Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Merujuk data Mandiri Institute, jumlah kelas menengah turun dari 56,8 juta pada 2019 merosot 9 juta menjadi 47,9 juta orang pada 2024, lalu merosot lagi menjadi 46,7 juta orang pada akhir 2025. Ini berarti sekitar 1,2 juta orang ‘turun kelas menjadi rentan miskin’ hanya dalam satu tahun. Jumlah ini setara dengan 16,6% dari total penduduk.
Ini bukan lagi sekedar statistik, ini adalah ‘sirene ambulance’ serius tentang tren ‘pemiskinan’ masif yang sedang terjadi. Ini adalah era dimana “naik kelas” hanya terjadi di gedung sekolah, sementara di gedung ekonomi, semua orang sedang antre turun tangga.
Kelas menengah yang turun kelas terpaksa masuk ke sektor informal sangat kontras dengan kebutuhan bonus demografi akan pekerjaan formal yang produktif dan stabil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Para ekonom menilai penurunan ini disebabkan oleh ‘himpitan’ dari tiga sisi sekaligus. Pertama, ‘jobless growth’ ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja formal tidak bertambah. Kedua, daya beli makin tergerus dimana inflasi sektor pangan dan energi menyedot porsi pendapatan, sementara kelas menengah tidak mendapat perlindungan subsidi seperti kelompok miskin. Ketiga, beban pajak, dimana tarif pajak dan berbagai pungutan baru di tengah pendapatan yang stagnan membuat kelas menengah semakin menahan konsumsi (consumption chilling effect). Gubernur Jateng malah intensifkan opsen pajak- sungguh tidak bisa dimengerti.
Laporan WEF: Global Risks Report 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan risiko tinggi terkait terbatasnya peluang ekonomi dan tingginya pengangguran. Reformasi struktural adalah kunci utama untuk keluar dari jerat ini. Fokus program recovery perlu di arahkan serius pada: reformasi pasar kerja dan iklim bisnis; rekalibrasi kebijaksanaan fiskal dan peningkatan produktivitas.
Tetapi fakta menunjukkan bahwa sejak 2025 hingga saat ini berbagai upaya Pemerintah, disela-sela kehebohan pemberantasan korupsi, MBG dan KopdesMP ternyata tidak bisa mengerem tren negatif kelas pendapatan menengah yang menjadi penyangga utama konsumsi.
Bisa dicermati hampir tidak terdengar adanya crash program intensif untuk ‘padat karya’. Injeksi Rp. 200 T MenKeu ke Bank Himbara entah kemana, yang jelas tidak menuju ke kelas menengah yang merosot dan menjadi sektor informal, untuk membangun wirausaha baru seberapapun kecilnya dengan modal yang semurah-murahnya.
Pemerintah menjaga image seolah Indonesia tidak sedang krisis, santai saja dan selalu membangun narasi stabilitas ekonomi makro khususnya laju PDB yang nyatanya tidak ngefek ke rem darurat kelas menengah.
Kelas menengah, yang dulu merupakan simbol harapan dan stabilitas, kini berubah menjadi Aspiring Middle Class (AMC), sebuah istilah halus untuk menyebut orang hanya butuh satu kali sakit tipus untuk langsung terjun bebas ke jurang kemiskinan.
Mesti ada yang bisikin Presiden, bahwa sejak awal masa bakti hingga saat ini (hanya dalam waktu 1 tahun) ada 1,2 jt orang kelas menengah turun tangga. Dan nampaknya laju prestasi ‘gemilang’ dalam hal ketimpangan makin tidak bisa ditutupi dengan narasi.
Ketika kerja keras tidak lagi menghasilkan rumah, melainkan hanya menghasilkan tumpukan struk ekonomi gig (ojol dan kurir), maka janji “Indonesia Emas” mulai terdengar seperti iklan perumahan yang gambarnya sangat indah, tapi lokasinya ternyata di tengah rawa.
Hubungan antara statistik pahit ini dengan peta politik 2029 sangatlah organik. Rezim saat ini, yang diwakili oleh Jokowi dan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran, sedang berdiri di atas panggung yang retak.
Fakta persidangan mengenai berbagai skandal korupsi dan manipulasi bukan lagi sekedar berita kriminal. Bagi kelas menengah yang sedang terhimpit income squeeze, berita itu adalah garam di atas luka. Mereka melihat uang pajak mereka “menguap” di meja sidang, sementara anak-anak mereka terancam putus kuliah karena biaya pendidikan yang lebih mahal daripada harga satu unit rumah subsidi di masa lalu.
Presiden Prabowo kini memegang kendali atas kapal yang jangkarnya tersangkut di puing-puing legacy yang bocor. Jika di 2029 nanti beliau masih menjajakan narasi “lanjutkan”, beliau harus bersiap menjawab pertanyaan satir dari jutaan AMC: “Lanjutkan apanya? Lanjutkan turun kelasnya?”!!
Secara politik, kemarahan kelas menengah ini adalah racun bagi koalisi yang terlalu lengket dengan masa lalu. Mereka akan membentuk gerakan politik dengan logo “Dompet Kosong”. Gerakan rakyat yang tidak menjanjikan surga, tapi menjanjikan harga beras yang masuk akal dan pekerjaan yang bukan sekedar menjadi mitra aplikasi asing berproduktivitas rendah.
Rezim harus waspada, penurunan popularitas adalah bukti bahwa masyarakat mulai sadar: mereka tidak bisa membayar tagihan listrik dengan “joget politik” atau konten TikTok yang lucu, juga gebyar bansos.
Tahun 2029 bukan lagi ajang kontes popularitas. Ia akan menjadi “Pengadilan Rakyat” di kotak suara. Sebab, pada akhirnya, tidak ada strategi politik atau narasi media sosial yang cukup kuat untuk menutupi rasa lapar dan rasa malu seorang tua yang tak mampu lagi menyekolahkan anaknya ke kampus impian.
Pilihan bagi penguasa saat ini hanya dua: amputasi korupsi dan perbaiki struktur ekonomi, atau tenggelam bersama jutaan rakyat yang mereka paksa turun kelas.
