Oleh: Tri Prakoso, SH.,M.HP. (Peneliti Yayasan Satria Merah Jambu)
SURABAYAONLINE.CO – KITA menyaksikan sebuah adegan yang menggelitik sekaligus mengganggu. Di sebuah video berdurasi sebelas menit yang diproduksi dengan sangat rapi oleh Bloomberg, tampak sebuah wajan di atas kompor, tangan seseorang membolak-balik sesuatu, asap mengepul, minyak mendesis. Itu bukan tutorial memasak. Itu adalah metafora untuk pasar modal Indonesia. “Saham gorengan,” demikian istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan manipulasi harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sebuah negeri berpenduduk 280 juta jiwa, pemilik peradaban maritim tertua di dunia, direduksi menjadi sekadar wajan berisi minyak panas dalam imaji media keuangan global.
Tawa kita mungkin pecah sesaat. Namun setelah tawa itu reda, sesuatu yang jauh lebih gelap menyergap kesadaran. Video berdurasi sebelas menit itu bukan sekadar produk jurnalisme. Ia adalah pernyataan ideologis. Ia adalah instrumen epistemik dari sebuah imperium baru yang tidak lagi membutuhkan kapal perang dan serdadu kolonial, melainkan cukup bermodalkan data, grafik, dan metafora visual untuk menaklukkan kesadaran sebuah bangsa. Inilah kolonialisme epistemik abad ke-21: penjajahan atas cara kita memahami diri sendiri, atas cara kita menilai apa yang baik dan buruk bagi negeri sendiri, atas cara kita bermimpi tentang masa depan.
Tulisan ini hendak membongkar tayangan Bloomberg tersebut bukan sebagai informasi ekonomi, melainkan sebagai teks politik. Sebagai situs pertarungan ideologis antara nasionalisme ekonomi yang sedang bangkit di Global South melawan ortodoksi neoliberal yang tak pernah benar-benar mati. Sebagai medan perang wacana di mana masa depan ekonomi Indonesia—apakah ia akan menjadi bangsa yang berdaulat atau tetap menjadi pelayan bagi akumulasi kapital global—sedang dipertaruhkan.
Mitos Objektivitas: Ketika Data Menjadi Senjata Ideologis
Kita harus memulai dengan membongkar mitos paling elementer yang disodorkan oleh tayangan semacam ini: mitos objektivitas. Bloomberg, dengan segala kecanggihan teknologinya, dengan terminal-terminal data yang menjadi altar sembahyang para bankir dan manajer investasi di seluruh dunia, menampilkan dirinya sebagai penyampai kebenaran yang netral. Angka-angka, grafik, kurva, dan persentase ditampilkan seolah-olah mereka adalah cermin alamiah dari realitas, bukan hasil dari serangkaian pilihan metodologis dan politis yang sangat subjektif.
Ini adalah bentuk paling canggih dari apa yang oleh filsuf Martin Heidegger disebut sebagai “framing” (Gestell): sebuah cara pandang teknokratis yang mereduksi seluruh realitas menjadi sekadar “sumber daya” (Bestand) yang siap dihitung, dikalkulasi, dan dieksploitasi. Dalam framing Bloomberg, ekonomi Indonesia bukanlah sebuah organisme sosial yang hidup, yang di dalamnya ada petani, buruh, nelayan, guru, dan ibu rumah tangga yang berjuang menghidupi keluarga. Ekonomi Indonesia adalah sekumpulan metrik: GDP growth, inflation rate, current account deficit, exchange rate volatility. Manusia-manusia konkret dengan segala kegelisahan, harapan, dan mimpinya, disingkirkan dari panggung. Mereka tidak relevan. Yang relevan hanyalah sinyal yang diterima oleh pasar.
Perhatikan bagaimana video itu membahas volatilitas nilai tukar Rupiah. Setiap kali Rupiah bergejolak, narasi yang dibangun selalu menunjuk pada “ketidakpastian kebijakan,” “populisme ekonomi,” atau “intervensi negara yang berlebihan.” Tidak pernah ada narasi tentang bagaimana hedge fund di Wall Street, dengan algoritma perdagangan frekuensi tinggi mereka, bisa mengobrak-abrik nilai tukar sebuah mata uang hanya dalam hitungan detik demi keuntungan spekulatif. Tidak pernah ada narasi tentang bagaimana Federal Reserve, dengan kebijakan suku bunganya yang sewenang-wenang, menciptakan tsunami likuiditas yang membanjiri dan kemudian mengering secara tiba-tiba dari pasar keuangan negara berkembang. Para spekulan global tidak pernah muncul sebagai subjek dalam cerita. Mereka hantu: hadir secara kasat mata, tetapi tak pernah disebut namanya. Ini adalah asimetri epistemik yang brutal. Pelaku krisis disembunyikan, sementara korban disuruh berkaca dan menyalahkan dirinya sendiri.
