Jamwas Kejakgung Sidak Kejari Sidoarjo

SURABAYAONLINE.CO-Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI, M Yusni menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Selasa (29/10).
Sidak ini dalam rangka persiapan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI kepada Kejari Sidoarjo.

Hal ini setelah beberapa waktu lalu, Kejari Sidoarjo mendeklarasikan diri siap masuk kategori pelayanan WBK hingga Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dalam sidak itu, Jamwas M Yusni didampingi Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dofir. Selain itu juga didampingi Kepala Kejari Sidoarjo, Setiawan Budi Cahyono dan para staf Kejagung, Kejati Jatim dan Kejari Sidoarjo.

“Kami turun (sidak) ini untuk menilai Kejati dan Kejari yang siap dinilai dan sudah diusulkan masuk WBK,” kata M Yusni kepada surabayaonline .
Lebih jauh, Yusni menguraikan Pelayanan Tilang di Kejari Sidoarjo cukup baik. Menurutnya lantaran dalam melayani para pengambil barang bukti tilang cukup hanya dalam waktu 1 menit sudah selesai. Selain itu, juga ada pelayanan antar barang bukti tilang di Kejari Sidoarjo.

“Nah, sejumlah pelayanan itu akan dinilai Menpan RB. Termasuk pelayanan pengambilan barang bukti. Kalau perkara sudah diputuskan berkekuatan hukum tetap harus segera dieksekusi,” imbuhnya.

Bagi Yusni jika Kejari maupun Kejati di Jatim mendapatkan penghargaan WBM maka harus ditingkatkan menjadi WBBM. Karena itu pihaknya mewanti-wanti jangan sampai ada praktik dan tindakan oknum Kejari atau Kejati.

“Kalau ada oknum (korupsi) maka akan menurunkan grate dan bahkan bisa dicabut gelar WBK maupun WBBM yang sudah diraih dari Kemenpan RB itu. Karena sudah ada sebagian Kejari dan Kejati yang sudah WBK. Bahkan Jampidsus dan Diklat Kejagung sudah WBBM semua,” tegasnya.

Dalam penilaian itu, ada 6 kreteria menuju WBK maupun WBBM. Salah satunya selain pelayanan adalah masalah pengawasan. Bahkan seluruh pelayanan harus diringkas untuk memudahkan masyarakat.
Kedatangan mereka di depan kantor balai desa, dengan di jaga ketat anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo dan Polsek Jabon dan , Satpol PP . Warga berorasi menuntut segera melakukan penutupan pondok pesantren putri,yang dianggap tidak layak beroperasi. Selain itu pondok tersebut tidak mengatongi ijin, dari kantor depertamen Agama Sidoarjo. (Rin)