SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wacana Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia untuk melakukan impor beras 1,5 juta ton, mendapatkan sorotan dari berbagai pihak baik di daerah maupun secara nasional
Tidak ketinggalan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Sumenep Indra Wahyudi menurutnya, pemerintah lebih baik memaksimalkan gabah hasil produksi petani lokal ketimbang melakukan impor
“Mestinya kita memanfaatkan gabah-gabah yang dari petani kita itu diproduksi menjadi beras. Lagian saya kira, hasil produksi gabah atau beras dalam negeri, seperti di Madura ini tidak akan kalah kualitasnya dari beras impor,” katanya. Kamis 25/03/2021
Karena kata dia, kebijakan impor beras sangatlah merugikan petani lokal. Disamping itu produksi petani didalam negeri masih cukup besar, khususunya di Jawa Timur. Untuk itu sebagai kepanjangan tangan rakyat di parlemen pihaknya menolak dengan tegas rencana pemerintah impor 1,5 juta ton beras tersebut
“Yang namanya impor, ya pasti tidak akan menguntungkan sama sekali,” kata anggota legislatif Fraksi Demokrat ini, melalui sambungan telephonenya, Kamis 25 Maret 2021.
Meskipun, hal itu tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan beras secara nasioal. Akan tetapi, apabila diakumulasikan dengan produksi petani di provinsi lain seluruh indonesia yang selama ini menjadi lumbung padi nasional, kapasitasnya bisa memenuhi bahkan cendrung surplus
Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, stok beras di wilayah setempat akan surplus hingga akhir Mei 2021. Surplus beras di Jatim ini akan terjadi karena sampai semester satu 2021, luas panen Jatim, dihitung asumsi sampai dengan April sebesar 974.189 hektar, dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.
Angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni. Yang luas lahannya 295.118 ha dengan produksi 1.008.779 ton. Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester 1 adalah 1.911.180 ton.
“Jika diakumulasikan dengan daerah lain yang juga penghasil beras, maka ada kemungkinan bisa memenuhi kebutuhan nasional,” jelasnya
Atas dasae itu Indra menambahkan agar pemerintah tidak terlalu cepat melakukan impor beras, sebelum melakukan penyerapan maksimal terhadap hasil produksi petani lokal. Langkah kebijakan impor itu boleh dilakukan dalam situasi mendesak apabila, hasil produksi dalam negeri tidak cukup memenuhu kebutuhan pangan nasional
Selain itu memaksimalkan serapan gabah petani merupakan langkah bijaksana pemerintah, untuk berpihak kepada petani agar tidak terjebak didalam sistem perdagangan yang tidak seimbang. Apalagi kata dia, Presiden Jokowi dalam politik pangannya mentargetkan swasembada pangan.
“Intinya saya kurang setuju dengan kebijakan impor ini. Apalagi untuk di Jawa Timur, Bu Gubernur Jatim sendiri sudah mengatakan, bahwa saat ini untuk di Jawa Timur stok beras masih aman, sehingga belum membutuhkan kebijakan impor,” jelasnya. Thofu
