Oleh: Rizal Haqiqi (Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya)
DIALEKTIKA ISLAM NUSANTARA DAN DUKA POLITIK ZAMAN
SURABAYAONLINE.CO – LANGKAH Nahdlatul Ulama menembus gerbang abad keduanya bukan sekadar derap perjalanan kalender. Ia adalah sebaris takdir sejarah yang sarat dengan getaran spiritual dan kecemasan ekologis-politik. Sejak dibidani oleh para kiai sepuh pada tahun 1926 di Surabaya, pergerakan ini sejatinya tidak pernah dirancang murni sebagai korporasi organisasi modern yang dingin, melainkan sebagai ruang riyadhah kolektif—sebuah benteng kebudayaan tempat zikir dan politik berjalin kelindan tanpa saling menegasikan.
Namun, ketika zaman bergeser menuju era pasca-modernisme yang riuh, wajah jam’iyah dihadapkan pada godaan pragmatisme yang kian tak terkendali. Kekuasaan politik—yang dalam tradisi tasawuf klasik sering diumpamakan sebagai ular berbisa yang memesona—secara perlahan merembes ke dalam bilik-bilik suci tempat para ulama ber-istighotsah. Ketegangan antara tatanan struktural PBNU di Jakarta dengan kehangatan kultural kiai kampung di pelosok desa telah menciptakan luka-luka tak kasat mata. Jagat politik praksis kerap memaksa jam’iyah terseret ke dalam pertarungan faksionalisme, menjatuhkan kehormatan modal simbolik pesantren ke dalam kubangan perebutan pengaruh jangka pendek.
Dalam artikel-artikel sebelumnya—dari “Jalan Sunyi Gus Gudfan” hingga “Ketika Kekuasaan Ditaklukkan oleh Kesunyian”—kita telah menelusuri bagaimana polarisasi ini berakar pada pertarungan antara idealisme spiritual dan realisme politik, antara kemandirian moral dan ketergantungan struktural. Di sinilah letak krisis ontologis yang tengah diuji. Ketika batas antara pelayanan keumatan (khidmah al-ummah) dan hasrat akan kekuasaan (hubb al-riyasah) kian kabur, wacana mengenai kepemimpinan pemersatu menyeruak bukan sebagai slogan elektoral biasa, melainkan sebagai bentuk kerinduan spiritual warga nahdliyin.
Postur kepemimpinan di abad kedua menuntut hadirnya sosok penyembuh—figur yang tidak saja mahir dalam tata kelola kelembagaan dan jaringan ekonomi, tetapi juga memiliki kedalaman batin untuk menundukkan syahwat politik di bawah naungan kesadaran tauhid sosial. Wacana yang belakangan berembus mengenai kehadiran figur pemersatu seperti Gus Gudfan (H. Gudfan Arif Ghofur) harus dibaca dalam kerangka sufisme politik ini. Dalam lanskap sosio-religius NU, kepemimpinan tidak pernah hadir dari ruang hampa. Ia adalah buah dari dialektika antara keteladanan genealogis, kemandirian material, dan kerendahan hati spiritual.
MITOS KEKUASAAN DAN JEJAK KERENDAHAN HATI KH. ABDURRAHMAN WAHID
Untuk memahami hakikat sufisme politik dalam tubuh NU, kita tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang pemikiran dan keteladanan KH. Abdurrahman Wahid—Gus Dur. Bagi Gus Dur, politik bukanlah panggung untuk menumpuk keagungan diri, apalagi tempat mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Politik adalah manifestasi tertinggi dari kemanusiaan yang tergerak oleh keimanan. Dalam frasa yang sangat termasyhur, beliau mengingatkan kita bahwa tidak ada jabatan di dunia ini yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah atau perpecahan persaudaraan.
Pernyataan Gus Dur tersebut bukanlah retorika kosong, melainkan puncak dari pencapaian makrifat politik. Ketika beliau dilengserkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2001, Gus Dur menolak menggerakkan ratusan ribu massa nahdliyin yang sudah siap siaga di Jakarta. Beliau memilih melambaikan tangan dengan celana pendek dari teras Istana Negara, meninggalkan puncak kekuasaan formal dengan senyuman yang meluluhkan segala ketegangan. Dalam kacamata tasawuf, tindakan Gus Dur tersebut adalah demonstrasi nyata dari etika zuhud (keterlepasan hati dari duniawi) dan itsar (mendahulukan keselamatan orang lain di atas ego pribadi).
