Oleh: KusBachrul, SH (Alumni GMNI Jember)
SURABAYAONLINE.CO – Ada yang terasa absurd sekaligus memalukan ketika sebuah organisasi mahasiswa yang dibesarkan oleh tradisi pemikiran Soekarno—Marhaenisme, demokrasi nasional, dan semboyan pejuang pemikir–pemikir pejuang—justru mempertontonkan kekerasan antarkader dalam forum internalnya sendiri.
Konferda GMNI Jawa Timur di Nganjuk, September 2026, seharusnya menjadi forum politik-intelektual. Tempat gagasan dipertentangkan. Tempat laporan kepemimpinan diuji. Tempat kader membicarakan masa depan organisasi. Tempat perbedaan diproses melalui tata tertib, argumentasi, dan musyawarah.
Tetapi yang muncul justru kericuhan. Sejumlah media memberitakan adanya korban luka, sengketa keabsahan peserta, dugaan intimidasi, dugaan politik uang, pengondisian suara, dan tudingan intervensi eksternal. Tuduhan terakhir tentu harus dibuktikan. Tidak boleh setiap dugaan langsung dinaikkan menjadi vonis. Tetapi satu hal sudah cukup untuk membuat kita berhenti dan bertanya: ketika sebuah organisasi intelektual menyelesaikan perbedaan melalui kekerasan, apa sebenarnya yang sedang diproduksi oleh kaderisasinya?
Kader? Atau petarung? Pemimpin? Atau broker kecil? Intelektual? Atau sekadar manusia yang belajar bahwa kemenangan lebih penting daripada kebenaran?
Itulah persoalannya. Bukan siapa yang menang dalam Konferda. Bukan siapa kandidat paling kuat. Bukan pula siapa yang paling banyak menguasai cabang. Masalahnya lebih dalam: ketika batu lebih cepat bekerja daripada pikiran, berarti ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh organisasi.
Jas Merah dan Mentalitas Preman
GMNI dibangun bukan sebagai organisasi tinju. Ia bukan geng. Ia bukan paguyuban loyalis. Ia bukan perusahaan suara. Ia lahir sebagai organisasi ideologis. Karena itu setiap tindakan kekerasan antarkader bukan hanya pelanggaran disiplin. Ia adalah penghinaan terhadap identitas organisasi sendiri.
Yang ironis, kekerasan seperti ini sering dibungkus dengan jargon militansi. Padahal militansi tidak sama dengan brutalitas. Orang yang mudah memukul bukan otomatis militan. Orang yang berteriak paling keras bukan otomatis ideologis. Orang yang paling banyak membawa massa bukan otomatis paling Marhaenis. Justru ukuran pertama seorang kader ideologis adalah kemampuan menguasai diri.
Bung Karno mengajarkan revolusi, tetapi revolusi yang ia maksud selalu punya arah: pembebasan manusia. Marhaenisme lahir dari keberpihakan kepada kaum tertindas. Maka sangat ganjil bila kader yang mengaku Marhaenis justru memakai metode penindasan terhadap sesama kader.
Di sinilah kontradiksi itu telanjang. Berbicara pembebasan, bertindak dominatif. Berbicara demokrasi, membungkam perbedaan. Berbicara intelektualitas, memakai kekerasan. Kalau ini dianggap normal, organisasi sedang bergerak dari Marhaenisme ke premanisme.
Steriliteit dalam Bentuk Paling Kasar
Bung Karno pernah menyerukan: “Lenyapkan steriliteit dalam gerakan mahasiswa.” Kata steriliteit sering dipahami terlalu lunak. Seolah yang dimaksud hanya organisasi yang pasif, tidak aktif, atau kurang turun ke rakyat.
Padahal kemandulan gerakan bisa jauh lebih berbahaya. Organisasi bisa sangat ramai tetapi steril. Banyak konferensi. Banyak spanduk. Banyak kader. Banyak senior. Banyak akses. Tetapi sedikit pemikiran.
Sterilitas paling parah terjadi ketika aktivitas organisasi tidak lagi menghasilkan kedewasaan politik. Ketika kaderisasi hanya melatih mobilisasi. Ketika sekolah ideologi hanya ritual. Ketika nama Soekarno dihafal tetapi cara berpikirnya tidak dipakai. Ketika Marhaenisme jadi identitas, bukan metode analisis. Dan ketika konflik diselesaikan secara fisik, kita sedang melihat steriliteit dalam bentuk paling telanjang: organisasi masih memiliki tubuh, tetapi kehilangan pikiran.
Apa yang Sebenarnya Diperebutkan?
