Oleh : Tri Prakoso, SH.,M.HP (WKU Bidang Migas Kadin Jatim)
SURABAYAONLINE.CO – Dialog Aspirasi dengan tema : Ketahanan Energi, Siapkah Indonesia Lepas dari Fosil ?” yang diselenggarakan oleh Radio Indonesia Surabaya pada Tanggal 16 November 2026 mengajukan pertanyaan sederhana yang menyimpan persoalan besar. Pertanyaan itu tidak hanya menanyakan mengapa potensi energi terbarukan yang melimpah belum mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mengisyaratkan bahwa negara belum berhasil membangun kedaulatan energi yang berkeadilan.
Artikel ini berargumen bahwa lambatnya transisi energi Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan potensi, teknologi, atau sumber daya manusia. Lambatnya transisi merupakan produk hegemoni fosilisme, yaitu cara pandang yang telah lama tertanam dalam cara negara mendefinisikan ketahanan energi, mengalokasikan anggaran, menyusun perencanaan, dan mengelola kelembagaan. Tanpa membongkar akar ideologis tersebut, retorika transisi hanya akan menjadi lapisan kosmetik di atas struktur energi yang kian terkunci pada batu bara, minyak, dan gas.
Paradoks di Balik Angka
Data yang tersedia cukup untuk memperlihatkan paradoks tersebut. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 GW, dengan potensi surya saja mencapai 3.294 GW. Potensi sebesar itu kontras dengan realisasi di lapangan. Pada 2025, kapasitas terpasang energi terbarukan baru sekitar 15.630 MW, sementara bauran energi terbarukan pada 2026 berada di kisaran 17,3–17,89 persen. Di sisi lain, kapasitas pembangkit nasional masih didominasi PLTU batu bara dengan porsi sekitar 53 persen.
Angka-angka tersebut tidak netral. Angka mencerminkan pilihan politik yang secara konsisten mempertahankan rezim energi lama. Potensi raksasa yang belum dimanfaatkan secara optimal bukanlah kegagalan alam, melainkan kegagalan kebijakan yang kemudian dibungkus dengan narasi teknis agar tampak tak terhindarkan.
Mengapa Analisis Ideologis Diperlukan
Kebijakan energi kerap disajikan sebagai arena steril, tempat para ahli menghitung biaya dan manfaat secara objektif. Namun, di balik dokumen perencanaan dan skema subsidi, terdapat asumsi mendasar tentang siapa yang berhak atas energi, bagaimana pembangunan dibiayai, dan siapa yang menanggung risiko transisi. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang bersifat ideologis dan karena itu tidak cukup dijawab dengan perhitungan teknis semata.
Fosilisme sebagai ideologi bekerja melalui tiga mekanisme yang saling memperkuat. Pertama, naturalisasi: ketergantungan pada fosil diperlakukan sebagai kondisi yang wajar dan tidak dapat dihindari, sementara transisi dipersepsikan sebagai proyek jangka panjang yang sarat risiko dan biaya. Kedua, institusionalisasi: logika fosil tertanam dalam dokumen perencanaan, alokasi anggaran, insentif fiskal, dan kebiasaan birokrasi. Ketiga, depolitisasi: persoalan transisi direduksi menjadi soal teknis, seperti keterbatasan infrastruktur, negosiasi harga, atau kesiapan jaringan listrik. Akibatnya, ruang debat publik tentang pilihan ideologis di baliknya ikut tertutup.
Ketiga mekanisme ini menjelaskan mengapa negara dapat berbicara lantang tentang transisi energi sambil terus menopang kelangsungan industri fosil.
Subsidi sebagai Pengakuan Keberpihakan
Bukti paling nyata dari hegemoni fosilisme terlihat pada alokasi fiskal. Pada 2026, anggaran subsidi dan kompensasi energi fosil dinaikkan dari Rp338 triliun menjadi Rp500 triliun. Nilai ini jauh melampaui alokasi untuk pengembangan energi terbarukan.
Subsidi semacam ini tidak hanya menciptakan distorsi harga yang membuat energi terbarukan tampak kurang kompetitif. Ia juga memperkuat ketergantungan struktural pada sistem energi lama, karena setiap rupiah yang mengalir ke fosil adalah rupiah yang tidak tersedia bagi alternatif. Dalam bahasa ideologis, negara secara aktif menopang kelangsungan fosilisme sambil berbicara tentang perubahan.
Kondisi ini tidak dapat disebut sekadar inkonsistensi kebijakan. Ia merupakan bentuk keberpihakan yang disamarkan oleh bahasa anggaran yang tampak netral. Ketika publik diminta memahami transisi sebagai proses bertahap, yang terjadi sesungguhnya adalah tahapan yang dirancang untuk memperlambat perubahan dan melindungi kepentingan yang sudah mapan.
