Panwascam dan PKD Diaktifkan Kembali, Bawaslu Nyatakan Siap Kawal Pilkada Gresik

SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Setelah tiga bulan vakum akibat pandemi Covid-19, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik kembali mengaktifkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PKD) se Kabupaten.

Pengaktifan badan ad hoc tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Bawaslu nomor 028/K.Jl-06/HK.01.01/VI/2020 untuk Panwascam, dan SK nomor 033- 050/K.JI-15/HK.01.01/VI/2020 untuk PKD.

Ketua Bawaslu Gresik, Imron Rosyadi mengatakan, dengan diaktifkannya Panwascam dan PKD Bawaslu Gresik siap mengawal tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik yang akan digelar 9 Desember 2020 sesuai dengan Undang-Undang pemilihan.

Panwascam dan PKD sudah mulai bertugas Senin (15/6), untuk mengawal tahapan Pilkada 2020. Untuk Kabupaten Gresik, masih ada empat kecamatan yang belum melantik PPS (Pznitia Pemunutan Suara). Yaitu Kecamatan Kebomas, Wringinanom, Balongpanggang dan Kecamatan Dukun.

“Khusus untuk panwascam di empat kecamatan tersebut, tugas awal mereka adalah mengawasi jalanya pelantikan PPS untuk dilaporkan sesuai prosedur di pengawasan,” ujar Imron.

Ketua PPK Kebomas, Habib mengaku sudah siap melantik PPS yang sempat tertunda tersebut. Pelantikan dijadwalkan di Kantor Kecamatan Kebomas, Senin (15/6) pukul 14.00 WIB dengan memberlakukan protokol kesehatan. “Semua persiapan sudah beres, tinggal pelaksanaan saja,” ujar Habib.

Terkait masih merebaknya Pandemi Covid-19, Ketua Bawaslu Gresik mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah.

“Seluruh aktivitas pengawasan agar selalu mengutamakan protokol kesehatan. Pasalnya, angka pasien positif di Kabupaten Gresik cukup tinggi,” katanya.

Pengaktifan Panwascam dan PKD se Kabupaten Gresik oleh Bawaslu Gresik tersebut, sebagai tindaklanjut surat Bawaslu RI nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang isinya memerintahkan agar Bawaslu Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dan desa sebelum tanggal 15 Juni 2020. (san)