Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Secara hitungan matematika sederhana, perbandingannya sangat tidak masuk akal: 280 juta jiwa rakyat di satu sisi, melawan hanya dua orang—seorang anak muda dan seorang tua—di sisi lain. Namun dalam panggung politik kita hari ini, dinamika yang mengitari dua nama tersebut sanggup menyita perhatian nasional, menguras energi publik, hingga membuat tata kelola bernegara yang seharusnya berjalan standar dan tertib menjadi serba canggung dan amburadul.
Logika awam tentu bertanya: Memangnya apa untungnya bagi 280 juta rakyat mengurusi atau memelihara dinamika dua orang ini? Jika ada manfaatnya, apa bentuk konkritnya? Dan jika tidak ada, kenapa tidak diabaikan saja?
Pertanyaan itu sangat masuk akal. Namun, jawaban atas absurditas ini terletak pada bagaimana sistem politik kita bekerja.
Dalam ilmu politik, kondisi ini kerap dijelaskan lewat Teori Elite dan fenomena Politik Boneka (Puppet Politics). Dalam sistem demokrasi yang berbiaya mahal, keputusan penting sering kali tidak ditentukan oleh suara mayoritas rakyat, melainkan oleh segelintir elite yang menguasai modal dan panggung.
Dua figur tersebut—si anak muda dan si orang tua—pada hakikatnya adalah produk dari mesin politik kekuasaan. Bagi para oligarki dan makelar politik, mereka berdua memiliki dua fungsi utama:
• Layak Jual (Electoral Viability): Figur tua membawa simbol kepemimpinan atau pengaruh lama, sementara figur muda dijual sebagai simbol penyegaran untuk menggaet pemilih generasi baru.
• Layak Bisnis (Profitable): Mereka menjadi pintu masuk bagi kelompok kepentingan untuk mengamankan aset, regulasi, dan keberlanjutan bisnis kekuasaan di masa depan.
Secara objektif, jika diukur dari perspektif tata kelola negara yang sehat (inclusive institutions), manfaat konkrit keberadaan dinamika ini bagi rakyat biasa hampir tidak ada. Justru sebaliknya, ketika hukum, aturan pemilu, dan etika bernegara harus dibongkar-pasang demi memberi jalan bagi segelintir orang, harga yang harus dibayar oleh 280 juta rakyat adalah rusaknya kepastian hukum dan kualitas demokrasi.
Lalu mengapa kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja?
Sebab, meskipun mereka hanya dua orang, kekuasaan dan keputusan yang mereka pegang berdampak langsung pada nasib 280 juta jiwa—mulai dari harga beras, pajak, pekerjaan, hingga hukum yang mengikat kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa sekadar acuh, karena politik kekuasaan selalu memaksa rakyat untuk menanggung akibat dari permainan yang tidak pernah rakyat minta.
Pada akhirnya, kesederhanaan masalah ini tersingkap: ini bukanlah tentang masa depan sebuah bangsa yang besar, melainkan tentang bagaimana sebuah negeri besar dipaksa berputar hanya untuk melayani syahwat kekuasaan segelintir elite.
“Di negeri yang panggungnya terlalu sempit, 280 juta penonton diwajibkan bertepuk tangan hanya untuk menyaksikan dua pemain drama yang lupa bahwa tiketnya dibayar pakai keringat rakyat.”
Pada akhirnya, tanpa pernah disadari, 280 juta rakyat negeri ini perlahan-lahan telah terjangkit Wabah Zombie Negeri Menara Gading. Fenomena ini membelah masyarakat menjadi dua kelompok utama:
Kelompok Zombie Survival: Mayoritas rakyat jelata yang bergerak bagai zombie tertatih-tatih. Mereka berjalan tanpa arah, menguras seluruh tenaga hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari, hingga tak punya lagi sisa energi untuk peduli pada kerusakan sistemik yang terjadi di sekelilingnya.
Kelompok Zombie Amplop: Sebagian lainnya bertransformasi menjadi bentuk yang lebih ganas. Mereka berburu amplop dan memburu jabatan, merelakan harga diri demi memperebutkan remah-remah kekuasaan, serta siap memangsa siapa saja yang berani menghalangi jalan mereka.
Melihat panggung politik yang kian konyol ini, Ibu Pertiwi hanya bisa meratap dalam diam: kok bisa negeri sebesar ini pasrah diacak-acak, sementara rakyatnya sibuk menjadi zombie?