Pertanyaan berikutnya harus lebih jujur: mengapa kursi organisasi mahasiswa bisa diperebutkan sedemikian keras?
Jika hanya soal pengabdian, seharusnya orang tidak perlu berdarah-darah. Jika hanya soal tanggung jawab, seharusnya kekalahan tidak dianggap bencana. Jika hanya soal ideologi, seharusnya argumen cukup menjadi alat utama.
Tetapi kita tahu realitas organisasi mahasiswa hari ini lebih rumit. Jabatan organisasi punya nilai politik. Ia memberi akses. Akses ke senior. Akses ke pejabat. Akses ke jaringan partai. Akses ke proyek. Akses ke legitimasi. Akses ke masa depan karier.
Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana modal simbolik dapat dikonversi menjadi modal sosial dan politik. Jabatan organisasi adalah modal simbolik. Dari sana lahir jaringan. Dari jaringan lahir akses. Dari akses lahir peluang.
Di sinilah posisi organisasi berubah makna. Dari amanah menjadi aset. Dari pengabdian menjadi investasi. Dari proses kaderisasi menjadi pasar kekuasaan. Kalau sudah begitu, cabang tidak lagi dilihat sebagai komunitas ideologis. Cabang jadi suara. Kader jadi angka. Konferda jadi bursa. Dan ideologi hanya dipakai sebagai dekorasi.
Jika Politik Uang Benar, Maka yang Dijual Bukan Suara, tapi Marwah
Dugaan politik uang yang muncul dalam sejumlah pemberitaan tetap harus dibuktikan. Tetapi kalau kelak terbukti, problemnya jauh lebih serius daripada nominal.
Politik uang dalam organisasi mahasiswa adalah bentuk paling telanjang dari penghancuran kader. Marhaenisme mendidik manusia merdeka. Politik uang membeli keputusan. Marhaenisme membentuk subjek. Politik uang menjadikan manusia objek. Marhaenisme mengajarkan kesadaran. Politik uang mengubah kesadaran menjadi komoditas.
Jika satu cabang bisa diberi harga, maka kedaulatan organisasi sedang diperdagangkan. Dan jika kedaulatan bisa dibeli, maka ideologi tinggal label. Dalam situasi seperti itu, jangan lagi bicara tentang kaderisasi. Yang terjadi adalah transaksi.
Narsisme Faksi: Ketika Perbedaan Kecil Menjadi Jurang Pemusnah
Sigmund Freud pernah memperkenalkan konsep narcissism of minor differences: kelompok yang sangat mirip justru bisa bermusuhan keras karena perbedaan kecil diperbesar untuk menjaga identitas.
Dalam organisasi mahasiswa, gejalanya mudah terlihat. Sama-sama memakai simbol yang sama. Sama-sama menyebut Bung Karno. Sama-sama berbicara Marhaenisme. Sama-sama menyanyikan lagu perjuangan. Tetapi karena harus dibedakan antara “kami” dan “mereka”, perbedaan kecil dibesarkan.
Lalu muncul bahasa: “kader asli,” “kader titipan,” “ideologis,” “pragmatis,” “murni,” “intervensi.” Bahasa itu perlahan mengubah sesama kader menjadi musuh internal. Begitu seseorang berhenti melihat lawan sebagai kawan berbeda pendapat, kekerasan menjadi lebih mudah dibenarkan. Inilah awal tribalitas.
Dari GMNI ke Faksi: Fragmentasi Identitas Kolektif
Organisasi yang sehat punya identitas kolektif besar. Namanya GMNI. Tetapi organisasi yang sakit mengalami fragmentasi identitas. Yang utama bukan lagi GMNI. Yang utama faksi.
Bukan lagi: “yang penting organisasi selamat.” Melainkan: “yang penting calon kami menang.” Di situlah Ambeg Parama-Arta Bung Karno kehilangan makna. Yang utama seharusnya organisasi. Yang sekunder kandidat. Tetapi faksionalisme membaliknya. Kandidat jadi utama. GMNI jadi alat. Ini bukan sekadar salah strategi. Ini kegagalan ideologis.
Machtsvorming Tanpa Character Building
Bung Karno memahami politik sebagai machtsvorming: pembentukan kekuatan. Tetapi kekuatan tanpa karakter akan melahirkan dominasi. Karena itu machtsvorming harus berjalan bersama nation and character building.
Organisasi boleh membangun jaringan. Boleh membangun basis. Boleh membangun pengaruh. Boleh melahirkan politisi. Tetapi sebelum kader ingin menguasai negara, ia harus belajar menguasai dirinya sendiri. Orang yang tak mampu menerima kekalahan belum matang menjadi pemimpin. Orang yang tak mampu mengendalikan emosi belum siap mengendalikan organisasi. Orang yang harus memukul agar didengar tidak punya cukup argumen. Orang yang membeli loyalitas tidak paham arti kader.