Dalam artikel “Garis Keberuntunganmu, Mewarisi Kebaikan Pendahulumu”, kita telah mengisahkan bagaimana pada malam Juli 2001, Gus Dur bertanya kepada KH. Abdul Ghofur—ayah Gus Gudfan—apakah ia harus bertahan atau keluar dari Istana. Dan Kiai Ghofur menjawab dengan singkat: “Ngalah saja.” Nasihat ini bukanlah nasihat tentang kekalahan; ia adalah nasihat tentang kemenangan yang lebih tinggi: kemenangan moral, kemenangan spiritual, kemenangan kemanusiaan. Gus Dur tidak kehilangan martabat ketika melangkah keluar dari Istana; beliau justru menemukan kembali martabatnya sebagai wali bangsa—pemimpin spiritual yang dihormati bahkan setelah jabatan formalnya dicabut.
Gus Dur membedah kekuasaan hingga ke akar-akarnya. Beliau mendekonstruksi mitos bahwa kepemimpinan adalah soal dominasi dan penaklukan. Sebaliknya, kepemimpinan dalam pandangan Gus Dur adalah upaya terus-menerus untuk membebaskan mereka yang tertindas, memuliakan manusia tanpa memandang latar belakang agamanya, dan menjaga tradisi lokal agar tidak tergerus oleh hegemoni luar melalui konsep Pribumisasi Islam.
Ketika PBNU melangkah di abad kedua, warisan pemikiran dan etika politik Gus Dur ini menjadi kompas moral yang kian krusial. Kepemimpinan yang dibutuhkan NU abad kedua bukanlah kepemimpinan yang silau oleh kilatan panggung politik Jakarta, melainkan kepemimpinan yang bersedia menundukkan kepala di hadapan para kiai sepuh dan mau mengusap keringat warga nahdliyin di garis terdepan. Sembilan Nilai Utama Gus Dur—mulai dari ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, hingga kesederhanaan dan kesatriaan—adalah pilar-pilar yang harus ditanamkan ke dalam sanubari siapa pun yang mengemban amanah di PBNU.
PERANGKAPAN SYAHWAT POLITIK DAN PENYEMBUHAN KOLEKTIF
Secara psikologis dan spiritual, konflik internal yang berkali-kali menerpa organisasi besar seperti NU sejatinya bersumber dari pertarungan di dalam diri manusia itu sendiri. Dalam terminologi tasawuf, penyakit-penyakit hati seperti ujub (merasa diri paling benar), takabbur (sombong), dan riya’ (pamer pengaruh) dengan mudah bertransformasi menjadi friksi faksional ketika berhadapan dengan instrumen kekuasaan. Politik, jika tidak dialasi oleh laku riyadhah yang kuat, akan menjadi ladang pembantaian bagi etika.
Dalam kerangka psikoanalisis Freudian yang telah kita gunakan dalam kajian-kajian sebelumnya, dinamika ini dapat dibaca sebagai pertarungan antara Id politik—dorongan instingtif untuk menguasai, menyingkirkan lawan, dan mengeruk keuntungan personal—dengan Superego moral organisasi—nilai-nilai luhur yang diwariskan para muassis. Ketika Id politik mendominasi, jam’iyah akan kehilangan marwahnya sebagai pengayom umat. Muktamar demi muktamar atau konfrontasi antar-faksi yang diwarnai ketegangan tinggi adalah cerminan dari terganggunya keseimbangan jiwa kolektif warga nahdliyin. Ada duka emosional yang tertimbun di akar rumput ketika melihat para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru terjebak dalam aksi tuduh dan saling sikut.
Di tengah situasi yang mengancam keutuhan tersebut, jiwa kolektif komunitas senantiasa merindukan hadirnya sosok arketip Sang Pemersatu. Dalam psikologi analitis Jungian, dorongan ini muncul secara tidak sadar sebagai mekanisme pertahanan diri kolektif untuk menyembuhkan luka-luka traumatik masa lalu. Komunitas membutuhkan pimpinan yang tidak bertindak sebagai pihak yang berkonflik, melainkan sebagai penengah yang tenang dan teduh—sosok yang mampu memuaskan dahaga simbolik warga akan rasa aman, keadilan, dan ketertiban.
Penyembuhan kolektif ini tidak bisa dicapai hanya dengan menyusun regulasi teknokratis atau kesepakatan politik di atas kertas bermaterai. Penyembuhan membutuhkan pendekatan sufistik yang menyentuh kedalaman rasa (dzawq). Pemimpin pemersatu harus memiliki ketulusan niat untuk merangkul semua elemen yang terpisah, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, serta menunjukkan sikap tawadhu’ yang tulus. Hanya dengan kepemimpinan yang dingin dan lepas dari kepentingan pribadi inilah, api prasangka dan pertikaian internal dapat dipadamkan secara permanen.
