Tim Sosialisasi Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam Jatim Terima Laporan Soal Pilkades Serentak Jember

SURABAYAONLINE.CO-Dengan dilaksanakannya Pilkades serentak di Kabupaten Jember Tahun 2019 banyak muncul berbagai berita-berita miring khususnya terkait adanya permintaan sumbangan dari panitia pilkades kepada Calon Kepala Desa yang besarannya ditentukan oleh Panitia Pilkades sendiri, hal ini menjadi perhatian dan dicermati oleh Rizky Putra Yudhapradana SH. Dia mengatakan :
Hal tersebut tentunya menciptakan peluang rawan terjadinya pungli dan korupsi. Karena besaran sumbangannya ditentukan oleh Panitia tanpa acuan yang jelas. Berapa batas kewajaran nominalnya, Peruntukkan sumbangannya untuk apa, Dan siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan, penguasaan dan penggunaan anggaran tersebut. Juga Bagaimana mekanismenya

Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul seiring polemik adanya permintaan sumbangan dari Bakal Calon Kepada Desa tersebut.

Tim sosialisasi SATGAS SABER PUNGLI menanggapi hal ini sebagai suatu kebijakan yang menimbulkan kegaduhan dan kerancuan serta terkesan menciptakan peluang terjadinya pungli serta dugaan korupsi.

Bila Seorang yang baru mengikuti ajang pilkades, dan bila trrpilih serta akan menjabat sebagai kepala desa masih dalam tahap Bakal Calon sudah dimintai sumbangan yang besarannya tidak ada ketentuannya.ada yang 50jt, 90jt bahkan ada info sampai 240 jt an Lalu belum lagi dana yang akan dikeluarkan untuk kampanye dan team sukses nya. Nantinya darimana Bakal Calon tersebut akan menutup biaya yang sudah dikeluarkan saat pilkades tersebut.

Kemudian, yang perlu diperjelas juga dalam aturan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Perubahan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang PILKADES yang pada pokoknya menyatakan dana Pilkades dibebankan kepada APBD dan APBDes, sehingga tidak ada aturan yang menyatakan bahwa boleh memungut biaya atau sumbangan apapun terkait pelaksanaan atau penyelenggaraan Pilkades ini.

SelainDPD GNPK Jember yang sejak lama menginvestigasi Kasus ini dan sebelumnya sudah melaporkan ke SATGAS SABER PUNGLI KEMENKOPOLHUKAM, kini Pegiat Anti Korupsi, Aliansi Advokat Jember (AAJ) juga turut melaporkan tentang masalah pilkades serentak di jember, kepada Tim sosialisasi SATGAS SABER PUNGLI KEMENKOPOLHUKAM untuk Wilayah Jawa timur, melalui suratnya No 003/AAJ/IX/2019 Perihal Permohonan Pengusutan Pungutan Biaya pilkades 2019 serentak, untuk ditindak lanjuti dan akan kami laporkan langsung Kepada Bpk Irjen Pol DR Drs Widiyanto Poesoko SH Msi Ses Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam RI, sebagai data bukti tambahan.

Perlu diketahui, bahwa Presiden perintahkan kepada Kapolri untuk memberantas segala bentuk Pungli yang ada di Masyarakat. Dan data yang kami terima sudah kita analisa dan valid, ungkap Mariyadi SH MH ketua tim sosialisasi Satgas saber pungli Kemenkopolhukam untuk Wilayah jawa timur. (*)