Oleh: Kusbachrul, SH, Ketua Yayasan Satria Merah Jambu
SURABAYAONLINE.CO – Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, dua nama terus menjadi bahan spekulasi di kalangan elite politik dan pengamat keamanan: Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keduanya adalah “warisan” dari era Presiden Joko Widodo yang hingga kini masih menduduki posisi strategis dalam arsitektur penegakan hukum nasional. Di saat Presiden Prabowo semakin sering menyuarakan perang melawan korupsi dan menegaskan pentingnya loyalitas serta eksekusi kebijakan yang cepat, pertanyaan yang mengemuka tidak bisa dihindari: akankah presiden baru mempertahankan keduanya, atau justru mengganti salah satu—atau bahkan kedua-duanya—demi mengonsolidasikan kekuasaan dan memastikan mesin negara berjalan sesuai kehendaknya?
Untuk menjawab spekulasi ini, diperlukan lebih dari sekadar membaca berita permukaan atau mendengarkan isu yang beredar di warung kopi politik. Diperlukan perangkat analisis yang mampu menangkap sinyal-sinyal dini, membaca pola komunikasi yang samar, serta memahami dinamika psikologis di balik hubungan antara seorang presiden dengan para jenderal penegak hukumnya. Dua pendekatan yang jarang digunakan secara bersamaan namun sangat potensial adalah analisis intelijen strategis dan psikoanalisis politik. Dengan mengintegrasikan keduanya, kita bisa mencoba memproyeksikan arah angin sebelum keputusan resmi diumumkan.
Artikel ini mencoba melakukan pembacaan mendalam atas situasi tersebut. Dengan menggunakan data terbuka, pernyataan publik, serta pola-pola interaksi yang bisa diamati, kita akan menelaah satu per satu indikator yang muncul. Hasilnya, meskipun tidak bisa dianggap sebagai ramalan pasti, memberikan gambaran estimatif yang cukup terang: Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki peluang besar untuk diganti dalam waktu dekat, sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit justru berada dalam posisi yang relatif aman. Mengapa demikian? Berikut uraiannya.
Sinyal Intelijen yang Tak Terbantahkan
Dalam tradisi analisis intelijen, salah satu tugas utama adalah mengidentifikasi sinyal-sinyal dini (early warning signals) yang mengindikasikan perubahan penting. Sinyal-sinyal ini jarang diungkapkan secara verbal oleh pengambil keputusan, melainkan muncul dalam bentuk tindakan, perubahan pola, atau bahkan keheningan yang bermakna. Terhadap Jaksa Agung dan Kapolri, kita bisa mengamati beberapa indikator kunci yang memberikan gambaran kontras.
Ketika Presiden Memilih Diam
Salah satu sinyal paling kuat justru datang dari apa yang tidak diucapkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo kerap melontarkan pujian terbuka terhadap TNI dan Polri dalam berbagai forum. Ia menyebut peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan selama agenda-agenda besar nasional, termasuk pengamanan proyek strategis dan penanganan bencana. Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada TNI. Namun, publik nyaris tidak pernah mendengar pujian spesifik yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung. Dalam pidato kenegaraan, rapat kabinet, hingga kunjungan kerja, nama Kejaksaan Agung jarang disebut, dan jika pun disebut, sifatnya normatif tanpa penekanan khusus.
Dalam teori intelijen, keheningan semacam ini bukanlah kekosongan biasa. Ia adalah silence treatment yang bisa diartikan sebagai bentuk ketidakpuasan yang disembunyikan. Presiden yang memiliki otoritas penuh untuk memuji atau mengkritik bawahannya secara terbuka, memilih untuk tidak memberikan validasi publik kepada institusi yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Ini adalah sinyal pertama bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan antara Istana dan Kejaksaan Agung.
Bypassing: Ketika Jalur Utama Ditinggalkan
Indikator kedua yang tak kalah penting adalah fenomena bypassing atau pengambilalihan fungsi secara tidak langsung. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani isu-isu strategis yang sebelumnya menjadi domain alami Kejaksaan Agung. Satgas-satgas ini, yang seringkali dipimpin oleh kementerian koordinator atau figur-figur kepercayaan presiden di luar korps Adhyaksa, mengambil alih peran pengawasan dan penindakan di sektor-sektor sensitif seperti pangan, energi, dan investasi.