Nganjuk seharusnya menjadi cermin. Dan cermin itu tidak boleh dipecahkan hanya karena wajah yang terlihat di dalamnya tidak menyenangkan.
1965 dan Putusnya Tradisi Pemikiran
Masalah ini tidak lahir kemarin. Suko Sudarso pernah berbicara tentang “putusnya pabrik kepemimpinan” pasca-1965. Generasi Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka lahir dari iklim pertarungan gagasan. Mereka membaca. Mereka menulis. Mereka berdebat. Mereka berbeda keras. Tetapi pertempuran utamanya adalah pikiran.
Pasca-1965, banyak tradisi intelektual kritis diputus. Sebagian buku dilarang. Kampus didepolitisasi. NKK/BKK kemudian mempersempit ruang politik mahasiswa. Ketika Reformasi datang, kebebasan kembali. Tetapi kebiasaan berpikir tidak otomatis pulih. Politik kembali. Pemikiran tertinggal.
Akibatnya, banyak organisasi mahasiswa mendapatkan ruang kompetisi, tetapi tidak selalu memiliki tradisi intelektual yang cukup kuat untuk mengelola kompetisi itu. Ketika ideologi lemah, jaringan mengambil alih. Ketika gagasan lemah, patron mengambil alih. Ketika argumen lemah, fisik mengambil alih. Itulah rantai kemunduran.
Reformasi Membuka Politik, Pasar Membuka Pintu Transaksi
Pasca-Reformasi, politik Indonesia menjadi makin mahal. Pilkada langsung. Pemilu terbuka. Persaingan personal. Kebutuhan logistik besar. Partai membutuhkan basis. Politisi membutuhkan jaringan. Organisasi mahasiswa menjadi salah satu sumber kader dan legitimasi.
Tidak ada yang salah kalau alumni GMNI masuk partai. Bahkan seharusnya kader ideologis masuk ruang kekuasaan. Masalah muncul ketika arah hubungan dibalik. Yang benar: GMNI mengirim kader ke politik. Yang berbahaya: politik masuk ke GMNI untuk menentukan siapa kader dan siapa pemimpin.
Kalau organisasi mulai dikendalikan kepentingan luar, itu bukan lagi sinergi. Itu kolonisasi. Dan kolonisasi paling berbahaya adalah ketika organisasi merasa tetap merdeka padahal keputusannya sudah tidak lagi sepenuhnya lahir dari kadernya sendiri.
Rahman Tolleng: Musuh Itu Bernama Ambisi
Rahman Tolleng pernah mengatakan bahwa musuh terbesar bukan selalu berada di luar. Kadang ia ada dalam diri. Ambisi. Nafsu kuasa. Pragmatisme. Itu relevan sekali.
Kita mudah menuduh orang lain haus jabatan. Tetapi sulit menerima kekalahan. Mudah menyebut pihak lain pragmatis. Tetapi membenarkan pragmatisme kelompok sendiri sebagai strategi. Mudah bicara kemurnian. Tetapi memakai cara yang kotor.
Psikoanalisis menyebutnya projection: keburukan diri dipindahkan ke orang lain. Organisasi yang sehat harus punya tradisi kritik-diri. Bukan kritik-diri yang jadi formalitas. Tapi kritik-diri yang benar-benar menyakitkan. Karena tanpa itu, semua orang merasa dirinya ideologis dan lawannya pragmatis. Semua orang merasa dirinya korban dan lawannya penjahat. Dan perang tak pernah selesai.
Anti-Intelektualisme Berjas Merah
Mahasiswa punya legitimasi moral bukan karena mereka punya massa. Bukan karena mereka bisa memenuhi jalan. Bukan karena mereka bisa memukul. Legitimasi mahasiswa lahir karena masyarakat percaya mereka punya nalar, keberanian, dan jarak dari kepentingan kekuasaan.
Begitu mahasiswa memakai kekerasan untuk menang, legitimasi itu runtuh. Lebih parah lagi bagi organisasi yang mengaku ideologis. Bagaimana mau bicara demokrasi nasional kalau demokrasi internal saja tak sanggup dijaga? Bagaimana mau bicara membela Marhaen kalau sesama kader saja tidak aman? Bagaimana mau mengecam premanisme politik kalau gaya preman tumbuh di rumah sendiri?
Ini bukan masalah citra. Ini masalah identitas.
