Paslon Nomer Urut 02, Lapor Bawaslu Sumenep Terkait Dugaan Pidana Pemilu

SURABAYAONLINE.CO, Sumenep- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomer urut 02 RB Fattah Jasin-KH Ali fikri. Melalui kuasa hukum nya melaporkan adanya dugaan pidana pemilu yang dilakukan paslon nomer urut 01 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Senin 14/12/2020.

Berdasarkan pantauan di lapangan, terlihat kuasa hukum tim pemenangan paslon nomer urut 02, mendatangi Bawaslu sekira pukul 14.00 Wib waktu setempat, dan langsung masuk kedalam kantor, selang sekira 3 jam mereka terlihat keluar dari kantor Bawaslu dan langsung mengadakan konfrensi pers di posko pemenangan paslon nomer urut 02.

Dalam konfresnsi pers nya. Kuasa Hukum paslon nomer urut 02 Sulaisi Abdurrazaq mengatakan, laporan pihak nya ke Bawaslu tersebut, berkenaan dengan adanya dugaan pidana pemilu yang di lakukan paslon nomer urut 01. Kemudian ia menyampaikan dugaan pidana pemilu yang di maksud yaitu, dugaan pelibatan dan pemanfaatan pejabat negara, kepala desa (Kades) dan Sekertaris Kecamatan (Sekcam) untuk memobilisasi massa agar mendukung paslon tertentu.

“Berkas pelaporan sudah kami kirim tadi siang sekitar pukul 14:00 WIB,” ujar nya saat melakukan konfrensi pers di rumah pemenangan paslon nomer urut 02. Senin 14/12

Sulaesi juga mengaku sudah mengantongi beberapa alat bukti, untuk memperkuat laporan nya yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan pejabat negara di tingkatan desa, maupun tingkat kecamatan dalam Pilkada Sumenep tahun 2020. Diantaranya menurut dia, berupa intruksi bagi-bagi uang oleh Kades dan Sekcam kepada masyarakat agar mencoblos pasangan Fauzi-Eva. Kata dia praktek Money politik itu disampaikan dan di instruksikan melalui pesan Voice Note via WhatsApp.

Kemudia alat bukti berikut nya, ialah dugaan kecurangan dengan menyalahgunakan wewenang. Yakni dengan menggerakkan Kades dan pihak eksekutif Kecamatan secara terstruktur supaya mencoblos Paslon nomor urut 01

Dengan demikian lanjut Sulaisi, sebagai petahana pasangan Fauzi-Eva diduga sudah melanggar Demokrasi. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Tanpa memberi uang sekalipun, tetapi mengkonsolidir, sebagai patahana itu sudah melanggar,” Tandasnya.

Selebihnya Sulaesi berharap dengan adanya laporan beserta alat bukti yang sudah ditunjukkan oleh pihak nya, Bawaslu Kabupaten Sumenep dapat bertindak secara kooperatif.

Secara terpisah Ketua Bawaslu Anwar Noris mengatakan, pada hari ini pihak nya menerima dua laporan dari pasangan calon nomer urut 02. Dalam laporan nya tersebut di katakan Noris terdapat dua substansi. Untuk yang pertama berkaitan dengan netralitas ekskutif di tingkatan desa, sedangkan yang kedua menganai dugaan money politik.

“Yang pertama soal netralitas kepala desa, kemudian yang kedua dugaan money politik, yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, ” Kata Anwar Noris sesaat setelah menerima laporan. Senin 14/12/2020

Lebih lanjut, Anwar Noris menjelaskan, laporan yang diterima akan dilakukan pleno bersama dengan unsur pimpinan Bawaslu yang berjumlah 5 orang. Menurutnya pleno itu untuk mengetahui apakaj, laporan yang dibuat oleh paslon nomer urut 02 itu memenuhi syarat formil dan syarat materil.

“Mereka sudah menyampaikan laporan dan kita akan melakukan pleno dengan seluruh unsur pimpinan. Untuk kita putuskan apakah memenuhi unsur syarat formil dan materil,” tandasnya. (Thofu)