SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Kemarau Panjang 2026 di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4). Dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada rakor yang dihadiri bupati-wali kota beserta forkopimda, Perhutani, BPBD kabupaten-kota dan beberapa pihak terkait itu, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya langkah mitigasi dan antisipasi sejak dini sebagai bagian dari upaya mitigasi yang lebih terukur dan terkoordinasi. “Sebentar lagi musim kemarau. Potensi-potensi bencana yang bisa terjadi mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ajak Gubernur Khofifah.
“Saya rasa penguatan dan materi-materi yang disampaikan pada rakor ini seperti deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian Kementerian Pertanian, dari BMKG kelas I Juanda, kapolda Jatim, dan narasumber lainnya bisa menjadi referensi penting bagi kita semua,” katanya.
Gubernur Khofifah menyebut, rakor ini tidak hanya membahas potensi bencana, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan, mitigasi, serta langkah konkret dalam melindungi masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah diminta untuk bergerak proaktif sebelum puncak kemarau terjadi.
Ia juga menginstruksikan agar memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan perkuat pemantauan titik api di wilayah rawan. “Materi-materi dari para narasumber, saya rasa detail sekali ya, bupati-wali kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” ucapnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah, menggunakan air secara bijak dan aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah setempat.
Di sisi lain, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air. Tetapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di sisi lain dampak kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan. Produktivitas lahan, terutama pada sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang.
Gubernur Khofifah menambahkan bahwa dampak kemarau ini akan berpengaruh secara langsung pada sektor pertanian, khususnya lahan sawah, di mana pada awal kemarau sekitar 56,2 persen lahan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI Raditya Jati menyampaikan apresiasi kepada gubernur Jawa Timur lantaran Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Gubernur Khofifah mampu menjadi contoh dalam penanganan bencana. Salah satunya penanganan bencana saat terjadi erupsi Semeru tahun 2025 dimana waktu itu tidak ada korban jiwa.
“Itu adalah contoh konkret bahwa gunung meletus tidak ada korban, jangan salahkan alamnya, gunungnya tapi di situ ada upaya mitigasi yang kita lakukan” kata Raditya Jati.(*)
