Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Artikel ini dimaksudkan sebagai sebuah gugatan untuk inovasi yang lupa berpijak.
Di sebuah desa di lereng Gunung Salak, seorang ibu memotong salak pondoh dengan pisau dapur karatan. Setengahnya ia jual segar di pinggir jalan dengan harga “seikhlasnya” tengkulak, seperempatnya ia rebus menjadi manisan yang layu, sisanya—yang lecet, terlalu matang, atau tak menarik mata—berakhir menjadi limbah atau pakan ternak.
Ia sama sekali tidak tahu bahwa di laboratorium BRIN yang hanya sepelemparan batu dari desanya, para peneliti telah berhasil menciptakan alat pengupas salak sistem *roller*. Ia juga tidak tahu bahwa prototipe itu telah berdebu selama empat tahun, membeku dalam laporan yang dijilid rapi, karena tidak pernah ada jembatan yang mengantarnya ke teras rumah warga.
Indonesia adalah taman surga yang menjatuhkan buah ke bumi setiap musim. Mangga harum manis, durian, rambutan, hingga nangka madu—semua melimpah hingga meluap. Namun, ketika panen raya tiba, kelimpahan itu justru menjadi kutukan. Tanpa sentuhan teknologi, 30 hingga 40 persen hasil hortikultura kita rusak sebelum sampai ke kerongkongan konsumen. Kita kaya akan bahan baku, tapi miskin akal budi terapan.
Sementara itu, menara gading bernama BRIN dan BRIDA terus bersolek. Para intelektual menyusun proposal, mengejar sitasi, dan jurnal internasional pun terbit dengan gagah. Mereka bicara tentang teknologi level 6 dan 7—mesin presisi berbasis AI, sensor IoT, hingga nanoteknologi enkapsulasi. Namun, begitu prototipe selesai dan pita peresmian dipotong, inovasi itu mati. Ia mati di ruang pamer, mati di rak penyimpanan, dan mati karena tidak pernah dirindukan oleh pelaku UMKM yang masih menjemur keripik di bawah terik matahari yang tak menentu.
Mari kita jujur pada cermin: posisi Indonesia dalam penerapan R&D di sektor mikro sedang berada di titik nadir. Jika kita bandingkan dengan Thailand, mereka memiliki mesin pengering buah skala rumah tangga yang murah dan tersedia di pasar. Vietnam mampu mengekspor buah kering dengan teknologi madya yang dibiayai kolektif oleh pemerintah. Sedangkan kita? Kita terjebak dalam “nir-aksi” di celah antara jurnal ilmiah dan aspal jalanan.
Pemerintah sering kali menutup mata pada realitas ekonomi mikro. Bagi pengusaha keripik yang hanya mengolah 5 kilogram buah per hari, nilai tambah adalah kemewahan yang mustahil. Biaya bahan bakar dan kemasan selalu lebih besar dari margin yang didapat. Solusi logisnya adalah produksi kolektif (shared facility). R&D seharusnya merancang mesin sederhana untuk digunakan bersama di satu sentra. Namun yang terjadi, R&D kita justru fokus pada proyek “pembuktian konsep” yang terlalu mahal untuk dibeli dan terlalu rumit untuk dirawat.
Ada spektrum R&D yang sengaja dikubur dalam pidato pejabat:
Tingkat pertama adalah adaptasi—melihat alat sederhana dari negara tetangga dan membawanya ke bengkel lokal.
Tingkat kedua adalah modifikasi—mengubah mesin pompa air atau bekas pendingin ruangan menjadi alat pengering yang tangguh.
Tingkat ketiga adalah keberpihakan—memastikan bahwa hasil riset bukan berakhir di website jurnal, melainkan di website pemerintah kabupaten agar bisa diakses gratis oleh bengkel-desa.
Namun, hortikultura tetap menjadi anak tiri. Riset nasional kita habis disedot oleh raksasa sawit, karet, dan kopi. Buah-buahan dianggap komoditas sekunder yang cukup dipajang dalam festival setahun sekali. Akibatnya, ketika peneliti kita mampu membuat partikel nano, mereka justru gagal menciptakan ruang pendingin murah tanpa listrik untuk petani mangga di Indramayu atau Subang.
Maka, nasib UMKM buah kita tetap sama: mereka diminta “naik kelas” oleh pejabat yang bahkan tidak pernah menyediakan tangganya. Mereka dipaksa bertarung di pasar global dengan tangan kosong, sementara alat-alat riset puluhan juta rupiah menganggur di balai penelitian karena tak ada skema kredit atau sewa yang masuk akal.
Cinta pada ilmu pengetahuan tidak boleh berakhir di laboratorium yang dingin dan kedap suara. Cinta yang sejati adalah ketika seorang profesor rela menanggalkan jas almamaternya, duduk di lesehan warung kopi, lalu merakit mesin pengiris manual bersama tukang las di pasar. Tanpa itu, semua anggaran riset hanyalah ritual pemborosan tahunan. Gelar doktor tidak akan pernah bisa mengupas buah, dan indeks inovasi yang naik tidak akan pernah bisa mengenyangkan perut yang lapar.
Sudah saatnya kita merobek tirai laboratorium. Turunkan riset ke jalanan. Paksa BRIN dan BRIDA untuk melakukan “*R&D on Wheels*”—membawa teknologi tepat guna ke sentra-sentra produksi, bukan menunggu rakyat datang mengemis informasi.
Jika tidak, biarkan saja buah-buahan itu membusuk di selokan. Biarkan rakyat terus terbius oleh kata-kata manis tentang “Indonesia Emas”. Sebab, sebuah negara yang mampu mengejar teknologi nuklir tapi gagal membantu rakyatnya mengolah keripik pisang, sebenarnya sedang membangun istana di atas pasir.
Maka tidak heran jika limpahan angkatan kerja hasil bonus demografi kita lebih terserap sebagai pengusaha kuliner dadakan dan pedagang eceran; atau yang lebih ironis: menjadi ‘reseller’ setia bagi produk-produk impor yang inovasinya lebih membumi. Kita hanya menjadi penonton di pasar sendiri, menjajakan barang bangsa lain karena teknologi bangsa sendiri masih asyik bersemedi di laci birokrasi.
Mari kita rayakan jurnal ekonomi Q1 (5,61%) yang baru terbit dengan pesta pora, sementara di luar sana, aroma mangga busuk menjadi wangi kegagalan kita yang paling jujur. Lagi pula, siapa yang butuh nilai tambah kalau kita sudah punya tumpukan sertifikat dan piagam penghargaan yang bisa dipajang di dinding kantor yang sejuk?
Inovasi kita memang sudah “terbang tinggi”, saking tingginya hingga ia tak lagi mampu melihat bumi tempat kita berpijak. Kepak sayapnya berbunyi:
“Prèt… prèt!”