Bagi analis intelijen, pembentukan satgas alternatif adalah sinyal operasional yang jauh lebih jujur daripada pernyataan resmi. Ini menunjukkan bahwa presiden—atau setidaknya lingkaran dalamnya—menilai institusi utama tidak lagi efektif, tidak cukup cepat, atau bahkan tidak sepenuhnya bisa dipercaya untuk menjalankan agendanya. Alih-alih mereformasi dari dalam, solusi yang diambil adalah menciptakan jalur baru yang langsung berada di bawah kendali presiden. Kejaksaan Agung secara fungsional mulai ditinggalkan di isu-isu besar, sebuah pertanda yang sangat tidak menguntungkan bagi Jaksa Agung Burhanuddin.
Kasus Besar yang Menggantung
Akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan kasus mega-korupsi juga menjadi variabel yang tak bisa diabaikan. Sejumlah kasus besar yang menyangkut kerugian negara triliunan rupiah tampak berjalan lambat di tangan Kejaksaan Agung. Tidak ada gebrakan signifikan yang mampu menangkap imajinasi publik atau menunjukkan bahwa institusi ini sedang dalam mode ofensif. Di sisi lain, presiden terus-menerus menggulirkan retorika “perang melawan korupsi” dan “musuh negara harus ditindak tegas”. Kesenjangan antara retorika tingkat tinggi dan realitas di lapangan menciptakan disonansi yang cepat atau lambat harus diselesaikan.
Dari sudut pandang intelijen, tekanan publik yang terakumulasi adalah bahan bakar yang dapat dimanfaatkan oleh presiden untuk melegitimasi pergantian. Ketika publik mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi, presiden membutuhkan semacam scapegoat atau setidaknya solusi simbolik yang cepat. Mengganti Jaksa Agung yang dipersepsikan kurang greget adalah langkah yang paling mudah, paling murah secara politik, dan paling efektif untuk meredakan tekanan sambil menegaskan bahwa “ada perbaikan di tubuh penegakan hukum”.
Sebaliknya, Polri Mendapat Sinyal Positif
Situasi yang dihadapi Kapolri Listyo Sigit berada di kutub yang berseberangan. Alih-alih silence treatment, Polri justru menerima aliran apresiasi yang konsisten. Presiden secara terbuka berterima kasih atas peran Polri dalam mengamankan berbagai agenda nasional. Tidak ada upaya bypassing terhadap fungsi kepolisian; sebaliknya, Polri mendapatkan mandat tambahan dalam beberapa satgas strategis. Ini menunjukkan kepercayaan yang masih tinggi.
Selain itu, tidak ada skandal besar atau kegagalan operasional yang mencoreng wajah Polri di hadapan presiden dalam beberapa bulan terakhir. Stabilitas kamtibmas tetap terjaga, gangguan keamanan dapat diminimalkan, dan Polri di bawah Listyo Sigit tidak menciptakan kontroversi politik yang merugikan pemerintah. Dalam kalkulasi sederhana, mempertahankan kapolri yang telah terbukti mampu menjaga stabilitas jauh lebih menguntungkan dibandingkan mengambil risiko mengganti dengan figur baru yang belum teruji.
Membaca Kepribadian Sang Presiden
Untuk memahami mengapa sinyal-sinyal tadi bisa terbaca seperti itu, kita harus masuk lebih dalam ke wilayah yang lebih abstrak namun tak kalah penting: psikologi kekuasaan Presiden Prabowo. Setiap pemimpin memiliki konstruksi kepribadian yang memengaruhi cara mereka memilih, mempercayai, dan menyingkirkan bawahan. Memahami hal ini adalah kunci untuk memproyeksikan keputusan personal yang sifatnya sangat diskresioner.
