SURABAYAONLINE.CO, Malang – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, melakukan kunjungan kerja ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ibnu Sina, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu siang (04/01). Dalam kesempatan ini, Meutya Hafid menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat, terutama orang tua dan guru, dalam mencegah maraknya praktik judi online (judol) di kalangan pelajar.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda sosialisasi digitalisasi yang tengah digalakkan Kementerian Komdigi. Selain mempercepat akses internet, pemerintah ingin memastikan teknologi dimanfaatkan untuk hal positif, seperti pendidikan dan pengembangan ekonomi, bukan sebaliknya.
Meutya menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk mendampingi masyarakat setelah menyediakan akses internet, khususnya di daerah yang sebelumnya minim jaringan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengawasan penggunaan internet tetap menjadi tanggung jawab utama orang tua dan guru.
“Kami titip pesan ke para orang tua. Meskipun pendekatan teknologi dilakukan Komdigi, pengawasan tetap ada di rumah. Internet itu seperti pisau bermata dua,” ujar Meutya Hafid.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah terus memblokir ribuan situs judi online setiap tahunnya. Meski demikian, tantangan besar tetap ada karena situs-situs baru dengan mudah bermunculan.
“Kita blokir, tapi muncul lagi. Maka, pengawasan harus ada di rumah dan sekolah. Orang tua dan guru perlu mengatur kapan anak bisa mengakses internet dan apa saja yang mereka buka,” tambah Meutya.
Kunjungan ke MTs Ibnu Sina juga menandai dukungan pemerintah terhadap sekolah-sekolah dan madrasah dalam mendapatkan akses internet. MTs Ibnu Sina adalah salah satu dari 5.400 lembaga pendidikan di Indonesia yang menerima intervensi pemerintah pusat terkait penyediaan jaringan internet pada tahun 2024.
“Madrasah ini adalah salah satu yang kita bantu menyediakan akses internet. Program ini memang ditujukan ke daerah yang sulit mendapatkan jaringan,” jelas Meutya.
Menurutnya, memberikan akses internet di lingkungan pendidikan bukan hanya memperluas wawasan siswa, tetapi juga bagian dari implementasi hak asasi manusia. Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengakses informasi dan pendidikan melalui teknologi digital.
Dalam kunjungan tersebut, Meutya Hafid juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga penggunaan internet tetap dalam jalur positif.
“Pesan kami, kalau internet masuk, harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan sampai fasilitas ini justru digunakan untuk keburukan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawal ini,” tegasnya.
Ia berharap bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan aman bagi generasi muda.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas literasi digital sekaligus menjaga etika dan keamanan digital di kalangan pelajar. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan internet dapat menjadi alat pendukung pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