Dalam konteks inilah penolakan Gus Gudfan untuk dicalonkan—sebagaimana telah kita kaji dalam “Sasmita Penolakan dan Rahasia Trah Para Pendiri”—menemukan maknanya yang paling dalam. Penolakan itu adalah obat bagi duka kolektif. Ia bukan sekadar strategi politik; ia adalah terapi ruhani yang mengingatkan seluruh warga NU bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari syahwat, melainkan dari taslim—kepasrahan total kepada kehendak Ilahi.
ETIKA FUTUWAH DAN DIALEKTIKA SIFAT ILAHI
Dalam khazanah tasawuf klasik, para muallif seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami menekankan sebuah ajaran etika sosial yang sangat agung, yakni Futuwah. Secara harfiah, futuwah bermakna kesatriaan spiritual. Ia adalah sebuah kedudukan jiwa di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan senantiasa memikirkan keselamatan, kenyamanan, dan kemaslahatan orang lain. Seorang fata (kesatria sufistik) adalah orang yang membendung amarahnya saat berkuasa, memberi saat ia kekurangan, dan memaafkan saat ia memiliki kemampuan untuk membalas.
Jika etika futuwah ini ditransformasikan ke dalam ruang kepemimpinan PBNU abad kedua, ia akan melahirkan tata kelola organisasi yang sepenuhnya bersih dari hasrat dominasi. Pemimpin yang berjiwa futuwah tidak akan menjadikan jabatan struktural sebagai panggung pencitraan atau batu loncatan karier politik, melainkan sebagai tempat pengorbanan yang sunyi. Setiap kebijakan yang ia ambil—mulai dari pengelolaan anggaran hingga keputusan politik kebangsaan—akan selalu ditimbang dengan pertanyaan mendasar: “Apakah keputusan ini mendatangkan maslahat bagi para kiai kampung dan santri di akar rumput, ataukah ini hanya memuaskan ambisi elite semata?”
Di samping etika futuwah, seorang pemimpin pemersatu juga dituntut untuk mampu memadukan dua dimensi Sifat Ilahi dalam tindakan manajerialnya: sifat Jalal (Keperkasaan dan Ketegasan) serta sifat Jamal (Keindahan dan Kelembutan). Kepemimpinan yang murni berakar pada sifat Jalal tanpa diimbangi Jamal akan cenderung menjelmakan organisasi yang kaku, otoriter, dan berjarak dari hangatnya tradisi lesehan pesantren. Sebaliknya, kepemimpinan yang hanya mengandalkan Jamal tanpa keberanian Jalal akan menghasilkan tata kelola yang rapuh, tidak tertib, dan mudah diintervensi oleh kekuatan oligarki dari luar.
Dalam artikel “Gus Gudfan dan Cermin Abad Kedua”, kita telah menyinggung bagaimana keseimbangan Jalal-Jamal ini menjadi syarat mutlak bagi pemimpin NU. Gus Gudfan—yang oleh para kiai disebut “putune” (cucunya)—merepresentasikan titik temu dari dialektika ini. Sebagai pengelola keuangan dan tambang PBNU, ia harus tegas dalam menegakkan aturan, merapikan administrasi, dan menjaga akuntabilitas (Jalal). Tetapi sebagai dzurriyah Sunan Drajat dan Sunan Giri, ia juga harus lembut dalam sowan kepada para kiai, terbuka mendengar suara santri, dan penuh kasih kepada warga yang membutuhkan (Jamal). Keseimbangan inilah yang akan melahirkan kepemimpinan yang wibawa sekaligus dicintai.
KEMANDIRIAN MATERIAL SEBAGAI JANGKAR TAUHID SOSIAL
Sering kali timbul kekeliruan dalam memahami tasawuf, seolah-olah spiritualitas menuntut seseorang untuk membenci harta duniawi dan hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Padahal, para Sufi Agung seperti Syekh Ibn ‘Atha’illah as-Sakandari dalam Al-Hikam memberikan pengajaran yang jauh lebih mendalam: harta dan dunia tidak dilarang untuk dimiliki, selama dunia itu berada di genggaman tangan dan tidak merembes masuk ke dalam hati.
