Oleh: Hadipras
Proloog
SURABAYAONLINE.CO – Tulisan ini sekedar asah otak dengan menggunakan pendekatan logical analysis. Dimaksudkan untuk meng-apresiasi mereka, para anak bangsa dan pejuang kebenaran untuk terus mengawal amanah Pancasila dan UUD 1945 tannpa kenal lelah.
Inspirasinya dari pertanyaan besar publik, mengapa kasus ijazah pak Jokowi dan kasus tidak tamatnya Gibran RR level SMA berlarut-larut?
Lalu apa yang bisa kita pelajari dari situasi itu?
Dalam diskursus strategi militer klasik yang dipopulerkan oleh Sun Tzu, kemenangan tidak selalu diraih melalui penghancuran lawan di medan terbuka. Seringkali, kemenangan tertinggi justru diraih dengan “tidak bertempur” pada medan yang merugikan.
Ketika sebuah entitas politik terjepit oleh isu-isu yang bersifat kronis -seperti diskursus keabsahan dokumen akademik maupun transparansi kekayaan pejabat- strategi yang muncul bukanlah serangan balik yang agresif, melainkan sebuah manuver yang kita kenal sebagai ‘buying time’ atau membeli waktu.
Anatomi Situasi yang Terdesak
Situasi yang dihadapi kubu rezim lama saat ini, jika dipretensi melalui kacamata strategis, merupakan bentuk “pertempuran asimetris defensif”.
Di satu sisi, publik dan oposisi melemparkan tuntutan pembuktian yang bersifat hitam-di-atas-putih.
Di sisi lain, otoritas kekuasaan memiliki instrumen birokrasi dan kendali narasi.
⁷Namun, ketika bukti-bukti yang diharapkan publik tidak kunjung disajikan secara transparan, muncul sebuah indikasi bahwa kubu yang bertahan sedang menerapkan prinsip Yán shí jiǎo zhì, yaitu menunda aksi untuk menunggu perubahan momentum.
Mengapa memilih untuk “lari” atau menghindar dari pertempuran pembuktian ini?
Dalam analisis logis, seseorang hanya akan menghindari perdebatan data jika biaya politik untuk membuktikan nya jauh lebih besar daripada biaya untuk mendiamkannya.
Dalam konteks ini, “Menang Total” (yakni membungkam kritikus dengan bukti tak terbantahkan) mungkin dianggap sudah mustahil atau terlalu berisiko secara teknis. Maka, pilihan rasionalnya adalah bergeser ke strategi “Risiko Minimal”.
Mengelola Kelelahan Publik
Salah satu pilar utama strategi ini adalah mengandalkan faktor saturasi informasi. Isu ijazah atau audit kekayaan adalah isu yang memerlukan stamina intelektual dan emosional dari publik.
Dengan mengulur waktu melalui prosedur birokrasi yang berbelit atau pengalihan isu nasional lainnya, kubu petahana sedang menerapkan taktik “menunggu musuh lelah”.
Dalam logika ini, waktu adalah sekutu bagi pemegang otoritas. Semakin lama sebuah isu menggantung tanpa penyelesaian hukum yang final, semakin besar kemungkinan isu tersebut akan tergerus oleh urgensi isu baru—seperti transisi kepemimpinan, krisis ekonomi, atau dinamika geopolitik global.
Di sini, strategi Sun Tzu tentang “bergerak hanya jika ada keuntungan” (Dài shì ér dòng) dipraktikkan secara pragmatis, mereka menunggu hingga suara oposisi mencapai titik jenuh dan publik mulai menerima situasi sebagai sebuah keniscayaan politik.
Perisai Aliansi Politik
Dalam upaya meminimalisir risiko, dukungan figur kunci seperti Presiden Prabowo Subianto menjadi variabel penentu. Jika Jokowi dan Gibran diibaratkan sebagai pihak yang sedang berada dalam tekanan narasi, maka aliansi dengan kekuatan politik baru adalah “benteng” tempat mereka berlindung.
Strategi buying time ini bertujuan untuk memastikan bahwa hingga saat pelantikan atau transisi kekuasaan selesai, stabilitas koalisi tetap terjaga.
Keberadaan tokoh seperti LBP, yang meskipun diterpa isu audit kekayaan namun tetap memiliki pengaruh kuat, berfungsi sebagai buffer atau penyangga.
Selama struktur kekuasaan di tingkat atas (aparat penegak hukum dan parlemen) tetap solid, maka tuntutan pencopotan Kapolri atau desakan hukum lainnya hanya akan berakhir sebagai letupan di ruang digital tanpa resonansi di ruang sidang.
Luka Citra Kekuasaan
Harus diakui bahwa strategi “lari dari pertempuran” ini membawa konsekuensi yang nyata terhadap citra politik.
Secara moral dan sejarah, isu yang tidak diselesaikan secara tuntas akan menjadi “luka” yang bersifat laten -seperti kutipan bahwa isu ini akan “dirawat sampai kiamat”.
Namun, dari perspektif realpolitik, citra adalah variabel sekunder jika dibandingkan dengan kelangsungan kekuasaan (survival).
Bagi kubu Jokowi, memenangkan persepsi sejarah mungkin bukan lagi prioritas utama. Prioritas mereka telah bergeser pada bagaimana memastikan transisi berjalan mulus tanpa adanya eskalasi hukum yang berujung pada pemakzulan atau sanksi pidana.
Inilah esensi dari “Lari dari Pertempuran yang Tak Bisa Dimenangkan”: mereka menyerah pada pertempuran opini publik, demi bisa bertahan dalam peperangan untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Mungkin sebelum ‘lari’ betulan.
Bertahan di Tengah Badai
Secara keseluruhan, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum dan politik seringkali tidak berjalan beriringan dalam garis lurus.
Strategi buying time yang dilakukan bukan untuk mencari solusi absolut, melainkan untuk mencari titik aman di mana hukum menjadi lambat dan politik menjadi sangat dominan.
Jika Sun Tzu mengatakan bahwa “puncak keunggulan adalah mematahkan perlawanan musuh tanpa bertempur”, maka dalam konteks ini, kubu petahana sedang mencoba mematahkan desakan oposisi bukan dengan adu data, melainkan dengan adu ketahanan waktu.
Risiko minimal tercapai bukan karena isu hilang, tetapi karena isu tersebut kehilangan daya ledaknya dihadapan tembok kekuasaan yang kokoh.
Epiloog
Strategi mungkin bisa menunda kekalahan, dan kekuasaan mungkin bisa membeli waktu. Namun, dalam hukum semesta yang abadi, perang antara kejahatan dan kebaikan akan terus berlangsung sebagai pengingat; bahwa singhasana yang dibangun di atas keraguan, akan selalu gemetar di hadapan kejujuran yang sunyi.
Sumbu waktu mungkin panjang, namun ia selalu bergerak menuju satu titik temu; karena pada akhirnya, sejarah bukan ditulis oleh mereka yang paling lama bertahan, melainkan oleh kebenaran yang menolak untuk dikuburkan. Perang antara kejahatan dan kebaikan akan terus berlangsung, namun cahaya tak pernah butuh izin untuk menyapu kegelapan.