Di sinilah ideologi bekerja dalam modusnya yang paling halus. Ideologi, dalam rumusan Slavoj Žižek yang terkenal, bukanlah ilusi yang menutupi realitas, melainkan ilusi yang menstrukturkan realitas itu sendiri. Kita tahu bahwa pasar keuangan global penuh dengan spekulasi, manipulasi, dan ketidakadilan struktural. Namun kita “bertindak seolah-olah” kita tidak tahu. Kita tetap berbicara tentang “kepercayaan investor” dan “fundamental ekonomi” seolah-olah keduanya adalah entitas sakral yang berada di luar jangkauan kekuasaan. Video Bloomberg adalah mesin produksi ilusi semacam ini. Ia membuat kita bertindak seolah-olah “pasar” adalah hakim yang adil dan objektif, padahal pasar adalah konstruksi politik yang melayani kepentingan tertentu.
Estetika Tontonan: Wajan, Minyak Panas, dan Pembunuhan Simbolik
Adegan wajan dan minyak panas untuk menggambarkan “saham gorengan” adalah momen di mana ideologi menampakkan dirinya secara visual. Ini bukan sekadar pilihan artistik yang lucu. Ini adalah apa yang oleh filsuf Guy Debord disebut sebagai “spectacle”—tontonan. Bagi Debord, tontonan bukanlah kumpulan gambar, melainkan hubungan sosial antar manusia yang termediasi oleh gambar. Dalam tontonan, realitas sosial yang penuh dengan kontradiksi, penderitaan, dan perjuangan ditransformasikan menjadi rangkaian citra yang menghibur, menjauhkan, dan pada akhirnya melumpuhkan.
Apa yang terjadi ketika Bloomberg memvisualisasikan manipulasi saham dengan adegan menggoreng? Pertama-tama, terjadi proses estetisasi penderitaan. Di balik “saham gorengan,” ada kisah nyata: pensiunan yang kehilangan seluruh uang tabungannya karena termakan rumor di grup Telegram, keluarga muda yang terpaksa menjual rumah karena terjerat utang untuk membeli saham yang ternyata digoreng oleh bandar, pekerja yang mencoba mencari penghasilan tambahan di pasar modal namun justru terjerumus ke dalam lubang kemiskinan. Semua tragedi konkret ini disublimasi menjadi lelucon visual. Mereka yang seharusnya menjadi subjek dalam narasi—para korban—dihilangkan. Yang tersisa hanyalah citra wajan yang mendesis, seolah-olah seluruh persoalan pasar modal Indonesia hanyalah soal teknis menggoreng yang bisa diselesaikan dengan “mematikan kompor.”
Kedua, adegan ini melakukan apa yang dalam istilah semiologi Roland Barthes disebut sebagai “mitos”—sebuah sistem tanda tingkat kedua yang menaturalisasi apa yang sebenarnya historis dan politis. Istilah “gorengan” itu sendiri sudah bermasalah. Ia adalah bahasa slang yang merendahkan. Ia berasal dari dapur, dari dunia domestik, dari kegiatan yang remeh. Ketika Bloomberg mengadopsi dan memvisualisasikan istilah ini, mereka tidak sedang sekadar menerjemahkan fenomena lokal. Mereka sedang melakukan operasi ideologis yang mengukuhkan hierarki epistemik: “Kami dari Barat yang rasional dan modern akan menjelaskan fenomena irasional dan eksotis yang terjadi di pasar modal Anda yang masih primitif—lihat, bahkan istilahnya saja berasal dari dapur, bukan dari teori keuangan yang terhormat.”
Ini adalah orientalisme gaya baru. Jika orientalis abad ke-19 melukiskan “Timur” sebagai tempat yang misterius, sensual, dan irasional, maka Bloomberg melukiskan pasar modal Indonesia sebagai tempat yang kacau, penuh dengan praktik-praktik “gorengan” yang tak masuk akal. Ini adalah strategi untuk membangun superioritas epistemik: “Kami memahami pasar modal yang benar. Kalian bahkan belum bisa membedakan antara investasi dan menggoreng.” Dengan superioritas epistemik ini, maka intervensi—dalam bentuk “reformasi” yang ditentukan oleh Washington Consensus, dalam bentuk “bantuan teknis” dari IMF dan Bank Dunia, dalam bentuk “saran kebijakan” dari lembaga pemeringkat—menjadi sah. Penjajahan dimulai dengan merendahkan pengetahuan lokal.
