Surabayaonline.co, – SAMPANG — Proses tender proyek Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Area Tambelangan di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menyisakan catatan janggal dan memantik sorotan tajam publik. Sekretaris Media Center Sampang (MCS), Yevi Dridaryanto, menilai alur tender paket pekerjaan konstruksi bersumber dari APBD 2026 ini patut dicermati secara kritis, mulai dari rontoknya seluruh peserta pada tahap awal hingga penetapan pemenang asal luar daerah dengan nilai kontrak nyaris menyentuh plafon anggaran.
Paket berpagu Rp1,7 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.698.970.000,00 tersebut awalnya gagal menetapkan pemenang dan berstatus Tender Ulang. Pada lelang berkode 10173781000 (Kode RUP 67868272) yang dibuat 7 Oktober 2026, delapan peserta yang mendaftar semuanya gugur pada tahap evaluasi penawaran, padahal lelang untuk kualifikasi usaha kecil ini memakai skema Tender Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur.
Rontoknya seluruh peserta lelang memunculkan tanda tanya besar: apakah para penyedia jasa memang tidak siap secara administrasi dan teknis, atau justru ada celah yang patut dipertanyakan dalam proses pemilihan? Dalam syarat kualifikasi, peserta diwajibkan memiliki perizinan berbasis risiko KBLI 43211, SBUJPTL subbidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah terakreditasi Kementerian ESDM, pengalaman konstruksi empat tahun terakhir, serta kinerja baik pada SIKaP.
Selanjutnya, paket PJU Area Tambelangan menetapkan CV. Putra Cahaya Teknik, yang beralamat di Perum. Griya Permata Buduran Blok I No. 04, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai pemenang. Perusahaan tersebut mengajukan harga penawaran dan terkoreksi Rp1.689.651.419,11, lalu disepakati pada harga negosiasi Rp1.689.651.419,10.
Ketua MCS, Fathor Rahman, S.Sos., yang akrab disapa Mamang, mengkritik tajam angka negosiasi tersebut dari sudut pandang efisiensi anggaran daerah. Menurutnya, nilai kontrak yang nyaris mentok ke batas atas HPS menunjukkan minimnya daya tawar serta lemahnya efisiensi belanja publik. Nilai kontrak hanya berselisih sekitar Rp9,31 juta dari HPS, atau setara 99,45 persen dari nilai HPS, dan hanya menghemat sekitar Rp10,34 juta dari pagu Rp1,7 miliar.
Penunjukan penyedia jasa dari luar daerah (Sidoarjo) dengan harga yang mepet ke HPS ini dinilai semakin memperkuat urgensi kontrol publik. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dituntut membuka ruang transparansi secara penuh dan memperketat pengawasan, mulai dari keabsahan dokumen teknis, kesesuaian material di lapangan, hingga ketepatan waktu pekerjaan di Kecamatan Tambelangan, agar anggaran daerah tidak tergerus inefisiensi atau berujung masalah menjelang tutup tahun anggaran. (Yevi/F-R)