Jangan Bungkus dengan Kata “Dinamika”
Salah satu penyakit organisasi adalah kecenderungan menyebut semua konflik sebagai dinamika. Pemukulan: dinamika. Intimidasi: dinamika. Perebutan forum: dinamika. Manipulasi peserta: dinamika.
Tidak. Ada hal yang harus disebut dengan nama yang benar. Pemukulan adalah kekerasan. Intimidasi adalah intimidasi. Politik uang, jika terbukti, adalah korupsi organisasi. Intervensi eksternal, jika terbukti, adalah penghancuran otonomi.
Bahasa yang jujur penting. Karena organisasi yang salah memberi nama pada penyakit tidak akan pernah sembuh.
Kekerasan Tidak Boleh Menjadi Anak Yatim
Jangan berhenti pada kata “oknum”. Kalau ada kekerasan, tentu ada tanggung jawab individual. Tetapi organisasi harus bertanya lebih jauh. Apa yang memungkinkan kekerasan itu terjadi? Apakah kultur intimidasi dibiarkan? Apakah senioritas dibangun lewat ketakutan? Apakah panitia gagal? Apakah pimpinan sidang gagal? Apakah ada pembiaran? Apakah norma antikekerasan benar-benar hidup?
Kekerasan tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh ketika organisasi belajar bahwa cara keras sering efektif dan jarang dihukum.
Buat Komisi Kebenaran Internal
Jika GMNI ingin menyelamatkan marwahnya, jangan selesaikan Nganjuk lewat balas dendam. Jangan jadikan media sosial arena perang. Jangan biarkan senior bermain perang proksi.
Bentuk tim pencari fakta independen. Buka dokumen. Periksa surat rekomendasi. Periksa video. Dengar saksi. Audit pembiayaan. Periksa dugaan intimidasi. Periksa dugaan politik uang. Berikan hak jawab. Publikasikan kesimpulan.
Kalau ada tindak pidana, biarkan proses hukum berjalan. Solidaritas organisasi tidak boleh berubah menjadi perlindungan terhadap kekerasan. Marhaenisme tidak memberi kekebalan hukum.
Yang Harus Direkonstruksi adalah Pabrik Kader
Masalah GMNI tidak selesai dengan mengganti ketua. Yang harus diperbaiki adalah pabrik kader. Sekolah ideologi harus hidup kembali. Etika kekuasaan harus diajarkan. Resolusi konflik harus masuk kaderisasi. Pembiayaan organisasi harus transparan. Konferensi harus bisa diaudit. Sanksi antikekerasan harus jelas.
Kader harus membaca Soekarno, bukan hanya mengutip. Membaca Marhaenisme, bukan hanya memakai simbol. Membaca ekonomi politik, geopolitik, demokrasi, sejarah, dan filsafat. Karena organisasi ideologis yang tidak melahirkan intelektual akan selalu berakhir menjadi mesin perebutan posisi.
Jangan Sampai Jas Merah Hanya Menutupi Mentalitas Preman
Pada akhirnya, Nganjuk adalah peringatan. Bukan hanya untuk DPD. Bukan hanya untuk satu cabang. Bukan hanya untuk satu kandidat. Tetapi untuk seluruh GMNI.
Yang pecah bukan cuma forum. Yang retak adalah kepercayaan bahwa organisasi ini masih bisa menyelesaikan perbedaan dengan pikiran. Tetapi justru karena itu, krisis ini harus dipakai sebagai titik balik.
GMNI tidak kekurangan simbol. Tidak kekurangan senior. Tidak kekurangan jaringan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk kembali menjadi organisasi intelektual.
Karena jika kader tidak bisa menundukkan ego, bagaimana mau membebaskan Marhaen? Jika tidak bisa menjaga demokrasi di ruang konferensi, bagaimana mau bicara demokrasi nasional? Jika batu lebih dipercaya daripada argumentasi, maka perjuangan sudah kehilangan arahnya.
Jas merah tidak boleh sekadar menjadi seragam. Ia harus menjadi pengingat sejarah. Bahwa organisasi ini lahir dari pikiran. Bahwa kekuatannya seharusnya terletak pada ide. Bahwa militansinya harus lahir dari keberanian moral. Dan bahwa seorang Marhaenis tidak menjadi kuat ketika ia bisa menjatuhkan kader lain dengan tangan. Ia menjadi kuat ketika ia mampu membuat rakyat berdiri dengan pikirannya.
Kalau tidak, kita harus berani bertanya lebih keras: apakah yang sedang kita rawat masih gerakan mahasiswa nasionalis Indonesia? Atau hanya politik batu yang kebetulan memakai jas merah?
