Oleh: Hadipras
SURABAYAONLINE.CO – Ada yang ganjil dan getir ketika membaca berita keracunan makanan dalam program nasional. Dan yang terkini ada berita ratusan santri bertumbangan di rumah sakit hanya karena menyantap jatah makan berlabel “gizi”. Di atas kertas, program ini berniat mulia: membangun generasi unggul, memperbaiki gizi anak bangsa, dan memutar roda ekonomi bawah. Namun di atas piring seng di lapangan, yang tersaji justru potongan cerita tentang kepatuhan yang alpa, kelalaian yang dipelihara, dan penderitaan anak-anak yang tak tahu apa-apa.
Secara teknis, mengelola rantai pasok makanan matang bukanlah ilmu roket yang canggih dan sulit. Setiap praktisi manajemen dapur memahami betul aturan main paling dasar: batas waktu dari wajan ke mulut tak boleh melampaui beberapa jam, kebersihan air adalah mutlak, dan pengujian sampel sebelum disajikan adalah benteng pertahanan terakhir. Prosedur Operasional Standar (SOP) ini diajarkan di kursus memasak paling sederhana sekalipun. Lantas, mengapa di bawah naungan program beranggaran jumbo, hal yang begitu mendasar justru berulang kali bobol?
Jawabannya jarang terletak pada ketidakmampuan teknis, melainkan pada kebusukan sistem tata kelola.
Ketika sebuah program nasional berskala raksasa dieksekusi tanpa desentralisasi wewenang yang tegas, pengawasan di tingkat tapak berubah menjadi formalitas yang mandul. Pemerintah daerah dan pihak sekolah atau pesantren—yang paling paham kondisi lapangan—hanya ditempatkan sebagai penerima di ujung rantai pasok. Mereka tak punya taji untuk menolak pasokan yang mencurigakan, tak dibekali instrumen pengujian cepat, dan tak diberi wewenang memutus rantai distribusi.
Lebih jauh dari sekadar urusan manajemen, ada aroma patronase yang menutupi kebersihan dapur. Ketika penunjukan penyedia jasa lebih didasari oleh kedekatan politis, relasi kroni, atau kuota “titipan” ketimbang sertifikasi higienitas dan kepabilitas riil, maka fungsi kontrol sosial otomatis tumpul. Katering bermasalah dipelihara, teguran diabaikan, dan sanksi menguap di balik kompromi meja makan. Di titik ini, keselamatan anak-anak kalah bersaing dengan pembagian kue margin keuntungan.
Sungguh ironis. Kita sedang berbicara tentang masa depan generasi, tetapi sistem yang dibangun justru mempertaruhkan kesehatan mereka pada ketidakpedulian yang terorganisir. Negara tak boleh terus-menerus bertindak seperti pemadam kebakaran yang baru sibuk mengangkut korban ketika ambulans sudah melolong-lolong di depan gerbang sekolah.
Jika transparansi pengadaan tidak segera dibuka ke publik, jika penunjukan vendor tidak dibersihkan dari praktik nepotisme, dan jika wewenang pengawasan ketat tidak dikembalikan ke tangan dinas teknis serta otoritas lokal, maka program gizi ini akan selalu menyisakan rasa getir. Dan yang paling malang dari semua ini adalah anak-anak kita: mereka yang diajarkan untuk bersyukur atas rezeki hari ini, tanpa pernah tahu bahwa di dalam piring mereka, keselamatan telah ditukar dengan kepongahan tata kelola.
