PT SMIP Gugat JCW Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep- PT Sinar Mega Indah Persada (SMIP), melalui kuasa hukumnya Subagyo, SH MH menggugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jatim Corruption Watch (JCW) serta dua orang Advokat yaitu, DR. H M. Sajali, SH. MH. Phd dan Muhammas Siddik SH. MH, atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Pihak, kuasa hukum PT SMIP telah mendaftrakan gugatannya di Pengadilan Negeri Sumenep pada 17 Januari 2021 dan sudah mendapatkan nomer perkara: 2/Pdt.G/2021/PN Smp. Adapun jadwal sidang pertama dalam laman e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditunjukkan kuasas hukum kepada awak media, akan disidangkan pada hari Selasa 26 Januari 2021 mendatang

“Perbuatan tergugat I, II dengan menggunankan tergugat III sebagai lembaganya (JCW), patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian kepada tergugat,” kata Subagyo SH kepada media. Selasa 18/01/2021

Dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, diuraikan oleh Subagyo, diataranya berupa pengakuan kebohongan seolah-olah menjadi kuasa dari seseorang bernama Herman Supriyantoso dengan menyebar surat somasi pada tanggal 19 Desember 2020 nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 kepada penggugat dan pihak-pihak lain, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan dan negara

“Dasar gugatan dari penggugat, adalah somasi tergugat yang didalamnya berisi tuduhan palsu dan kebohongan,” urainya.

Subagyo mengaku, akibat perbuatan tergugagat dengan mengeluarkan Surat Somasi dan menyebarluakan, kliennya mengalami kerugian materil karena telah kehilangan pelanggan yang hedak membeli tiga unit rumah. Selain itu, sambungnya, PT SMIP juga mengalami kerugian imateril berupa pencemaran nama baik dan reputasi PT SMIP yang menurun di mata pelanggan. Berdasarkan kerugian itu, PT SMIP minta ganti rugi imateril sebesae Rp 50 Milyar.

“Kami tuntut ganti rugi materil Rp 650 juta,” katanya kepada SurabayaOnline.co pada, 18 Januari 2021.

Secar terpisah tergugat II Mohammad Siddik, SH menanggapi santai gugatan yang dilayang oleh pihak PT SMIP, menurutnya setiap warga negara diperboleh oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan, yang terpenting kata Siddik, didalam melakukan gugatan haruslah ada bentuk kerugian yang jelas.

“Semua orang kan punyak hak untuk melayangkan gugatan, dan apa yang menjadi substansi gugatan merupakan hak mereka,” kata nya. Selasa 19/01/2021

Namun, Siddik tidak bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi gugatan dari pemohon. Ia beralasan hingga kini belum mendapatkan surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Sumenep. “Gugatan itu diterima atau tidak sudah merupakan wewenang pengadilan,” terangnya.

Lebih lanjut, menanggapi perihal dugaan tidak adanya surat kuasa kepada dirinya, dari ahli waris Herman Supriyantoso. Siddik mengaku, pihaknya memang belum menerima kuasa dari pihak Herman. Namun, sambungnya, pihaknya telah bersepakat melakukan MOU alias kerjasama . “Ya memang belum ada, sekarang Ahli warisnya masih mengurus surat waris. Makanya saya sebenarnya tidak ingin banyak komentar. Tapi kalau sudah menerim Kuasa, saya siap komentar apapun,” katanya.

Siddik menegaskan, pihaknya akan tetap professional dalam menghadapi gugatan PT SMIP. “Yang jelas kami mewakili JCW kapanpun disidang ya siap,” pungkasnya.

Untuk diketahui pada sebelumnya, baik penggugat dan tergugat sama-sama melakukan berbalas somasi, tergugat misalnya mengeluarkan surat somasi nomor: 860/DPR.JCW.JTM/XII/2020 berisi permintaan verifikasi pihak PT SMIP untuk melakukan ganti rugi harga tanah sesuai luasannya kepada Herman Supriyantoso sebagai klien JCW- pasalnya, menurut JCW tanah seluas 32 hektar di Desa Kolor, Sumenep. lebih tepat sekitar komplek area perumahan Bumi Sumekar Asri (BSA) yang dikelola oleh PT SMIP, tersebut telah dicaplok secara ilegal.

Melihat adanya somasi dan klaim JCW, pihak tergugat melalui kuasa hukumnya Subagyo, membantah dengan mengeluarkan surat somasi balasan dengan Nomor: 01/P/I/2021, tertanggal Surabaya 5 Januari 2021. Surat ini menjelaskan bahwa PT SMIP mendapat tanah yang disengkatan tersebut secara sah dan berlandaskan prosedur administrasi pertanahan. (Thofu)