SURABAYAONLINE.CO, Surabaya – Sektor jasa keuangan Jawa Timur selama ini tetap stabil, inklusif, dan kontributif. Hingga September 2026, intermediasi perbankan terus tumbuh dengan penyaluran kredit meningkat 4,74 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 6,24 persen.
“Stabilitas sektor jasa keuangan Jatim tetap terjaga. Ini menunjukkan industri keuangan, termasuk asuransi, masih mendapatkan kepercayaan masyarakat, khususnya pada sektor asuransi kesehatan,” ujar Plt. Kepala Otoritas Jasa keuangan (OJK) Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran Horas.
Hal ini diungkapkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11).
Selain menjaga stabilitas, OJK juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hingga Oktober 2026, program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. Sementara kegiatan edukasi keuangan OJK tercatat sebanyak 1.178 kegiatan dengan 578 ribu peserta.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan serta dapat mengaksesnya secara aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jatim Ibrahim menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,47 persen. Kinerja tersebut ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 5,68 persen dan investasi yang tumbuh 8,69 persen.
“Momentum pertumbuhan ekonomi Jatim yang kuat ini harus terus dijaga. Stabilitas menjadi fondasi, sementara peningkatan produktivitas menjadi penggerak pertumbuhan yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif,” ujar Ibrahim.
Selanjutnya, kata Ibrahim, inflasi Jatim pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional sebesar 3,23 persen. Namun, sejumlah risiko menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) perlu diwaspadai. Terutama peningkatan permintaan, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Nataru,” pungkasnya.
Di sisi lain, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Jatim menempati posisi ketiga nasional dengan 99.347 laporan penipuan. Surabaya menjadi daerah dengan laporan terbanyak, yakni 21.051 laporan. Kemudian, disusul Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik.
Sementara itu, Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Sipasti) mencatat 4.539 pengaduan aktivitas keuangan ilegal di Jatim selama Januari-September 2026. Pengaduan itu meliputi pinjaman daring ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal.(*)


