Mariyadi SH MH: Prioritas Saya Solusi Surat Ijo

SURABAYAONLINE.CO-Warga Kota Surabaya masih sangat berharap penyelesaian Surat Ijo atau Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam UU Agraria hanya ada tanah Hak Milik, HGB, dan HGU. Lha terus bagaimana, apa mungkin diselesaikan?

“Sangat mungkin diselesaikan,” demikian Mariyadi SH MH menegaskan saat ditemui awak media.

Surat ijo itu, di zaman Belanda banyak dibangun rumah untuk karyawan. Berdasarkan peta tanah yang ada, kalau tanah itu pemiliknya tidak jelas, serta-merta Pemkot Surabaya melalui Dinas Tanah menyatakan tanah itu sebagai tanah HPL.

Surat Ijo terpencar di banyak kelurahan. Ada ribuan orang warga Surabaya yang memegang surat ijo. Tanah surat ijo itu luasnya sekitar 1.200 hektar, ada di 23 kecamatan.

“Lha ini kasihan warga karena mereka tidak punya kejelasan, tapi tetap membayar retribusi surat ijo dan PBB,” kata Mariyadi lagi seraya menambahkan bahwa Surabaya punya Dinas Tanah, yang di Kota lain tidak ada.

“Seingat saya di Bandung ada tapi sudah bubar, nah Dinas Tanah ini memang bisa menimbulkan tumpang tindih dengan BPN.”

Carut marutnya permasalahan tanah di Surabaya dimanfaatkan oleh para mafia tanah yang mengklaim memegang surat Eigendom verponding, eigendom erpacht juga eugendom inlander dan bermain dengan oknum lurah

Seperti diketahui Mariyadi SH MH memantapkan diri maju sebagai calon Walikota Surabaya 2020. Ia menyatakan bahwa masalah tanah menjadi isu paling krusial di Kota Surabaya.

“Kalau Bu Risma sudah memperbaiki infrastruktur maka saya akan lebih tingkatkan lagi, juga tak lupa meningkatkan sumber daya manusianya dan lingkungan hidup serta perdagangan(bisnis-red),” tuturnya.

Mariyadi yang merupakan Ketua DPP GNPK Jatim- Tim Sos Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam mempunyai Visi Misi SURABAYA BERSIH PUNGLI dan KORUPSI Namun ia juga menilai bahwa masih ada masalah lain yang perlu diselesaikan.

“Saya melihat bahwa masalah tanah masih perlu pembenahan. Saya melihat bahwa kewibawaan Pemkot Surabaya dikalahkan oleh mafia-mafia tanah Surabaya,” tegasnya.

Hal lain adalah soal perijinan. Menurutnya perijinan di Surabaya juga banyak masalah. Ada yang mendirikan bangunan belum ada ijin tahu-tahu bangunan tersebut sudah berdiri, padahal lahan yang dipakai belum lunas pembayarannya ke warga.

Saya hendaknya lebih nementingkan dan mengutamakan menyelesaikan laporan masyarakat tentang masalah pertanahan yang sangat kompleks di Surabaya ujarnya (rr)