SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa (14/4).
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Timur pada 2027 difokuskan pada penguatan layanan dasar masyarakat, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurut Emil, Pemprov Jatim berkomitmen memastikan akses layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai tantangan fiskal. Ia menyebut sejumlah proyek infrastruktur kesehatan akan segera rampung, termasuk pembangunan rumah sakit di Pamekasan dan Jember. “Ada rumah sakit di Jember yang sebelumnya rumah sakit paru, kini menjadi rumah sakit umum,” ujarnya.
Dengan penambahan fasilitas tersebut, Jawa Timur akan memiliki lima rumah sakit daerah yang tersebar di Surabaya, Madiun, Malang, Madura, dan kawasan Tapal Kuda.
Di sektor pendidikan, Emil mengakui adanya penyesuaian anggaran akibat kondisi fiskal yang berdampak pada berkurangnya alokasi kewenangan provinsi hingga Rp2,8 triliun. Meski demikian, ia memastikan komitmen terhadap penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, tetap menjadi prioritas.
Lebih lanjut, Emil mengungkapkan bahwa struktur pendapatan daerah Jawa Timur masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Pendapatan tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan sesuai regulasi.
Emil menyebut kawasan metropolitan tetap menjadi motor penggerak ekonomi, terutama pada sektor jasa, ekonomi kreatif, dan digital. Namun, pembangunan desa harus tetap berjalan seiring untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan.
Sebagai upaya mendukung konektivitas, Pemprov Jatim terus mengembangkan sistem transportasi terintegrasi, seperti Trans Jatim di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya, serta konsep transportasi maritim TransJatim Laut.
Tak hanya itu, proyek pengembangan perkeretaapian, termasuk pembangunan jalur ganda (double track) dan elektrifikasi, juga tengah dalam tahap kajian teknis dengan nilai kontrak mencapai Rp140 miliar. “Transportasi publik adalah investasi jangka panjang. Harus dimulai agar ke depan kita bisa maju,” jelas Emil.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dari pusat hingga daerah agar seluruh program berjalan efektif untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dari Bappenas itu ingin memastikan bahwa semua perencanaan yang diarahkan oleh Bapak Presiden di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa,” katanya.(*)