Pemimpin Dominan yang Menghargai Ketegasan
Dari berbagai penampilan publik, pidato, dan rekam jejak politiknya, Prabowo menampilkan gaya kepemimpinan yang asertif dan dominan. Ia tidak ragu menggunakan metafora militeristik, menekankan pentingnya disiplin, dan berkali-kali menegaskan bahwa ia tidak akan mentoleransi kelemahan dalam menjalankan tugas negara. Gaya bicaranya yang langsung dan ekspresif menunjukkan adanya kebutuhan kuat untuk tampil sebagai strongman—pemimpin yang mampu menundukkan semua hambatan.
Dalam bahasa psikologi, pemimpin dengan karakter seperti ini memiliki need for power yang tinggi. Mereka ingin mengontrol, mereka ingin dipatuhi, dan mereka menilai bawahan berdasarkan seberapa efektif bawahan itu menjadi perpanjangan tangan dari kehendak mereka sendiri. Seorang jaksa agung yang berhati-hati, yang selalu berbicara tentang kendala prosedural dan kompleksitas hukum, akan dengan mudah diinterpretasikan sebagai obstacle—penghalang—bukan sebagai force multiplier. Di mata Prabowo, kehati-hatian yang berlebihan bisa dibaca sebagai bentuk passive resistance atau bahkan ketidakmampuan.
Loyalitas di Atas Segalanya
Latar belakang militer Prabowo sangat memengaruhi cara pandangnya terhadap loyalitas. Dalam struktur komando, loyalitas bukan hanya soal tidak berkhianat, tetapi juga soal kesiapan untuk mengeksekusi perintah tanpa banyak bertanya, tanpa menunda, dan tanpa memberikan seribu alasan. Loyalitas model ini menuntut adanya chemistry personal dan ideologis antara pemimpin dan yang dipimpin.
Di sinilah persoalan Jaksa Agung Burhanuddin mulai terlihat. Ia adalah karier birokrat yang dibesarkan di korps Adhyaksa, diangkat oleh Jokowi, dan tidak memiliki ikatan personal atau sejarah panjang dengan Prabowo. Tidak ada bukti bahwa ia termasuk dalam lingkaran kepercayaan (inner circle) presiden saat ini. Sebaliknya, ia adalah “wajah lama” yang secara simbolik masih membawa nuansa rezim sebelumnya. Di alam bawah sadar politik seorang pemimpin baru yang ingin menegaskan identitasnya, figur-figur peninggalan seperti ini seringkali dipandang sebagai residu yang harus dibersihkan—bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia merepresentasikan masa lalu yang ingin ditinggalkan.
Kebutuhan Akan Cermin Diri
Ada satu aspek psikologis yang lebih halus namun sangat kuat: kebutuhan seorang pemimpin untuk melihat dirinya sendiri tercermin dalam diri para bawahannya. Seorang presiden yang agresif dan ofensif dalam retorika perang melawan korupsi, akan merasa tidak nyaman jika jaksa agungnya adalah sosok defensif yang lebih banyak menjelaskan daripada bertindak. Ia membutuhkan semacam mirroring figure—seseorang yang bisa merefleksikan kembali ketegasan dan semangat juangnya ke publik.
Jaksa Agung Burhanuddin, dengan segala hormat kepada profesionalitasnya, bukanlah cermin itu. Ia adalah tipe bureaucratic survivor: hati-hati, kalkulatif, cenderung menghindari risiko, dan selalu siap dengan argumentasi yuridis untuk menjelaskan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan dengan cepat. Ini adalah karakter yang mungkin cocok untuk masa-masa normal, tetapi tidak untuk era yang menuntut gebrakan dan ketegasan simbolik. Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit justru berhasil memainkan peran cermin dengan baik. Ia tidak pernah menantang retorika presiden, tidak pernah menonjolkan diri, dan selalu memastikan bahwa setiap langkahnya selaras dengan keinginan istana. Ia menjadi extension of president’s ego—perpanjangan ego presiden—yang efisien, sunyi, dan tanpa drama.