Empat Titik Kelemahan Kebijakan
Setidaknya terdapat empat titik kelemahan kebijakan negara yang dapat ditelusuri.
Pertama, inkonsistensi antara retorika dan alokasi. Pemerintahan Prabowo telah menyampaikan komitmen yang ambisius, termasuk rencana menghentikan PLTU batu bara dalam 15 tahun dan target pembangunan 100 GW PLTS. Namun, komitmen tersebut tidak diikuti konsistensi fiskal. Subsidi fosil yang membengkak justru mengunci lintasan energi nasional pada jalur lama. Target energi terbarukan memang dirumuskan secara terukur, tetapi mekanisme penegakan dan jaminan keadilan belum diperkuat. Dalam kerangka ideologis, retorika transisi tampak berfungsi sebagai sumber legitimasi, bukan sebagai komitmen yang dijalankan.
Kedua, distorsi perencanaan. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas 69,5 GW, dengan 76 persen atau sekitar 42,6 GW dialokasikan untuk energi terbarukan. Meski demikian, analisis CREA menunjukkan bahwa RUPTL tersebut justru menurunkan ambisi jangka pendek energi terbarukan untuk 2030 dari 20,9 GW menjadi 18,6 GW. Visi Presiden untuk menghapus fosil pada 2040 pun tidak tercermin dalam dokumen perencanaan. Selain itu, keterlambatan commercial operation date (COD) yang terakumulasi hingga 8 GW disebut berakar pada hambatan regulasi dan negosiasi harga. Distorsi semacam ini tidak dapat dianggap kecelakaan administratif. Ia menandakan bahwa kekuasaan fosil masih dominan dalam pengambilan keputusan. Dokumen perencanaan pada hakikatnya adalah dokumen politik, sehingga setiap pergeseran angka di dalamnya mencerminkan negosiasi ulang kekuasaan antarakator.
Ketiga, lemahnya penegakan dan koordinasi kelembagaan. Kajian DPR RI menemukan lemahnya koordinasi kebijakan, pengawasan parlemen yang belum kuat, regulasi yang tidak selaras, dan besarnya pengaruh kepentingan energi fosil sebagai kendala utama. Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menyoroti bahwa dominasi energi fosil masih berlangsung dengan pengecualian yang tidak terukur. Belum ada rencana yang jelas untuk menghentikan batu bara, terutama pada captive power yang tumbuh pesat. Lebih problematis lagi, PLN diberi peran utama dalam menilai kandidat pensiun dini PLTU. Pengaturan ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata, sebab perusahaan yang memiliki aset fosil justru menilai nasib asetnya sendiri.
Dalam situasi seperti ini, negara tidak hanya lemah dalam penegakan, tetapi juga kehilangan netralitas. Kebijakan transisi berubah menjadi negosiasi internal yang minim transparansi. Publik tidak memiliki cara untuk memastikan apakah keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan nasional atau kepentingan korporasi.
Keempat, ketidakadilan transisi. IESR mencatat bahwa jaminan keadilan bagi masyarakat, pekerja, dan daerah terdampak belum memiliki kepastian operasional yang setara. Kebijakan yang berjalan cenderung membatasi keterlibatan publik dan kurang terbuka. Dalam kerangka ideologis, transisi yang dicanangkan tampak bukan dikendalikan oleh prinsip keadilan, melainkan dikelola untuk menjaga stabilitas rezim fosil. Keadilan dijadikan bahasa retorik, tetapi belum menjadi prinsip operasional.
Pekerja tambang, petani yang lahannya terdampak, dan warga sekitar PLTU belum memperoleh kepastian mengenai masa depan mereka. Mereka diminta menjadi bagian dari transisi, tetapi tidak diberi hak untuk ikut menentukan arahnya. Di sinilah tampak paradoks demokrasi energi: negara berbicara tentang partisipasi, sementara praktiknya tetap elitis dan teknokratis.
Menuju Transisi yang Tidak Semu
Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan. Seruan untuk mempercepat transisi tidaklah cukup. Percepatan tanpa pembongkaran akar ideologis hanya akan menghasilkan transisi yang semu. Setidaknya ada empat rekomendasi yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, realokasi subsidi fosil secara bertahap namun terikat. Subsidi fosil sebesar Rp500 triliun merupakan sumber daya fiskal yang sangat besar. Pemerintah perlu menyusun peta jalan realokasi yang mengalihkan sebagian subsidi tersebut menjadi insentif energi terbarukan, misalnya tarif feed-in yang kompetitif, hibah investasi, dan dukungan pembiayaan risiko. Reformasi harga energi juga harus dilakukan secara progresif dan terukur agar kelompok rentan tetap terlindungi, bukan dengan mempertahankan harga fosil yang murah secara artifisial. Realokasi ini perlu diikat dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak sekadar menjadi janji politik tahunan. Tanpa ikatan hukum, setiap pergantian kekuasaan berpotensi mengembalikan subsidi fosil ke posisi semula.
