GMNI Soroti Kebijakan Pemeritah Pusat Terkait Impor beras

SURABAYAONLINE.CO. Malang (Jatim) – Terkait dengan rencana Pemerintah yang akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton tersebut ditanggapi serius oleh Ketua DPD GMNI Jawa Timur.

Menurut Fathul Bari, S.Pd Ketua DPD GMNI Jatim “Rencana kebijakan impor beras tersebut akan semakin memiskinkan para petani kecil secara sistematis. Pemerintah harus paham kondisi sosial ekonomi rakyat bawah jangan membuat kebijakan yang semakin mencekik leher petani karena masalah pangan adalah masalah hidup matinya sebuah bangsa.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Propinsi Jawa Timur merupakan daerah lumbung pangan terbesar di Indonesia Sebanyak 16 Propinsi di kawasan Indonesia bagian timur selama ini mengandalkan pasokan berasnya dari hasil produksi petani di Jawa Timur rencana kebijakan impor beras oleh Pemerintah Pusat tersebut sangat meresahkan dan memukul kaum tani di Jatim.

Bersama ini kami berdiri tegak bersama dengan kaum tani melarat yang selalu dimelaratkan oleh sistem kemiskinan struktural adalah lawan abadi GMNI keresahan dan jerit tangis petani adalah keresahan kami juga tuntutan dan harapan petani adalah tuntutan kolektif GMNI suara hati petani adalah sikap politik GMNI.

Untuk itulah dengan ini kami DPD GMNI Jawa Timur menolak keras rencana impor beras yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat saat ini harga gabah sedang jatuh jika impor tetap dilakukan maka petani kecil yang paling dirugikan.

Jika sektor pangan di Jawa Timur goyang maka dapat dipastikan ketahanan pangan di 16 propinsi lainnya juga akan goyang karena 80 presen suplai berasnya dari wilayah Jatim jadi sebaiknya Pemerintah membatalkan rencana impor beras tersebut
Presiden harus berani mengevaluasi jajaran kabinetnya yang gemar melakukan impor beras Bersihkan para pemburu rente dari jajaran Kabinet” tegasnya. (Hermin/Red)