Paradoks Dua Figur Penegak Hukum
Menariknya, analisis ini justru mengungkap sebuah paradoks. Karakter yang membuat Burhanuddin bertahan lama di era sebelumnya—kehati-hatiannya, kemampuannya menghindari kontroversi—justru menjadi alasan mengapa ia kini terancam. Sebaliknya, karakter Listyo Sigit yang low profile, yang tidak banyak bicara, dan yang nyaris tidak pernah menjadi bintang dalam panggung politik, justru menjadi perisai terkuatnya.
Mengapa? Karena dalam konfigurasi psikologis pemerintahan saat ini, presiden tidak membutuhkan jaksa agung yang hanya “aman”. Ia membutuhkan jaksa agung yang “berani” dan “agresif”—yang bisa menjadi pedang tajam untuk menusuk musuh-musuh politik yang didefinisikan sebagai koruptor dan pengkhianat rakyat. Kehati-hatian Burhanuddin, yang dulu dianggap sebagai kebijaksanaan, kini ditafsirkan ulang sebagai kelambanan. Sementara itu, Kapolri tidak dituntut untuk menjadi pedang ofensif. Tugas Polri adalah menjaga stabilitas, dan Listyo Sigit melakukannya dengan baik. Ia tidak perlu agresif dalam penindakan; ia cukup memastikan tidak ada gangguan keamanan yang menghambat agenda besar presiden. Justru karena ia tidak menonjol, ia tidak menjadi ancaman. Ia tidak membangkitkan rasa kompetitif atau inferioritas pada presiden. Ia adalah figur pelengkap yang sempurna.
Dalam psikologi politik, pemimpin dengan narcissistic need yang tinggi cenderung tidak nyaman dengan bawahan yang bersinar terlalu terang. Listyo Sigit pintar membaca ini. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Ia mengelola visibilitasnya dengan presisi. Inilah yang disebut emotional intelligence tingkat tinggi dalam konteks relasi kekuasaan. Burhanuddin mungkin juga memiliki kecerdasan serupa, tetapi sayangnya posisi jabatannya menuntut visibilitas. Jaksa Agung tidak bisa bersembunyi. Ketika publik mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung, dialah yang menjadi wajah institusi. Ketika presiden menuntut hasil, dialah yang harus melaporkan progres. Dan di situlah ia terjebak: laporannya yang berisi penjelasan prosedural justru mempertegas ketidakcocokan psikologisnya dengan presiden.
Skenario dan Perhitungan Politik
Setelah mempertimbangkan semua indikator intelijen dan dinamika psikologis di atas, kita bisa mencoba menyusun proyeksi skenario. Perlu ditekankan bahwa ini bukan ramalan, melainkan estimasi berbasis data dan analisis yang tersedia saat ini. Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi.
Skenario Satu: Hanya Jaksa Agung yang Diganti (Probabilitas Tinggi)
Ini adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Jaksa Agung ST Burhanuddin diganti dalam waktu enam hingga dua belas bulan ke depan, digantikan oleh figur yang lebih muda, lebih agresif, dan memiliki kedekatan personal atau ideologis dengan Presiden Prabowo. Momentum penggantian kemungkinan besar akan dikaitkan dengan suatu peristiwa pemicu—misalnya, mencuatnya kasus korupsi besar yang membuat publik marah, atau justru pengungkapan kasus besar yang dianggap sebagai “kado perpisahan” untuk Burhanuddin sebelum diganti secara halus.
Secara politik, langkah ini relatif aman. Jaksa Agung tidak memerlukan persetujuan DPR untuk diganti, sehingga presiden bisa melakukannya kapan saja tanpa drama politik yang berkepanjangan. Resistensi dari internal Kejaksaan Agung juga bisa diminimalkan dengan strategi mutasi yang tepat. Bagi presiden, pergantian ini akan menjadi quick win untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia serius dalam perang melawan korupsi dan tidak ragu melakukan perombakan jika alat negara tidak bekerja sesuai harapan.