Kedua, reformasi perencanaan dan penegakan phase-out. RUPTL perlu direvisi agar mencerminkan komitmen phase-out yang konkret, termasuk target penghentian PLTU yang mengikat secara hukum dan tidak hanya bersifat sukarela. Mekanisme pengawasan independen yang melibatkan parlemen, masyarakat sipil, dan akademisi diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan terhadap captive power dan izin baru batu bara perlu diperketat. Konflik kepentingan dalam penilaian pensiun dini PLTU juga harus dihapus dengan memisahkan fungsi penilaian dari kepentingan korporasi. Jika negara serius, phase-out harus menjadi kebijakan negara, bukan kebijakan perusahaan.
Ketiga, desentralisasi dan partisipasi publik. Transisi energi tidak akan berhasil bila hanya dirancang dari Jakarta. Pemerintah daerah perlu diberi mandat dan sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus dijamin, termasuk akses terhadap data emisi dan dampak kesehatan. Transisi yang berkeadilan mensyaratkan konsultasi yang bermakna dengan pekerja dan komunitas terdampak. Partisipasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas mendengarkan aspirasi. Ia harus memberi ruang nyata bagi masyarakat untuk memengaruhi keputusan, termasuk keputusan tentang lokasi proyek, bentuk teknologi, dan pembagian manfaat.
Keempat, penguatan tata kelola dan integrasi kebijakan. Diperlukan regulasi lintas sektor yang mengikat untuk menyelaraskan kebijakan energi, lingkungan, dan fiskal. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional perlu dioperasionalkan melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2026–2035 yang ambisius sekaligus terukur. Koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan PLN perlu diperkuat, didukung satuan tugas transisi energi dengan kewenangan yang jelas dan akuntabel. Integrasi kebijakan tidak cukup diwujudkan melalui rapat lintas kementerian. Yang dibutuhkan adalah satu kerangka tujuan bersama yang tidak dapat dinegosiasikan oleh kepentingan sektoral. Selama energi masih diperlakukan sebagai urusan sektoral, transisi akan terus menjadi korban tarik-menarik kepentingan.
Penutup: Antara Kemampuan dan Pilihan
Jika seluruh rekomendasi tersebut dijalankan, apakah Indonesia dapat lepas dari fosil? Jawabannya bergantung pada sejauh mana negara berani membongkar ideologi fosilisme yang selama ini menjadi fondasi kebijakan energi. Tanpa keberanian ideologis, reformasi teknis akan selalu berhenti di permukaan. Subsidi bisa dialihkan dan RUPTL bisa direvisi, tetapi selama cara berpikir tentang energi masih didominasi logika fosil, perubahan tersebut akan rapuh.
Fosilisme bukan semata kepentingan ekonomi. Ia adalah cara pandang yang menganggap energi murah dan melimpah sebagai hak, tanpa menghitung biaya ekologis dan sosialnya. Ideologi inilah yang membuat negara lebih mudah mensubsidi pencemaran ketimbang mendukung keberlanjutan.
Persoalan yang diangkat dalam tulisan “Ketahanan Energi, Siapkah Indonesia Lepas dari Fosil?” memang nyata, tetapi jawabannya tidak dapat ditemukan dalam optimisme teknokratis semata. Analisis ideologis menunjukkan bahwa fosilisme telah menjadi hegemoni yang membentuk kebijakan negara melalui subsidi, perencanaan yang terdistorsi, dan kelembagaan yang kurang akuntabel. Kelemahan kebijakan negara, dengan demikian, bukan terletak pada kurangnya potensi atau teknologi, melainkan pada belum adanya keberpihakan yang tegas terhadap transisi yang berkeadilan.
Oleh karena itu, tugas utama bukan sekadar mempercepat transisi, melainkan membongkar akar ideologis yang membuat transisi berjalan lambat. Realokasi fiskal yang berani, reformasi perencanaan yang terikat hukum, penegakan phase-out, dan demokratisasi tata kelola energi merupakan langkah yang tidak dapat ditawar. Tanpa langkah-langkah itu, ketahanan energi akan terus menjadi nama lain dari ketahanan fosil. Selama ketahanan fosil dipertahankan, pertanyaan “siapkah Indonesia lepas dari fosil?” akan tetap menggantung. Penyebabnya bukan karena Indonesia tidak mampu, melainkan karena negara memilih untuk belum siap.


