Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Almarhum Profesor Andi Hakim Nasution, sang begawan statistik IPB, pernah melempar sebuah satir yang hingga hari ini masih terasa seperti sembilu: “Di atas dosa, ada statistik.”
Jika dosa adalah noda hitam di nurani, maka statistik sering kali menjadi cat putih yang digunakan untuk melapisinya agar tampak seperti dinding bersih di ruang tamu kenegaraan.
Di Indonesia, kita tidak hanya hidup dalam sebuah negara; kita hidup dalam sebuah “narasi angka.” Kita adalah bangsa yang sedang berkendara di atas mobil mewah bernama “Stabilitas Makro”.
Sopirnya -Pemerintah- terus menunjuk ke arah spidometer yang stabil di angka 5 persen pertumbuhan. “Lihat!”, seru mereka, “mesin kita sehat!” Namun, mereka lupa bahwa mobil tidak berjalan dengan angka pertumbuhan, melainkan dengan ban yang bersentuhan langsung dengan aspal kenyataan yang panas dan kasar.
Mari kita periksa tekanan udara di ban tersebut. BPS (Badan Pusat Statistik) adalah pabrik narasi yang paling rajin. Dengan standar garis kemiskinan yang begitu rendah, seseorang yang sudah bisa membeli dua bungkus mi instan dan segelas kopi saset dalam sehari mungkin sudah dianggap “keluar dari kemiskinan.”
Ini adalah keajaiban statistik yang tidak ditemukan di laboratorium sains mana pun yaitu: ‘mengubah penderitaan menjadi keberhasilan hanya dengan menggeser batas garis’. Sementara di standar internasional, ratusan juta orang kita masih berada di zona remang-remang; mereka yang disebut “Kelas Menengah” yang sebenarnya adalah “Kelas Menunggu, yang maksudnya menunggu sakit sedikit saja untuk jatuh miskin lagi.
Kerapuhan fondasi struktural ini adalah tekanan udara yang terus meningkat. Kelas menengah kita sudah merosot 10,2 juta jiwa sejak 2019, lapangan kerja formal menyusut menjadi ekonomi gurem informal “serabutan digital” sekitar 80 juta jiwa lebih, dan pengangguran terdidik menumpuk.
Statistik menyebutkan pengangguran turun, namun mereka tidak menyebutkan bahwa jutaan orang kini bertahan hidup dengan menjadi kurir online (sebagian sarjana dengan ijazah asli) yang mempertaruhkan nyawa di jalanan tanpa jaminan kesehatan. Inilah tekanan udara yang membuat karet ban menegang.
Lalu datanglah komedi “Kedaulatan Pangan.” Selama bertahun-tahun, pidato-pidato di podium membumbung tinggi tentang swasembada. Angka produksi padi dan jagung dipoles sedemikian rupa dalam infografis berwarna cerah.
Namun, kenyataan pahit itu datang dalam 45 halaman perjanjian dagang dengan Amerika Serikat beberapa hari lalu. Disana, dibalik bahasa diplomatik yang sopan, kita dipaksa menandatangani daftar belanja wajib: jutaan ton kedelai, jagung, gandum, hingga daging sapi.
Statistik kedaulatan pangan kita hanyalah narasi untuk menutupi fakta bahwa perut 280 juta orang kini digadaikan pada petani Iowa yang disubsidi Washington.
Kita berteriak “mandiri!” di depan kamera, sembari menyodorkan keranjang belanja ke paman Sam di bawah meja.
Belum lagi soal utang luar negeri. Narasi heroik mengatakan utang kita “aman” karena masih di bawah 60 persen PDB (UU 17/2003).
Ini seperti seorang kepala keluarga yang membanggakan utangnya belum melampaui harga rumahnya, padahal untuk membayar bunga utang bulan ini saja ia harus meminjam lagi dari tetangga sebelah.
Kebijakan fiskal kita kocar-kacir, tersandera oleh nafsu politik kekuasaan yang haus akan proyek mercusuar demi legacy visual, bukan kekuatan struktural.
Kita sedang menipu hukum fisika. Statistik makro yang dianggap sebagai indikator “stabilitas” sebenarnya adalah tekanan udara yang sudah melampaui batas PSI (Pounds per Square Inch) ban kita. Ban itu bernama “Kepercayaan Publik”.
Ban yang kelebihan tekanan tidak akan memberikan tanda-tanda dengan sopan. Ia tidak akan mengirimkan memo atau siaran pers sebelum meletus. Ia akan pecah dengan satu dentuman yang sanggup membalikkan mobil ‘Stabilitas Makro” itu ke jurang resesi sosial.
Titik didihnya sudah dekat, ketika harga pangan dunia naik sementara kuota impor mengikat leher, ketika pajak digital dilarang namun subsidi dicabut, dan ketika kelas menengah akhirnya menyadari bahwa mereka hanyalah angka yang dikorbankan demi menjaga spidometer tetap di angka 5 persen.
Kita tidak bisa lagi meneruskan strategi ‘business as usual’. Memoles statistik tidak akan mendinginkan aspal yang membara. Mempercantik narasi tidak akan menambal karet ban yang sudah menipis.
Ada risiko besar dan harga yang sangat mahal yang harus dibayar jika kita terus memaksakan mobil ini melaju tanpa memperbaiki fondasi strukturalnya.
Sebab, ketika ban stabilitas itu meletus, statistik tidak akan bisa menyelamatkan siapa pun. Pada saat itu, kita akan sadar bahwa di atas dosa memang ada statistik, tetapi di atas statistik dan dosa, juga ada hukum alam yang tidak bisa disuap dengan angka-angka palsu.
