SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden di sejumlah daerah. Salah satunya di Jawa Timur.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Yusharto Huntoyungo mengatakan, kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari touring untuk mendapatkan masukan tentang isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan 10 program direktif presiden .
“Mudah-mudahan sampai batch kelima ,kami sudah menghimpun berbagai masukan dari daerah untuk dikaji bersama dengan para mitra dari akademisi, untuk bisa menemukan formulasi yang terbaik untuk perbaikan berbagai program prioritas direktif Presiden,” ungkap Yusharto, dalam kegiatan tersebut di Surabaya, Kamis (18/6) .
Menurutnya, Provinsi Jatim relatif sukses dalam melaksanakan program prioritas Presiden. Sehingga bisa menjadi contoh bagi Provinsi lain. “Dari Jawa Timur banyak hal yang bisa dipelajari, bisa menjadi ‘inside’, kenapa bisa menjadi 5,8 persen pertumbuhan ekonomi, sementara nasional baru sekitar 5,4 persen. Dengan pertemuan seperti ini, antar daerah bisa belajar,” ujarnya.
Pihaknya mengakui, dua di antara program direktif presiden tersebut, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu dilakukan evaluasi. Mulai dari sasaran penerima, hingga lokasi koperasi.
“Tingkat nasional juga sedang dihitung, berapa sebenarnya kebutuhan yang optimal, berdasarkan berbagai parameter, jumlah penerima manfaat dan sebagainya,” kata dia.
Hasil dari rakor ini, sebut Yusharto, akan diaplikasikan bersama Komisi II DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Sehingga, monitoring program dapat dilakukan dengan menyeluruh.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan senantiasa siap mendukung dan memonitoring secara mendalam pelaksanaan program direktif Presiden RI Prabowo Subianto di Jawa Timur.
Program Direktif Presiden yang dimaksud adalah 10 program yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), Program 3 Juta Rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Garuda, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Rapat koordinasi ini sesuatu yang sangat berharga karena ada media bagi kami di bawah, para bupati, wali kota, pemerintah daerah, untuk memberikan masukan, isu-isu strategis, identifikasi persoalan yang dihadapi untuk 10 program Direktif Presiden tersebut,” ungkap Adhy.(*)