Dalam konteks perjuangan NU abad kedua, kemandirian ekonomi warga dan organisasi sejatinya adalah sebuah bentuk Tauhid Sosial. Sebuah organisasi keagamaan yang miskin dan terus-menerus tergantung pada belas kasihan donatur eksternal atau belas kasihan penguasa politik akan sangat rentan digadaikan akidahnya dan diintervensi independensinya. Ketika PBNU harus memohon-mohon bantuan finansial untuk sekadar membiayai kegiatan operasional atau muktamar, di situlah marwah dan kedaulatan spiritual jam’iyah berada dalam bahaya besar.
Dalam artikel “Dari Hasan Gipo ke Gus Gudfan: Saudagar-Santri untuk Abad Kedua NU”, kita telah menelusuri bagaimana arketipe saudagar-santri telah menjadi bagian dari sejarah NU sejak kelahirannya. Hasan Gipo, Ketua Umum Tanfidziyah pertama, adalah seorang pedagang keturunan Sunan Ampel yang mewakafkan kekayaannya untuk menopang logistik organisasi. Pola ini kini berulang: Gus Gudfan, sebagai Bendahara Umum PBNU, sedang menerjemahkan warisan itu ke dalam konteks abad kedua—mengelola tambang, menata aset, membangun badan usaha, dan memastikan bahwa kemandirian ekonomi menjadi benteng bagi independensi organisasi.
Gagasan pembaruan ekonomi yang diusung oleh figur-figur muda seperti Gus Gudfan harus diletakkan dalam kerangka sufisme politik ini. Posisi beliau sebagai Bendahara Umum PBNU yang berfokus pada penataan aset, transparansi keuangan, dan pembangunan kemandirian ekonomi warga bukan sekadar urusan teknis bisnis atau akuntansi keuangan yang dingin. Ia adalah sebuah ikhtiar spiritual untuk memerdekakan NU dari perbudakan ekonomi.
Kemandirian material yang dikelola secara transparan dan berkeadilan akan berfungsi sebagai jangkar pemersatu. Ketika PBNU memiliki dana abadi yang kuat dan sistem usaha yang mengakar hingga ke ranting-ranting desa, organisasi akan memiliki kemampuan nyata untuk membiayai pesantren-pesantren terpencil, mendirikan rumah sakit rakyat, serta memberikan beasiswa bagi anak-anak petani dan nelayan Nahdliyin. Ketika kebutuhan dasar warga terlayani oleh organisasinya sendiri, maka potensi gesekan dan keterbelahan akibat umpan-umpan politik pragmatis dapat ditekan hingga ke titik terendah.
Dalam perspektif Catur Piwulang Sunan Drajat—wenehono mangan marang wong kang luwe, wenehono busono marang wong kang mudo—kemandirian ekonomi adalah tafsir modern dari perintah memberi makan dan memberi pakaian. Gus Gudfan, sebagai keturunan ke-16 Sunan Drajat, sedang menghidupkan kembali ajaran leluhurnya dalam skala organisasi: membangun sistem yang mampu memberi “makan” dan “pakaian” bagi jutaan warga nahdliyin.
GUS GUDFAN DAN SINTESIS KEPEMIMPINAN ABAD KEDUA
Membaca kemunculan narasi “Gus Gudfan: Pemimpin Pemersatu PBNU Abad Kedua” dari sudut pandang akademis dan sufistik-politik memberikan kita sebuah wawasan baru mengenai pergeseran arketip kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama. Gelar “Gus” yang melekat pada nama beliau bukan sekadar penanda keturunan kiai atau warisan darah semata, melainkan sebuah amanah kebudayaan yang menghubungkan masa lalu pesantren dengan tuntutan masa depan.
Dalam artikel “Misteri Angka 27 dan Jejak Trah Ampel Denta”, kita telah menelusuri bagaimana Gus Gudfan dan KH. Hasyim Asy’ari bertemu pada hulu yang sama: Sunan Ampel. Keduanya adalah dua cabang dari pohon yang sama—yang satu menjadi poros syuriyah (keilmuan), yang lain menjadi poros tanfidziyah (pengelolaan). Pertemuan ini bukanlah kebetulan; ia adalah siklus sejarah yang telah ditetapkan.
Gus Gudfan merepresentasikan sebuah sintesis baru yang dibutuhkan oleh NU abad kedua: perpaduan antara modal kultural-spiritual pesantren dengan kecakapan teknokratis-profesional. Beliau tumbuh dalam tradisi kesantunan pesantren yang sangat patuh pada restu para kiai sepuh, tetapi pada saat yang sama memiliki rekam jejak yang matang dalam dunia usaha dan pengelolaan finansial.
