Oknum Kepala Dinas di Kabupaten Sumenep Diduga Alergi Terhadap Wartawan

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Oknum Kapala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga alergi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan kerja-kerja jurnalistik

Kejadian ini bermula saat salah satu wartawan berinisial EM dari media harian Sinergimadura.com pada Rabu 10 Maret 2021, mendatangi Dinas Koprasi dan Usaha Mikro kabupaten setempat dengan maksud memintai konfirmasi kejelasan terkait dugaan ada pemotongan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang terjadi di Desa Pragaan Daya.

Diceritakan EM, saat itu dirinya bersama rekan wartawan lain nya menunggu begitu lama hanya untuk menemui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang masih ada tamunya kata stafnya. Namun selang beberapa waktu datanglah beberapa rekan wartawan yang dianggap senior, untuk menemui kepala dinas. Anehnya mereka langsung ditemui lebih awal

Usai menemui beberapa wartawan senior Kepala Dinas Koperasi langsung menutup dan mengunci kembali pintu kantornya. Waktu itu sekira pukul 10.00 Wib saat ditanyakan kepada stafnya, beralasan bahwa Kadisnya masih sholat. Padahal saat itu masih belum masuk waktunya sholat duhur. “Pak Kadis mungkin masih sholat Mas,” kata stafnya.

EM menilai tindakan Kepala Dinas Koperasi ini terkesan diskriminatif, alergi dan tidak bersahabat kepada awak media. Padahal keberadaan media dalam melakukan kerja jurnalistik, sudah dilindungi dan diatur dalam  UU pers nomor 40 tahun 1999. Selain itu kata EM, pers sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Meliliki peranan untuk menunjang kinerja pemerintah dalam hal transparansi kebijakan atau program-program yang akan dilakukan pemerintah. Sehingga muncul mekanisme check and balance, terhadap kekausaan serta pelibatan publik dalam setiap proses kebijakan.

Selain itu, EM mempertanyakan tindakan menghindar Kepala Dinas Koperasi tersebut, dan patut diduga ada yang disembunyikan “Biasanya kalau pejabat susah untuk ditemui atau suka menghindar, kemungkinan besar adanya dugaan-dugaan yang menyimpang,” Tegas EM wartawan Sinergimadura.com pada media ini. Kamis 11/03/2021

Sementara itu Hidayat salah satu wartawan dari media Liputan4.com, yang saat itu bersama EM,  mengaku prihatin terhadap sikap Kepala Dinas tersebut yang di nilai alergi kepada media. akan memberikan citra yang kurang menjadi kurang baik bagi Pemkab Sumenep. Hal itu juag kedepan dapat mempengaruhi pemberitaan yang disajikan oleh media.

Disisi lain tindakan yang dilakukan pejabat publik diatas menurutnya, patut diduga sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang pers

“Kami hanya ingin konfirmasi terkait Kasus dugaan pemotongan dana BPUM yang terjadi di Desa Pragaan Daya, tapi sikap kadisnya terkesan menghindar,” ungkapnya kepada SurabayaOnline.co

Didalam UU nomor 40 tahun 1999 dijelaskan, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, online, maupun media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

“Jadi kalau ada pejabat ataupun kepala dinas yang selalu menghindar ataupun selalu enggan diwawancarai, artinya dia tidak paham Undang-undang bahwa ada yang melindungi itu semua,” katanya

Dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik atau Good Governace, peranan pers sangatlah dibutuhkan, untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat setiap proses-proses keibijakan yang diambil

“Mestinya, pemerintah harus bisa menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat kan bisa paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini,” jelas jurnalis muda yang juga sebagai mantan aktivis Sumenep.

Seharusnya kata dayat, pemerintah menjadikan media atau insan pers sebagai patner dalam menajalankan roda pemerintahan bukan malah menghindar. Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi keterbukaan proses-proses kebijakan sangatlah dibutuhkan.

“Justru kalau pejabat bisa menggunakan media ini sebagai corong, khususnya untuk menyampaikan program-program dijalankan, itu malah bagus. Sehingga masyarakat tahu, bagaimana kinerja Pemerintah,” tandasnya. Thofu