Skenario Dua: Keduanya Dipertahankan (Probabilitas Rendah-Jangka Pendek)
Ada kemungkinan bahwa Presiden Prabowo memilih untuk mempertahankan kedua figur tersebut, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Pertimbangannya bisa bermacam-macam: stabilitas, kebutuhan untuk fokus pada agenda lain yang lebih mendesak, atau sekadar belum menemukan pengganti yang tepat. Namun, jika melihat pola yang sudah ada—bypassing, silence treatment, dan ketidakcocokan psikologis—mempertahankan Burhanuddin dalam jangka panjang akan menjadi anomali. Ini hanya mungkin jika Burhanuddin tiba-tiba berhasil melakukan transformasi gestur yang drastis, atau jika presiden mendapatkan masukan dari lingkaran dalamnya bahwa mengganti Jaksa Agung saat ini justru lebih berisiko daripada mempertahankannya. Probabilitas skenario ini dalam jangka pendek masih ada, tetapi terus mengecil seiring berjalannya waktu tanpa adanya perbaikan signifikan.
Skenario Tiga: Keduanya Diganti (Probabilitas Sangat Rendah)
Mengganti Jaksa Agung dan Kapolri sekaligus adalah skenario “nuklir” yang hanya akan diambil dalam kondisi ekstrem. Risikonya sangat besar: dua institusi kehilangan pucuk pimpinan secara bersamaan akan menciptakan kekosongan kekuasaan, memicu spekulasi liar, dan bisa diinterpretasikan sebagai krisis kepercayaan presiden terhadap seluruh sistem penegakan hukum. Ini bisa mengundang resistensi yang tidak perlu dan menyatukan dua kekuatan birokrasi yang selama ini saling mengimbangi.
Dari perspektif Machiavellian, langkah seperti ini juga tidak efisien. Seorang pemimpin yang cerdik akan memilih untuk divide et impera—memecah dan menaklukkan. Dengan hanya mengganti salah satu, presiden bisa menjadikan yang diganti sebagai contoh ancaman bagi institusi lain, sekaligus menjaga yang bertahan sebagai sekutu yang berhutang budi. Listyo Sigit yang dipertahankan akan semakin loyal karena ia tahu betapa mudahnya posisinya bisa berubah. Sementara itu, pengganti Burhanuddin akan berusaha mati-matian membuktikan diri agar tidak bernasib sama.
Penutup: Menanti Babak Berikutnya
Di panggung politik Indonesia, pergantian pejabat tinggi bukan hanya soal administrasi atau kinerja. Ia adalah teater simbolik yang sarat dengan pesan-pesan kekuasaan. Presiden Prabowo, dengan segala latar belakang dan temperamennya, sedang menyusun lakon besar tentang Indonesia yang kuat, disegani, dan bebas dari korupsi. Untuk memainkan lakon itu dengan sempurna, ia membutuhkan para aktor yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki chemistry dan visi yang sejalan.
Analisis intelijen menunjukkan bahwa sinyal-sinyal yang mengarah pada pergantian Jaksa Agung sudah semakin kuat dan konsisten. Analisis psikologi mempertegas bahwa ketidaksesuaian karakter antara presiden dan jaksa agungnya saat ini sulit untuk didamaikan dalam waktu singkat. Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit tampaknya telah menemukan formula yang tepat untuk bertahan: menjadi sunyi, efisien, dan selalu hadir ketika dibutuhkan tanpa pernah menuntut panggung.
Waktu akan membuktikan apakah estimasi ini akurat. Namun satu hal yang pasti: dalam beberapa bulan ke depan, publik perlu mencermati setiap mutasi di tubuh Kejaksaan Agung, setiap peluncuran satgas baru oleh istana, dan setiap gestur kecil dalam interaksi presiden dengan para penegak hukumnya. Di sanalah petunjuk-petunjuk berikutnya akan muncul, mengantarkan kita pada babak selanjutnya dari drama kekuasaan ini. Panggung telah disiapkan. Lampu sorot mulai diarahkan. Kita hanya tinggal menunggu siapa yang akan tetap berdiri di atasnya, dan siapa yang harus turun sebelum tepuk tangan—atau cemoohan—datang.
