Komisi D Minta Terbitkan Regulasi Khusus Polindes, Pasca UHC Diterapakan

SURABAYAONLINE.CO | BANGKALAN – Pasca diresmikannya program Universal Health Coverage (UHC), atau program berobat gratis di Kabupaten Bangkalan, disinyalir akan membuat tenaga kesehatan (Nakes) menjerit.

Terutama, nakes yang ada di pondok bersalin desa (Polindes) atau bidan yang ada di desa. Hal itu, perlu diterbitkan regulasi, tata kelola atau standar operasional (SOP) nya, demi menanggulangi keluhan dari bidan desa.

“Minimal, kalau Perbub (Peraturan Bupati) nya belum selesai, harus dibuatkan surat edaran khusus bidan desa,” kata Nur Hasan, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, usai menemui peserta audiensi, Jumat (21/10).

Surat Edaran yang ia maksud, minimal memberikan jangka waktu terhadap polindes terkait penerapan UHC, atau paling tidak, nakes kalau ingin membuka praktek setelah jam kerja.

“Misalnya, penerapan UHC di Polindes itu, kita memberikan jangka waktu dari pukul 07.00 sampai 14.00 Wib, diluar itu baru boleh praktik secara mandiri,” jelasnya.

Paling tidak, dengan adanya surat edaran itu. Nanti para nakes di desa itu bisa memiliki ceperan atau pendapatan tambahan diluar UHC.

Sejauh ini, terkait regulasi yang mengatur tentang UHC memang belum. Sebab, menurut Nur Hasan, UHC masih baru terlaksana. Sehingga pihaknya meminta agar pihak Dinkes segera melakukan pengaturan khusus nakes di Polindes.

“Saya sudah minta kepada pihak Dinkes, melalui lawyernya tadi, agar segera melakukan pengaturan untuk Polindes, kasihan mereka dibawah, karena sudah beli obat dan alkes (alat kesehatan) sendiri,” pungkasnya.