Filosofi Pembangunan yang Terkutuk: Determinisme, Linearitas, dan Ketiadaan Keadilan
Mari kita menyelam lebih dalam ke fondasi filosofis yang menopang narasi Bloomberg. Ada tiga pilar filosofis yang bekerja secara simultan: determinisme ekonomi, konsepsi pembangunan linear, dan pengabaian terhadap keadilan substantif.
Pertama, determinisme ekonomi. Seluruh narasi Bloomberg dibangun di atas asumsi bahwa ada “hukum besi” ekonomi yang tak terhindarkan. Jika Anda menerapkan kebijakan proteksionis, maka pasar akan menghukum Anda. Jika Anda menolak logika keunggulan komparatif, maka Anda akan gagal. Jika Anda tidak menjaga “kepercayaan investor,” maka modal akan lari dan ekonomi Anda akan kolaps. Ini adalah teologi sekuler. “Pasar” menempati posisi yang dulu ditempati oleh Tuhan dalam teologi Abad Pertengahan: entitas mahatahu, mahakuasa, dan mahamenghukum yang kehendaknya tak boleh dipertanyakan. Para analis Bloomberg adalah pendeta-pendeta baru yang bertugas menafsirkan “kehendak pasar” kepada khalayak.
Implikasinya sangat politis. Jika hukum ekonomi bersifat niscaya, maka demokrasi menjadi sia-sia. Untuk apa rakyat memilih presiden dan wakil rakyat jika pada akhirnya semua keputusan harus tunduk pada “hukum pasar”? Untuk apa ada perdebatan di parlemen tentang undang-undang jika pada akhirnya yang menjadi hakim adalah volatilitas IHSG dan peringkat dari Moody’s? Determinisme ekonomi adalah senjata ideologis paling ampuh untuk mendepolitisasi kebijakan ekonomi. Ia mengubah pilihan-pilihan politis yang bersifat kontestabel—apakah kita harus melindungi petani kecil atau membuka keran impor? Apakah kita harus mendanai subsidi BBM atau membangun smelter?—menjadi keniscayaan teknokratis yang di luar jangkauan perdebatan demokratis. Ini adalah pembunuhan terhadap politik itu sendiri.
Kedua, konsepsi pembangunan linear. Video Bloomberg, dengan merentang narasi dari Orde Baru hingga Jokowi, secara implisit mengadopsi filosofi sejarah yang sangat problematis: bahwa semua bangsa harus menempuh jalan yang sama menuju modernitas. Ini adalah apa yang disebut oleh Walt Rostow sebagai “tahapan pertumbuhan ekonomi”—sebuah manifesto non-komunis yang berusaha menjadikan pengalaman industrialisasi Barat sebagai cetak biru universal. Dalam kerangka ini, Indonesia adalah “negara berkembang” (istilah yang sudah mengandung unsur perendahan) yang sedang berusaha “naik kelas” menjadi “negara maju.” Sukses diukur dari seberapa dekat kita menyerupai Amerika Serikat atau Eropa Barat.
Filosofi ini mengabaikan fakta bahwa “pembangunan” adalah konsep yang secara historis tercemar. Ia lahir dari rahim kolonialisme dan Perang Dingin, ketika Presiden Truman, dalam pidato inagurasinya tahun 1949, membagi dunia menjadi “developed” dan “underdeveloped”, dan menawarkan bantuan teknis agar yang “terbelakang” bisa mengejar yang “maju.” Ini adalah operasi diskursif yang oleh antropolog Arturo Escobar disebut sebagai “pembangunan” (dengan tanda kutip)—sebuah strategi kekuasaan yang mengonstruksi Dunia Ketiga sebagai objek pengetahuan dan intervensi Barat. Ketika Bloomberg membingkai Indonesia dalam narasi “perjalanan menuju kemajuan,” mereka sedang meneruskan tradisi kolonial ini. Mereka sedang mengatakan: “Kami tahu apa itu kemajuan. Kami telah mencapainya. Ikuti resep kami, dan Anda mungkin—hanya mungkin—bisa menyamai kami.”
Ketiga, dan ini yang paling menyakitkan, adalah absennya keadilan sebagai horizon moral dan politis. Tidak ada satu detik pun dalam video itu yang mempertanyakan: untuk siapa semua pertumbuhan ini? Siapa yang menikmati buah pembangunan infrastruktur? Siapa yang menanggung biaya sosial dan ekologis dari ekspansi tambang dan smelter? Apa artinya “nilai tambah” bagi masyarakat adat yang tanahnya diambil untuk kawasan industri? Di mana posisi buruh dalam kisah sukses ekonomi Indonesia?
