SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Iming-iming gaji puluhan hingga ratusan juta rupiah menjadi modus jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk merekrut warga negara Indonesia bekerja di luar negeri. Bahkan, sejumlah warga sipil diduga direkrut untuk dijadikan tentara di Rusia dan tenaga kerja ilegal di luar negri.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Jawa Timur bersama Polres jajaran berhasil mengungkap 21 perkara dugaan TPPO dengan total 29 tersangka melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).
Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan perkara ditangani langsung oleh Polda Jatim dengan jumlah 14 tersangka. Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi kepolisian bersama Direktorat Jenderal Imigrasi, BP3MI, Lanudal, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dirres PPA-PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam melakukan penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang menyasar calon Pekerja Imigran Indonesia (PMI).
“Ini merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur sekaligus sinergitas dengan instansi terkait dalam upaya penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis, Jumat (20/11).
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai tentara di Rusia. Dalam perkara pertama, polisi mengidentifikasi dua korban berinisial JS, warga Kabupaten Bogor, dan AS, warga Kota Padang, Sumatera Barat.
Keduanya diduga direkrut dengan iming-iming gaji sebesar USD 3.000 atau setara Rp54 juta per bulan. Selain itu, mereka dijanjikan bonus sebesar USD 30.000 atau sekitar Rp540 juta apabila telah berada di Rusia. Polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial IS, warga Sukabumi. Namun, tersangka saat ini masih dalam pengejaran petugas.
Ganis menjelaskan, pengungkapan perkara tersebut bermula dari koordinasi Lanudal dan Imigrasi yang mendeteksi keberangkatan kedua korban. Sebelumnya, mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mengalami penolakan hingga akhirnya dibawa ke Bandara Internasional Juanda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kedua korban merupakan warga sipil dan tidak memiliki latar belakang militer. JS diketahui bekerja sebagai petugas keamanan yang telah habis masa kontraknya, sedangkan korban lainnya bekerja sebagai pengemudi mobil boks.
Selain perkara tersebut, Ditres PPA-PPO Polda Jatim juga menangani laporan dugaan TPPO terkait seorang warga Indonesia yang telah berada di Rusia. Perkara itu dilaporkan oleh anak korban setelah mendapatkan informasi bahwa ayahnya diduga menjadi tawanan perang di negara tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengingatkan masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi warga negara Indonesia yang bergabung menjadi tentara asing tanpa izin Presiden.
Menurut Agus, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan, seseorang dapat kehilangan status kewarganegaraan Indonesia apabila secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.(*)


