Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Di warung-warung kopi, kita akrab dengan sachet kopi “3-in-1”. Praktis, cepat, dan manis. Cukup seduh dengan air panas, lalu teguk. Rasa kantuk hilang seketika, meski kita tahu bahwa rasa gurih krimer dan manisnya gula sering kali jauh lebih dominan daripada sari kopinya sendiri.
Namun, apa jadinya jika logika “serba instan” ini menjadi DNA dalam sistem kekuasaan kita?
DNA yang Berdebu
Pembangunan 3-in-1 ini lahir dari proses demokrasi yang penuh “debu”. Debu ambisi kekuasaan, debu politik uang, hingga framing digital yang mengaburkan pandangan mata publik. Dalam sistem yang tidak transparan, kebijakan publik sering kali diracik bagaikan sachet kopi yang memiliki tiga lapisan kepentingan sekaligus:
* Gula (Retorika Heroik): Judul-judul program yang manis seperti “Demi Rakyat Kecil” atau “Kedaulatan Pangan”.
* Krimer (Kanalisasi Balas Budi): Mekanisme legal untuk mendistribusikan APBN kepada jaringan pendukung sebagai imbalan loyalitas.
* Kopi (Zat Inti Pembangunan): Esensi kemanfaatan publik yang sering kali dosisnya paling kecil dan kalah dominan oleh rasa manis kepentingan jangka pendek.
Logika Fisika dan Pasir Hisap
Sebagai praktisi yang puluhan tahun bergelut dengan perencanaan spasial dan ekonomi, kita sering menyaksikan proyek-proyek yang lahir dari rahim “crash program” dengan pengerjaan yang asal jadi. Fokus utamanya tunggal: pemenuhan target fisik dan penyerapan anggaran secepat mungkin. Perkara apakah bangunan itu fungsional, apakah lokasinya masuk akal secara ekonomi, atau apakah ia benar-benar bermanfaat bagi warga, seolah menjadi urusan nomor sekian yang tidak lagi dipedulikan.
Proyek-proyek ini memang nyata berdiri secara visual, namun ia dibangun di atas fondasi yang rapuh. Tidak ada satupun hukum fisika yang memvalidasi bahwa sebuah bangunan akan bertahan lama jika didirikan di atas pasir hisap. Betapapun kokoh betonnya, betapapun mentereng catnya, ia akan tenggelam tiba-tiba karena tidak memiliki pijakan yang solid pada realitas kebutuhan rakyat dan studi kelayakan yang jujur. Memaksakan pembangunan hanya demi performance visual tanpa ruh fungsional adalah bentuk penghinaan nyata terhadap nalar publik.
Trauma KUD dan Murka Tiwikrama
Kita lelah dengan sejarah proyek-proyek mangkrak seperti KUD di masa lalu yang hanya meninggalkan “ampas” bagi anggaran negara. Jika proses pembangunan terus dimanipulasi dan rakyat terus dianggap bisa “dibodoh-bodohi” dengan kemasan sachet yang manis, maka kita sedang mengundang risiko besar bagi eksistensi bangsa.
Dalam filosofi kita, pembangunan seharusnya adalah proses Tiwikrama—perubahan wujud menuju kemandirian yang hebat. Namun, jika prosesnya penuh tipu daya, Tiwikrama bisa berubah menjadi wujud murka Prabu Kresna. Itulah kemurkaan rakyat yang merasa dihina kecerdasannya karena disuguhi kepalsuan yang vulgar di depan mata mereka sendiri.
Membangun bangsa adalah kerja peradaban, bukan sekadar menyeduh kopi instan di atas lahan yang tidak pasti. Sudah saatnya kita membersihkan debu-debu ambisi agar bisa melihat kembali mana pembangunan yang benar-benar menapak di tanah, dan mana yang hanya menunggu waktu untuk ditelan pasir hisap kekuasaan.
“Jika sebuah bangsa merasa nyaman dalam buaian drama pembodohan, maka sesungguhnya ia sedang mendaftarkan anak cucunya untuk mewarisi takdir yang menyengsarakan.”
