DPD GNPK Jember: Fokus Regulasi yang Ada, bukan Menyalahkan Panitia Pilkades.

SURABAYAONLINE.CO-Permasalahan adanya Regulasi Perbup Kota Jember terkait Pelaksanaa Pilkades serentak masih terus bergulir dan seakan belum ada titik terang. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Kabupaten Jember (DPD GNPK Kab Jember) untuk segera diselesaikan agar tidak menjadi bola liar.

Organisasi yang dicanangkan oleh Presiden RI di Istana Negara pada tanggal 09 Desember 2004 ini merasa Regulasi yang dibuat oleh Bupati Jember tersebut menciptakan peluang terjadinya Pungli dan Korupsi.

Namun Ketua DPD GNPK Jember, Rizky Putra Yudhapradana SH atau yang akrab disapa RPY ini meminta agar masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang tidak relevan dan berkaitan dengan permasalahan ini. Antara lain tentang melimpahkan kesalahan kepada Panitia Pelaksanaan Pilkades. Hal ini sangat tidak relevan dan tidak ada hubungannya.

“Jadi saya baca beberapa pemberitaan di Media Massa yang akan mempidanakan Panitia Pelaksanaan Pilkades, ini kan Jaka Sembung NaIk Becak, Gak Nyambung Cak” kata RPY.

Lanjut menurut RPY “Panitia ini kan terbentuk sedemikian karena berdasar regulasi, kenapa disalahkan? Ya Regulasinya yang harus disorot, dikritisi, dan diperbaiki, bukannya mencari Kambing Hitam dalam Kasus ini apalagi menyalahkan Panitia, ini jelas tidak relevan. Panitia tidak ada kaitannya dengan lahirnya Regulasi ini, apalagi ada yang mengusulkan agar Pilkades serentak ini dihentikan dulu, ini tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, malah efek dan resikonya lebih rumit lagi.”

Kemudian langkah yang akan diambil oleh DPD GNPK Jember adalah akan segera membuat surat untuk langsung disampaikan kepada Bupati terkait permasalahan ini yang akan juga ditembuskan kepada Menkopolhukam, Mendagri, Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam dan juga Gubernur Jatim.

“Surat akan segera saya siapkan dan akan saya kirimkan ke Bupati Jember, agar menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin liar ini. Dan saya minta media juga memberitakan secara berimbang, proporsional dan terbuka. Jangan memberitakan berita-berita yang memprovokasi dan membuat suasana menjadi keruh. Kondusifitas di Kabupaten Jember tetap harus dijaga” pungkas RPY.