Daya tawar utama dari sosok pemersatu seperti ini terletak pada kemampuannya untuk beroperasi di dua alam tanpa kehilangan pijakan:
Di satu sisi, beliau dapat diterima dengan hangat oleh majelis para kiai sepuh di Syuriyah karena kerendahan hatinya, penghormatan mendalamnya pada tradisi kitab kuning, dan tiadanya ambisi politik praktis yang agresif. Di sisi lain, beliau dihormati oleh generasi muda nahdliyin, kalangan profesional, dan Tanfidziyah karena kepakarannya dalam merapikan tata kelola organisasi, memodernisasi administrasi keuangan, serta membangun jaringan ekonomi yang konkret.
Sintesis ini sangat krusial untuk mencegah perpecahan antara kelompok “tradisionalis murni” dan kelompok “modernis-teknokrat” di dalam PBNU. Gus Gudfan hadir tidak untuk meniadakan tradisi demi modernisasi, melainkan untuk menggunakan modernitas dan akuntabilitas keuangan sebagai perisai untuk melindungi dan membiayai kelestarian tradisi tersebut. Inilah bentuk nyata dari kaidah fiqh yang sangat terkenal di lingkungan NU: Al-muhafazhatu ‘alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah—memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.
Dalam kerangka psikoanalisis yang telah kita bangun, Gus Gudfan adalah The Channel—sang saluran—yang mengintegrasikan The Hermit (kesunyian spiritual) dengan The Magician (kecakapan transformatif). Ia tidak lari dari dunia; ia berada di dalamnya, tetapi tidak dimilikinya. Ia adalah dhele kopong—kedelai kosong yang siap diisi oleh amanah, tetapi tidak pernah penuh oleh ambisi.
MENAPAKI ABAD KEDUA DENGAN JIWA YANG TENANG
Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama sedang dipanggil oleh sejarah untuk menjadi pemandu peradaban dunia (at-tashawwur al-hadhari). Tugas megah ini tidak akan pernah bisa ditunaikan jika rumah tangga PBNU sendiri masih terus-menerus diguncang oleh pertikaian internal, perebutan pengaruh, dan ketergantungan ekonomi. Dunia membutuhkan Islam Nusantara yang teduh, rasional, dan mandiri—sebuah model keberagamaan yang mampu menghadirkan kedamaian di tengah dunia yang makin tercabik oleh radikalisme dan perang dingin baru.
Kepemimpinan pemersatu abad kedua pada akhirnya adalah sebuah panggilan jiwa (vocation). Ia menuntut hadirnya para pemimpin yang telah selesai dengan urusan dirinya sendiri—mereka yang tidak lagi mencari kehormatan diri melalui panggung organisasi, melainkan mereka yang menjadikan kepemimpinan sebagai sarana menyucikan jiwa dan melayani sesama.
Gus Gudfan dan barisan kepemimpinan muda NU yang mengusung etika pemersatu ini membawa harapan besar bagi masa depan jam’iyah. Dengan mengawinkan ketulusan zikir para kiai sepuh, pemikiran humanis-emansipatoris Gus Dur, ketertiban administrasi keuangan, serta etika kesatriaan sufistik (futuwah), PBNU akan mampu melintasi abad keduanya dengan langkah yang mantap.
Langkah itu adalah langkah Nafs al-Muthma’innah—jiwa yang tenang. Sebuah pergerakan yang tidak mudah goyah oleh badai politik praksis, tidak silau oleh gemerlap kekuasaan duniawi, dan senantiasa setia menuntun warga nahdliyin menuju kedaulatan lahir dan batin, di bawah naungan keridaan Ilahi.
Sebagaimana telah kita kaji dalam “Ketika Kekuasaan Ditaklukkan oleh Kesunyian”, hukum paradoksal tentang kekuasaan berlaku di sini: barangsiapa yang memburu kekuasaan dengan nafsu, maka kekuasaan itu akan lari menjauh darinya; dan barangsiapa yang melarikan diri dari ambisi kekuasaan, pasrah, dan mengheningkan cipta, maka kekuasaan itu sendiri yang akan datang bertekuk lutut memohon untuk dipikul. Gus Gudfan, dengan taslim-nya, sedang menempuh jalan sunyi itu. Dan sejarah, sebagaimana biasa, akan memilih mereka yang tidak pernah memilih dirinya sendiri.
Di bawah sorban malam yang mengayomi bumi Jombang, di pelataran makam para wali, doa-doa terus dipanjatkan. Dan doa-doa itu—bukan lobi-lobi politik, bukan kartu-kartu simbolik, bukan mesin-mesin pencitraan—yang pada akhirnya akan menentukan masa depan Nahdlatul Ulama.
Wallāhu a’lam bi al-shawāb.
