Surabayaonline.co, – SAMPANG – Aliansi jurnalis dan LSM dalam Media Center Sampang (MCS) memboikot agenda audiensi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) setempat. Langkah tegas ini diambil setelah tim sektoral kunci—termasuk Dinas Kesehatan, DLH, dan Aparat Penegak Hukum (APH)—absen dalam pertemuan tersebut.
Ketua MCS sekaligus Penasihat PWI Sampang, Fathor Rahman (Mamang), menyatakan bahwa boikot ini merupakan komitmen MCS dalam mengawal pembangunan daerah secara kritis dan objektif. Ia membongkar fakta bahwa Satgas daerah tidak memiliki taji eksekusi akibat regulasi pusat yang membelenggu wewenang mereka.
“Wewenang daerah dikebiri; Pemkab dipaksa puas pada ranah pengawasan teknis semata. Sementara otoritas penindakan penuh, seperti masalah IPAL dapur produksi dan sertifikasi halal, mutlak dimonopoli Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat,” ujar Mamang.
Menyikapi keterbatasan tersebut, MCS mendesak pemerintahan Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakil Bupati H. Ahmad Mahfudz agar tidak menghabiskan energi APBD pada formalitas program kementerian. Memasuki tahun anggaran 2026, Pemkab dituntut fokus mengejar target RPJMD 2026–2029 menuju visi “Sampang Hebat Bermartabat Plus”.
Menurut Mamang ada 5 pilar pembangunan riil yang tidak boleh ditawar lagi, sebagaimana tercantum dalam RPJMD.
Pertama akselerasi UMKM diharapkan naik kelas, secara masif untuk menciptakan lapangan kerja lokal yang luas.
Kedua, Sterilisasi Alun-Alun Trunojoyo agar Penataan total zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sistem perparkiran demi ruang publik yang tertib dan estetis.
Ketiga, Sertifikasi mutu fasilitas kesehatan (Faskes) agar menerapkan standardisasi pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan ramah di seluruh pelosok Sampang.
Keempat, terkait megaproyek RSUD Dr. Mohammad Zyn diharapkan mempercepat relokasi dan modernisasi infrastruktur agar siap menjadi pusat rujukan medis regional.
Terakhir, realisasi merampungkan Masjid Agung, untuk menuntaskan pembangunan fisik ikon religi baru sebagai pusat edukasi Islam kebanggaan warga.
MCS menegaskan, mengawal bukan berarti antipati pada program nasional. Pemantauan terhadap program pusat tetap berjalan demi menjaga lingkungan, namun prioritas utama kebijakan anggaran Pemkab Sampang harus tetap berakar pada kemakmuran dan pembangunan infrastruktur daerah secara langsung. (Yan/F-R)
