SURABAYAONLINE. CO, Surabaya – Dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur dan DPRD Jatim telah resmi menandatangani dokumen pengesahan RAPBD 2024 pada Rabu siang (15/11) pukul 11.30.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachach menanggapi proses berjalannya pemerintahan provinsi Jawa Timur meskipun nantinya Khofifah dan Emil telah habis masa jabatannya.
Dirinya menyatakan Pj. Gubernur yang nantinya terpilih harus terus melaksanakan perintah konstitusi khususnya bidang perekonomian agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Sekalipun 31 Desember masa jabatan Gubernur dan Wakilnya berakhir, siapapun yang menjadi Pj berkewajiban secara konstitusional satu diantaranya adalah terkait perekonomian untuk melaju cepat untuk mencapai Indonesia maju sesuai dengan tagline (Indonesia emas 2045), ” kata Anik kepada wartawan surabayaonline.
“Satu diantaranya adalah kemiskinan sekalipun Jawa Timur terbagus tercepat terbaik tertinggi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem dari angka satu sekian menjadi nol koma sekian, ” imbuh Anik.
Secara umum, angka kemiskinan di Jawa Timur masih lebih tinggi sedikit daripada nasional. Di mana dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Timur menarget pengentasan kemiskinan di tahun 2024 semakin berkurang.
Selain itu, Anik juga mengungkapkan jumlah pengangguran terbuka yang masih banyak dan perlu adanya tindak lanjut untuk perorangan angka tersebut.
“Yang kedua adalah TPT (tingkat pengangguran terbuka) hari ini juga masih signifikan yang perlu di push (ditekan) lagi terkait dalam program-program padat karya, ” ujar Anik.
Disamping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jawa Timur sedang dalam proses perancangan dan evaluasi perda perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Anik mengatakan support PDRB Jawa Timur sebesar 58% dari pelaku UMKM.
“Ini penting dan bukti kenapa APBD harus segera terealisasikan di Januari karena di situ ada beberapa program yang terkait dengan itu (UMKM) . Diantaranya Kalau tidak salah ada 200 miliar anggaran kredit lunak untuk UMKM, ” ujar Anik.
Berbeda dengan program Dagulir (dana bergilir) , dan Kredit Tani. Dimana bunga lunak untuk UMKM setara dengan KUR ( kredit usaha rakyat ) . Untuk mendukung hal tersebut Anik mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 sudah terdapat program Prokestra ( Program Kesejahteraan Rakyat ) dengan bunga hanya 4% untuk pelaku UMKM.
“Dengan program itu (Prokestra) untuk pelaku UMKM maksimal pinjaman 10 juta kemudian hari ini maksimal menjadi hingga 25 juta. Di tahun 2024 ini akan kita tambah untuk modal sehingga lebih banyak lagi ekspansi yang akan disentuh oleh pihak pemerintah, ” jelas Anik.
“Dengan demikian harapan besar angka kemiskinan ini akan di bawah nasional, setiap pengangguran terbuka akan mengecil karena mereka bisa berdaya dari usaha-usaha mikro yang dimiliki, ” imbuh Anik.
Atas hal tersebut, pasar online yang sudah bermitra dengan pemerintah provinsi Jawa Timur akan diperiksa dan dievaluasi kembali
“Karena faktanya penjualan online incomenya persentasenya 2 kali lipat dari penjualan offline. Ini seiring dengan program Milenial Job Center saya melihatnya masih belum maksimal, ” tutup Anik.
