Wacana Pemerintah Impor Beras 1,5 Juta ton Tuai Polemik

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Wacana Pemerintah Pusat impor beras 1,5 juta ton menuai banyak polemik. Dilansir dari berbagai sumber media pemberitaan wacana ini, pertama kali dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam beberapa waktu lalu

Disampaikan Muhammad Lutfi langkah kebijakan impor ini dilakukan atas faktor, penyerapan beras dari perusahaan umum Bulog sangat menipis untuk memenuhi kebutuhan. Namun kata dia apabila kinerja pengadaan Bulog dalam musim panen tahun 2021 ini membaik, pemerintah akan membatalkan rencana kebijakan impor

“Kalau pengadaan Bulog didalam masa panen raya ini berjalan dengan baik, saya jamin tidak ada impor,” tegas Lutfi.

Sontak hal itu meuai polemik dibeberapa kalangan di masyarakat. Bak gayung disambut, seperti dilansir dari berbagai sumber Sekertaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan partai pemerintah Hasto Kristiyanto menganggap pernyataan Kemendag sebagai pembantu presiden sangatlah bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi dodo

“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri,” Kata Hasto lewat keterangan tertulis dikutip dari media pada, Senin (22/3/2021).

Tak hanya itu, wacana kebijakan impor beras juga mendapat sorotan oleh, Pengurus Cabang Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PC LPPNU) Kabupaten Sumenep.

Bahkan, LPPNU kota keris dengan tegas menolak rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton beras tersebut.

Ketua LPP NU Sumenep H. Alvin Niam mengatakan, rencana impor beras itu sangat melukai hati para petani republik ini. Kata dia, mestinya pemerintah lebih memikirkan nasib para petani dalam negeri yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19.

“Impor hanya memberikan keuntungan pada segilintir pihak tertentu, yang paling dirugikan ya petani kita,” katanya. Senin (22/3/21).

Menurut Alvin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) pada kuartal ketiga 2020 lalu, produksi padi di Jatim mencapai 10,02 juta ton. Produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta ton di banding tahun 2019 silam. Dimana, tahun 2019 hanya mencapai 9,58 juta ton.

“Jatim sebagai produsen padi terbesar di Indonesia, tahun 2020 produksinya surplus,” urainya.

Meski produksi padi di Jatim tidak mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Hal itu menurutnya masih ada produksi padi dari provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan pangan nasiona

“Mestinya pemerintah lebih mendorong para petani untuk memperbaiki pola pertanian. Seperti, memberi edukasi bagaimana bertani yang baik mulai proses penanaman hingga musim panen, bukan malah impor,” paparnya.

Dengan memperbaiki pola pertanian yang sehat lanjut Alvin, Negara Indonesia yang notabene beriklim tropis, mustahil memiliki ketergantungan soal beras kepada pihak manapun.

“Secara kelembagaan LPP NU Sumenep menolak rencana tersebut sebab, rata-rata warga NU di Kabupaten Sumenep berprofesi sebagai petani, ini demi kemaslahatan umat,” Pungkasnya.

Tak ketinggalan mahasiswa dari Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) juga ikut mengomentari wacana pemerintah ini, menurut Kordinator FAMS Agus Wahyudi menilanai wacana ini menunjukkan inkonsistensi politik pangan pemerintahan Jokowi-Mahruf Amin, dimana dalam beberapa kesempatan Presiden selalu menyampaikan pentingnya swasembada pangan

“Swasembada pangan itu hanya ilusi, dan wacana seksi yang selalu muncul dalam setiap momentum politik,” katanya. Selasa 23/03/2021

Bahkan kata dia, apabila kebijakan ini resmi dikeluarkan hanya akan mengantarkan petani secara umum dan petani di Kabupaten Sumenep secara khusus kedalam jurang kerugian, seperti yang sudah terjadi dari kebijakan-kebijakan impor beras sebelumnya dimana hasil komoditas pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing secara harga dengan komodistas impor, akibat perdagangan tidak seimbang

“Ini kan sudah memasuki musim panen kenapa pemerintah tidak menunggu sampai panen usai, sehingga semua produksi pertanian dapat terserap, tidak oerlu ada persaingan pasar antar komoditas lokal dan impor” tandasnya

Mahalnya komoditas produksi pertanian dalam negeri, itu tidak lain disebabkan oleh mahalnya biaya produksi pertanian akibat kecilnya subsidi pertanian, sempitnya akses terhadap sarana dan prasarana pertanian termasuk teknologi pertanian bagi petani lokal
Padaha kata dia, hal tersebut akan berakibat baik terhadap peningkatan produktifitas pertanian

“Pemerintah harusnya fokus meningkatkan produksi dalam negeri, dengan memberikan subsidi sarana dan prasarana pertanian sebesar-besarnya kepada petani, dan perluas akes teknologi pertanian,” tegasnya. Thofu