SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jatim mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah restoran kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 19 orang diduga menjadi korban eksploitasi, termasuk satu anak di bawah umur.
Hasil pengungkapan dihadiri Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bersama Dirres PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setiyaningrum, dan Kepala Imingrasi Khusus Juanda Waru, Rabu (11/11).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57) asal negara Suriah. Dia selaku pemilik restoran di Waru dan ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan eksploitasi dilakukan FD sejak Mei-Oktober 2026. FD datang ke Indonesia sejak bulan Maret 2026, melalui visa kedatangan bisnis atau investor.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polda Jatim bersama instansi terkait dalam memberantas TPPO dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk eksploitasi.
Sedangkan Dirres PPA dan PPO memberikan keterangan bahwa untuk pengungkapan kasus ini bermula dari aduan salah satu korban yang masih dibawah umur. Korban tersebut dijanjikan pekerjaan di resto sekitaran Waru, Sidoarjo. Namun pekerjaan yang dijanjikan tidak terealisasi karena usaha restoran belum operasional.
“Jadi bermula korban ini dijadikan sebagai kasir di sebuah restoran. Namun karena belum operasional sehingga dipekerjakan kurang manusiawi. Selain itu, karyawan juga digaji tidak layak alias sangat rendah. Untuk 19 korban tersebut dipaksa membuat surat pernyataan tidak boleh mengundurkan diri. Bila mengingkari akan didenda cukup besar,” ujar Ganis Setiyaningrum.
Dijelaskan, untuk 19 korban PPO tersebut direkrut melalui media sosial. FD menggaji para korban sekitar Rp 1,3-1,5 juta per bulan. Bahkan, mereka diancam dikenakan denda sebesar Rp 5-15 juta apabila mengundurkan diri dalam kurun waktu tiga bulan.
“Tersangka diduga memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Para pekerja juga diberikan beban pekerjaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan melampaui batas kemampuan,” tambah Ganis.
Selain dugaan eksploitasi ekonomi, penyidik juga mendalami dugaan eksploitasi seksual terhadap dua korban laki-laki berinisial MIP dan MFP. Keduanya diduga mendapat ancaman dan paksaan untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual setelah sebelumnya dituduh menghasut calon karyawan agar tidak bekerja di restoran tersebut.
Sementara itu, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur Shinta Mawardiana mengapresiasi respons cepat Polda Jatim dalam menangani kasus TPPO. Pihaknya turut memberikan pendampingan kepada korban perempuan dan anak.
Di sisi lain, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda Agus Winarto menjelaskan bahwa tersangka FD merupakan pemegang izin tinggal terbatas (Kitas) investor selama dua tahun dan masuk ke Indonesia pada Maret 2026.
“Proses hukum terhadap yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu di Indonesia. Setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi ke negara asalnya sesuai ketentuan,” jelas Agus.(*)