Ini bukan kelalaian. Ini adalah keputusan epistemik dan ideologis. Dalam kerangka neoliberal, keadilan adalah konsep yang mencurigakan. Ia dianggap sebagai urusan pribadi (kedermawanan) atau sebagai hasil otomatis dari pertumbuhan (trickle-down economics). Keadilan distributif—pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan apa dan mengapa—dikeluarkan dari kosakata ekonomi. Yang menggantikannya adalah efisiensi. Pasar tidak peduli apakah segelintir orang menguasai sebagian besar kekayaan sementara jutaan lainnya hidup dalam kerentanan. Pasar hanya peduli pada apakah sumber daya dialokasikan secara efisien. Video Bloomberg adalah contoh sempurna dari rezim wacana yang mendepolitisasi keadilan dan menggantinya dengan mantra efisiensi.
Hilirisasi di Kursi Terdakwa: Nasionalisme Ekonomi sebagai Ancaman yang Harus Didisiplinkan
Pembahasan mengenai tata niaga ekspor komoditas dan kebijakan hilirisasi adalah momen paling politis dalam keseluruhan video, dan di sinilah topeng Bloomberg benar-benar terbuka. Hilirisasi—kebijakan yang mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri, yang paling kontroversial adalah larangan ekspor bijih nikel—adalah tindakan paling berani dalam sejarah ekonomi Indonesia kontemporer untuk mematahkan belenggu ketergantungan komoditas. Ini adalah deklarasi kedaulatan. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia tidak lagi bersedia menjadi pemasok bahan mentah murah bagi pabrik-pabrik di Tiongkok, Jepang, dan Eropa. Indonesia ingin mengolah sendiri, mendapatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan membangun basis industri yang kuat.
Bagaimana Bloomberg merespons? Dengan skeptisisme yang dipersenjatai. Dengan daftar “risiko” yang panjang. Dengan penekanan pada gugatan di WTO—seolah-olah aturan perdagangan yang ditulis oleh negara-negara maju untuk melanggengkan dominasi mereka adalah kitab suci yang tak boleh dilanggar. Dengan mengingatkan bahwa “pasar tidak menyukai proteksionisme.” Dengan menyiratkan bahwa investasi besar-besaran dari Tiongkok dalam pembangunan smelter bisa menjadi jebakan utang atau bentuk kolonialisme baru.
Perhatikan retorika ini dengan saksama. Ketika sebuah negara berkembang menggunakan instrumen kebijakan yang persis sama dengan yang digunakan oleh negara-negara maju untuk membangun industri mereka—proteksionisme, substitusi impor, pengelolaan perdagangan strategis—ia langsung dicap “melawan pasar,” “populis,” atau “mengambil risiko besar.” Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hampir tidak ada negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa melindungi industri dalam negerinya. Inggris pada abad ke-18 melakukannya. Amerika Serikat di bawah Alexander Hamilton dan kemudian dengan tarif tinggi sepanjang abad ke-19 melakukannya. Jerman di bawah Friedrich List melakukannya. Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok semuanya melakukannya. Mereka semua “melanggar aturan” perdagangan bebas ketika aturan itu tidak menguntungkan mereka. Sekarang, setelah mereka berada di puncak tangga industrialisasi, mereka menendang tangga itu dan berkata kepada negara-negara berkembang: “Jangan lakukan itu, itu berbahaya.”
Ini adalah kemunafikan historis yang difasilitasi oleh amnesia ideologis. Video Bloomberg berfungsi sebagai aparatus untuk melanggengkan amnesia ini. Ia tidak akan pernah menceritakan bagaimana Amerika Serikat berdebat sengit tentang proteksionisme di abad ke-19. Ia tidak akan pernah menyebutkan Friedrich List dan argumennya tentang “industri bayi” (infant industry) yang membutuhkan perlindungan sebelum bisa bersaing. Sejarah intelektual tentang ekonomi pembangunan dihapus, dan yang tersisa hanyalah doktrin neoliberal yang ahistoris, yang disajikan seolah-olah telah berlaku sejak zaman Adam dan Hawa.
