Surabayaonline.co – Saat kegiatan penyemprotan desinfektan untuk pencegahan Covid – 19 di rumah-rumah warga RW 1 Kebraon, Karang Pilang Surabaya, yang dilaksanakan oleh Tim Siti Anggraenie Hapsari (SAH), sempat mengemuka permasalahan sosial antara lain :
1. Zonasi sekolah yang dianggap tidak adil, karena persaingan ditentukan dengan ukuran jarak (meter) rumah dengan sekolah.
2. Karang Pilang tidak ada SMKN dan SMAN, sehingga kalah dalam persaingan bila mendaftar di kecamatan lain karena jarak rumah dengan sekolah otomatis lebih jauh.
3. Data penerima bantuan sosial yang tidak akurat, warga yang mampu justru mendapat bantuan, sementara warga yang membutuhkan dan sudah didaftarkan malah tidak menerima.
4.Tindakan rumah sakit dalam menangani pasien meninggal karena Covid 19, yang dinilai warga tidak menghargai, kebetulan yang meninggal adalah seorang veteran, saat dimakamkan hanya mengenakan pampers, tanpa dikafani.
Permasalah ini disampaikan oleh warga saat pertemuan dengan Siti Anggraenie Hapsari (SAH) di Balai RW 1 Kebraon yang saat itu dihadiri oleh tokoh masyarakat, ketua RT / RW, para kader dan warga setempat.
Pada kesempatan itu SAH memperkenalkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Surabaya yang diusung dari Partai Demokrat yang akan berpasangan dengan Machfud Arifin (MA)
“Program saya banyak, namun ini bukan angan- angan, program ini terukur (bisa dicapai – red), terdiri dari program jangka pendek, menengah dan program jangka panjang, mengingat waktunya terbatas, tidak bisa semuanya saya sampaikan disini” ujarnya.
Salah satu program yang akan dijalankan bila SAH menjadi walikota adalah peningkatan SDM yang berkualiatas melalui pendidikan.
“Masalah zonasi yang menjadi keluhan bapak ibu, itu termasuk dalam program saya, tidak hanya Zonasi tapi juga usia, usia yang lebih tua lebih diterima, Ini membuat bapak ibu tidak nyaman” ujarnya.
Lebih jauh SAH menyampaikan bahwa bila tolok ukur masuk sekolah berdasarkan prestasi dan keberhasilan pasti tidak akan ada yang protes.
“Harapan saya tahun 2021 sudah tidak ada Zonasi” kata SAH yang disambut tepuk tangan oleh para hadirin.
“Karang Pilang tidak punya SMAN dan SMKN, ini Surabaya loh, hanya 31 kecamatan, selama ini ngapain aja ?” kata SAH menanggapi keluhan warga bahwa di Karang Pilang tidak ada SMKN dan SMAN.
“Program saya malah di setiap Desa ada SD, SMP dan SMA” jelasnya.
Menanggapi simpang siur data penerima bantuan, menurut SAH permasalah ini terjadi karena data tidak update, yang dipakai masih data lama, seharusnya data diupdate minimal 6 bulan sekali, selain harusnya memanfaatkan teknologi (IT) dan data harus terintegrasi dengan instansi-instansi yang terkait.
“Kalo ngisi data jangan pakai kertas, kemudian disetor RT, RW, setor lagi ke Kelurahan, ini sampai kepusat ya butuh waktu mingguan, tapi kalau pakai IT pasti lebih cepat” jelasnya.
Sedangkan perlakuan rumah sakit terhadap pasien yang meninggal saat pandemi Covid 19, menurut SAH hal ini perlu menjadi perhatian.
“Sudah sering diberitakan di tivi tivi, bahwa ada yang meninggal bukan karena Covid namun dimakamkan dengan prosedure Covid, namun saat ini, kita tidak bisa berbuat apa apa, kita semua berharap nanti di bulan Februari (2021 -red) sudah tidak ada Covid lagi’ ujar SAH
Saat ditemui disela acara penyemprotan, Indra Wahyudi tokoh masyarakat Karang Pilang, menyampaikan bahwa permasalahan sosial yang ada di Surabaya, bisa diselesaikan asal ada dukungan dan kerjasama dari segenap warga Surabaya dan dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas seperti ibu Risma untuk meneruskan program – program yang telah dilaksanakan dengan baik.
“Pemimpin seharusnya paham permasalahan dan harapan warga, disamping itu ketegasan dalam sentuhan wanita seperti bu Risma masih dibutuhkan warga Surabaya dan sejauh ini saya mengenal SAH, beliau tepat sebagai penerus bu Risma” ujar Indra.
Selain penyemprotan, tim SAH juga membagikan Tong Sampah kepada sejumlah RT di wilayah Kebraon
*Jayadi
