma sejarah, membangun narasi yang jujur, dan menyembuhkan paranoid politik.
Di tingkat institusional, Kudatuli menjadi pelajaran mahal tentang pentingnya akuntabilitas intelijen. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memang melarang intelijen digunakan untuk kepentingan politik praktis, namun tanpa pengawasan publik yang kuat dan budaya demokrasi yang matang, potensi penyalahgunaan akan tetap ada. Intelijen seharusnya melindungi warga dari ancaman, bukan mengidentifikasi warga sebagai ancaman. Reformasi sektor keamanan harus memastikan bahwa tak ada lagi “Jalan Diponegoro-Diponegoro” lain di masa depan.
Bagi gerakan demokrasi, Kudatuli memperlihatkan bahwa solidaritas yang lahir dari represi bisa menjadi modal politik yang dahsyat. Mahasiswa, buruh, aktivis, dan rakyat kecil yang diserbu di dalam gedung itu kemudian menjadi bagian dari simpul-simpul yang merajut Reformasi 1998. Mereka kalah secara fisik, tetapi menang secara moral. Dan dua tahun kemudian, Soeharto jatuh bukan oleh peluru, melainkan oleh gelombang massa yang muak dengan kebohongan dan kekerasan.
Pada akhirnya, Kudatuli bukan sekadar sejarah kelam. Ia adalah cermin bagi bangsa ini untuk senantiasa waspada: bahwa kekuasaan tanpa batas yang dipandu oleh trauma dan paranoia akan selalu mencari musuh dan menciptakan tragedi. Maka, demokrasi yang sehat harus berani menatap luka masa lalunya, mengadili para pelaku, dan membangun narasi kebangsaan yang inklusif—tanpa takut pada hantu-hantu ideologis yang sengaja dihidupkan untuk membenarkan tirani.