Yang lebih ironis lagi adalah tuduhan bahwa investasi Tiongkok di sektor hilirisasi adalah bentuk “kolonialisme baru.” Retorika ini menggemakan narasi Sinophobia yang sering digunakan untuk menakut-nakuti negara berkembang agar tidak menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Padahal, jika investasi yang sama berasal dari Amerika Serikat atau Jepang, Bloomberg mungkin akan menyebutnya sebagai “kepercayaan investor” dan “arus modal yang sehat.” Standar ganda ini menunjukkan bahwa bagi kapitalisme finansial global yang diwakili oleh Bloomberg, masalahnya bukanlah pada investasi asing per se, melainkan pada investasi asing yang terjadi di luar kendali pusat-pusat kapitalisme tradisional Barat. Hilirisasi Indonesia yang difasilitasi oleh modal Tiongkok adalah ancaman ganda: ia menantang pola pembagian kerja global yang menguntungkan Barat, dan ia memberikan ruang bagi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya.
Hegemoni Kesadaran: Membentuk Manusia Indonesia yang Menginginkan Apa yang Diinginkan Pasar
Pada level yang paling dalam, video Bloomberg bukan hanya tentang ekonomi Indonesia. Ia tentang siapa yang memiliki kuasa untuk mendefinisikan apa yang nyata, apa yang baik, dan apa yang mungkin. Dalam konsepsi Antonio Gramsci, ini adalah perjuangan hegemoni—perjuangan untuk membangun kepemimpinan moral dan intelektual, bukan hanya dominasi melalui kekerasan. Kaum kapitalis global, melalui instrumen seperti Bloomberg, tidak hanya ingin menguasai sumber daya alam dan pasar kita. Mereka ingin menguasai kesadaran kita. Mereka ingin kita menginternalisasi cara pandang mereka sebagai cara pandang kita sendiri. Mereka ingin kita merasa bahwa “reformasi struktural” ala neoliberal adalah kebutuhan objektif, bukan pilihan ideologis. Mereka ingin kita malu dengan nasionalisme ekonomi kita sendiri dan bangga menjadi “pasar yang menarik bagi investor asing.”
Proyek hegemoni ini bekerja melalui serangkaian operasi diskursif yang halus namun sistematis. Pertama, naturalisasi: membuat konsep-konsep historis dan politis tampak alamiah. “Pasar,” “investor,” “daya saing,” “efisiensi”—semua ini dibingkai seakan-akan mereka adalah fenomena alam seperti gravitasi atau cuaca, bukan hasil dari keputusan-keputusan politik dan konfigurasi kekuasaan tertentu. Ketika “pasar” sudah dinaturalisasi, maka muncullah imperatif yang tak terbantahkan: “Kita harus menjaga kepercayaan pasar,” “Kita tidak boleh mengganggu mekanisme pasar.” Siapa yang berani menolak “kepercayaan”? Siapa yang berani “mengganggu”? Bahasa itu sendiri sudah membangun relasi kuasa: pasar adalah subjek yang aktif, pemilik legitimasi, sementara negara dan rakyat adalah objek yang pasif, yang harus menyesuaikan diri.
Kedua, framing risiko. Video Bloomberg tidak mengatakan bahwa hilirisasi itu pasti buruk. Ia mengatakan bahwa hilirisasi itu “berisiko.” Ini adalah strategi retoris yang lebih efektif daripada penolakan langsung, karena ia bermain di ranah ketakutan dan ketidakpastian. Dengan mengatakan “berisiko,” Bloomberg menciptakan ruang di mana status quo (terus mengekspor bahan mentah) terlihat lebih aman, lebih bijaksana, lebih bertanggung jawab. Ini adalah konstruksi “preferensi untuk yang dikenal” (status quo bias) melalui rekayasa wacana. Para pembuat kebijakan yang sudah dibebani oleh kompleksitas pemerintahan akan merasa bahwa jalan yang paling “hati-hati” adalah mengikuti resep yang sudah dikenal, daripada mengambil “risiko” jalur baru.
Ketiga, dan ini yang paling subtil, adalah pembentukan subjektivitas. Video Bloomberg tidak hanya ditonton oleh investor asing. Ia ditonton oleh mahasiswa ekonomi di Universitas Indonesia, oleh analis muda di perusahaan sekuritas Jakarta, oleh pejabat di Kementerian Keuangan, oleh jurnalis bisnis yang menulis untuk media nasional. Mereka semua adalah target dari proyek hegemoni ini. Dengan mengonsumsi konten Bloomberg, mereka tidak hanya mendapatkan “informasi”. Mereka menjalani proses sosialisasi ke dalam sebuah komunitas epistemik, di mana cara pandang neoliberal dianggap sebagai tanda kecanggihan dan profesionalisme. Mereka belajar bahwa untuk dianggap “serius” dan “kredibel,” mereka harus berbicara tentang “fleksibilitas pasar tenaga kerja” alih-alih hak-hak buruh, tentang “iklim investasi” alih-alih kedaulatan ekonomi, tentang “konsolidasi fiskal” alih-alih perlindungan sosial.
